Tantangan Moderatisme Beragama

Tantangan Moderatisme Beragama

- in Suara Kita
264
1
Tantangan Moderatisme Beragama

Kemenangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden 2019 menyisakan tantangan yang tidak ringan di masa mendatang. Selain gugatan dan kegaduhan dari lawan politiknya, kemenangannya disambut dengan tingginya politik identitas dan menguatnya kelompok non-moderat.

Memang sejak pilkada DKI, penggunaan simbol-simbol agama menyeruak begitu tajam. Penggunaan dalil-dalil Qur’an di ruang publik cukup mewarnai atmosphere politik DKI yang dimulai dari kontroversi surat al-Maidah ayat 51 yang diiringi aksi berjilid-jilid dan serangkaian aksi yang mengusik kerukunan umat beragama.

Model politik identitas di DKI tersebut diduplikasi dalam skala nasional untuk kepentingan pemilihan presiden. Tak tanggung-tanggung, sejumlah tokoh agama berkumpul dan membuat kesepakatan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno. Sejurus kemudian, jagad media melakukan framing bahwa pasangan Prabowo-Sandiaga adalah representasi umat Islam, sembari menuding Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin adalah pasangan yang “tak direstui” umat Islam.

Padahal, Jokowi telah menggandeng Rais ‘am PBNU dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, organisasi umat Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, yang pengikutnya sebanyak 49,5% dari total populasi umat Islam di Indonesia. Bisa dibayangkan jika saja Jokowi berpasangan dengan sosok yang identitas keislamannya kurang kuat, maka serangan dan fitnah anti Islam kepada Jokowi akan semakin masif.

Identitas Islam

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil pemilu 2019. Pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50%), sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno memperoleh 68.650.239 suara (44,50%)

Tentu saja ada yang bahagia dan kecewa dengan hasil tersebut, terutama di kalangan tim sukses dan pemilih fanatik. Selebihnya, rakyat Indonesia memandang bahwa pilpres telah usai, dan sudah saatnya bersatu kembali sebagai bangsa Indonesia. Pemenang akan menjadi presiden untuk yang memilih dan yang tak memilihnya. Ia harus bersikap adil dan bijaksana untuk seluruh rakyat Indonesia. Tak perlu lagi ada kubu paslon 01 dan 02, karena kita harus menuju kepada Pancasila sila ke-3, Persatuan Indonesia.

Baca juga : Diet Medsos: Lindungi Anak dari Konten Radikalisme

Namun demikian, ada satu hal yang mengusik kemenangan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin, yaitu menguatnya penggunaan simbol-simbol agama (baca: Islam) untuk kepentingan politik elektoral, dan makin rendahnya toleransi dan kerukunan umat beragama.

Bangsa Indonesia, terutama umat Islam, dalam melakukan penentuan pemilihan calon presiden-wakil presiden dihadapkan pada narasi opsi opisisi-biner; (representasi) Islam vs tidak. Pasalnya, sejumlah aktivis politik Islam yang terhimpun dalam ijtima’ ulama menegaskan dukungannya kepada paslon 02, sementara paslon 01 seakan bukan representasi umat islam.

Singkatya, politik identitas dan politisasi agama yang membonceng pemilu 2019 akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi masa depan Indonesia. Karena dengan cara ini pula, gagasan khilafah islam kembali bangkit. Ini terbukti dengan hasil survey yang dilakukan LSI-Denny JA tahun 2018 yang menunjukkan adanya peningkatan publik pro-NKRI bersyariah dari 4,6% di tahun 2005 menjadi 9,8 % di tahun 2015. Wahid Foundation (WF) mencatat sepanjang tahun 2017 terdapat 28 peristiwa politisasi agama di pulau Jawa.  Lebih jauh, dalam catatan WF tahun 2017, terdapat 11 juta masyarakat Indonesia yang siap bertindak radikal.

Moderatisme Beragama

Data-data di atas tak bisa dianggap enteng karena menyangkut cita-cita pendiri bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila. Untuk itu, tak ada pilihan lain bagi kepemimpinan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ke depan adalah bagaimana membangkitkan moderatisme beragama satu sisi dan membonsai ideologi yang berseberangan yang Pancasila di sisi lain.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Pertama, refromasi birokrasi. Sejauh ini, reformasi birokrasi lebih banyak berorientasi pada efesiensi, efektifitas dan transparansi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Sementara, wawasan kebangsaan dan Pancasila belum menjadi acuan yang serius. Dampaknya, tidak sedikit aparatur negara yang terpapar paham yang berseberangan dengan Pancasila. Dalam catatan Badan Intelejen Negara menemukan 41 mesjid di lingkungan  BUMN, kementerian, dan Lembaga negara terindikasi paham radikal. Untuk itu, ke depan, pemerintahan Jokowi-KH. Maruf Amin perlu melampirkan wawasan kebangsaan sebagai item tambahan dari reformasi birokrasi.

Kedua, deradikalisasi lembaga pendidikan. Badan Intelejen Negara mencatat tujuh perguruan tinggi negeri yang terpapar radikalisme, dan sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal. Di lingkungan Sekolah, Setara institute menyimpulkan 35,7% siswa memiliki paham intoleran, 2,4% memiliki sikap intoleran dan 0,3% berpotensi menjadi teroris.

Data di atas merupakan alarm akan bahaya radikalisme di lingkungan lembaga pendidikan. Karena itu, kepemimpinan Jokowi periode kedua ini dituntut untuk mengurangi kelompok-kelompok intoleran tersebut. Caranya, selain memilih Menteri yang memiliki sikap tegas terhadap radikalisme, juga harus dibarengi dengan reformasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat bawah sampai pendidikan tinggi.

Ketiga, mainstreaming moderatisme agama di ruang publik. Upaya-upaya untuk meningkatkan moderatisme beragama tak bisa dilepaskan dari keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang sedari awal memiliki sikap tegas terhadap radikalisme. Pemerintah dapat menggandeng, mendorong dan memfasilitasi ormas-ormas tersebut untuk menggaungkan moderatisme beragama sebagaimana ciri khas bangsa Indonesia.

Ketiga cara di atas tentu tidak mudah, karena pasti mendapatkan pertentangan dari kelompok-kelompok yang komitmen kebangsaan dan keindonesiaannya rendah. Perlu nyali dan keberanian. Dan Jokowi dengan ditopang KH. Ma’ruf Amin memiliki modal itu. Wallahu A’lam

Facebook Comments