Tiga Alasan Mengapa Doktrin al Wala’ wal Bara’ Tidak Relevan untuk Indonesia

Tiga Alasan Mengapa Doktrin al Wala’ wal Bara’ Tidak Relevan untuk Indonesia

- in Narasi
183
0
Tiga Alasan Mengapa Doktrin al Wala’ wal Bara’ Tidak Relevan untuk Indonesia

Penolakan gereja oleh Pemerintah Kota Cilegon membuktikan bahwa intoleransi masih eksis di negeri ini. Sebagaimana diwartakan massa, Walikota dan Wakil Walikota Cilegon menandatangani deklarasi penolakan gereja. Peristiwa yang kembali mencoreng marwah pemerintah daerah pasca kasus Walkot Bandung yang hadir dalam peresmian gedung dakwah Aliansi Nasional Anti-Syiah Indonesia (ANNAS) tempo hari.

Penolakan gereja di Cilegon hanyalah puncak fenomena gunung es intoleransi di Indonesia. Meski demikian, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia intoleran. Mayoritas masyarakat Indonesia pada dasarnya inklusif dan toleran. Menguatnya intoleransi lebih dilatari oleh keberadaan radikal yang belakangan memiliki posisi tawar kuat dari sisi sosial-politik.  

Kasus penolakan gereja di Cilegon misalnya bukan berasal dari masyarakat. Ijin dan persyaratan pendirikan gereja sebenarnya sudah dipenuhi. Namun, pemerintah daerah sebagai pemegang keputusan terakhir justru bersikukuh melarang pembangunan gereja. Besar kemungkinan, ada pihak tertentu (baca: kelompok radikal) yang mengintervensi keputusan pemerintah daerah.

Kaum radikal memang menginginkan negara ini seragam dalam hal agama. Mereka tidak ingin entitas eksis dan mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri. Pandangan yang demikian ini bertumpu pada doktrin al Wala’ wal Bara’yang menghendaki umat Islam hanya percaya dan setia pada satu keyakinan saja, yakni Islam dan melarang untuk menjalin interaksi, apalagi memberikan kebebasan pada kelompok non-muslim.

Doktrin al Wara’ al Bara’ Sebagai Alat Pembenaran Teror dan Kekerasan

Dalam buku Global Salafism yang dieditori Roel Meijer, doktrin al Wala’ wal Bara’dalam tafsiran yang radikal pertama kali digaungkan oleh ulama bernama Abu Muhammad al Maqdisi. Pada awalnya, ajaran al wara al bara’ ini dikenal dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai komitmen umat Islam untuk setia pada ajaran Allah dan Rasulullah.

Namun, dalam tafsiran Maqdisi, doktrin ini dipahami secara sempit sebagai sikap hidup yang anti-pada kemajemukan. Meijer menyebutkan bahwa doktrin al Wala’ wal Bara’ini menjadi inspirasi gerakan radikal-teror seperti Jamaah Islamiyyah dan Al Qaeda. Doktrin al Wala’ wal Bara’dijadikan sebagai alat menjustifikasi tindakan teror dan kekerasan terhadap non-muslim atau siapa saja yang berseberangan kepentingan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan doktrin ini cenderung problematis karena setidaknya tiga alasan. Pertama, Indonesia merupakan negara majemuk. Dari awal berdiri, Indonesia dihuni oleh penduduk dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Ada ratusan suku dan ribuan bahasa hidup di Indonesia. Belum lagi enam agama resmi dan puluhan bahkan ratusan agama lokal.

Doktrin al Wala’ wal Bara’yang dipahami secara radikal tentu akan menimbulkan persoalan. Di Indonesia, umat Islam idealnya memiliki setidaknya tiga komitmen. Yakni komitmen untuk menjaga iman Islam (tauhid), komitmen untuk setia pada bangsa dan negara, serta komitmen untuk merawat kebinekaan. Adanya doktrin al wara al bara akan menimbulkan segregasi sosial-keagamaan yang rawan menjurus pada konflik horisontal.

Kedua, ideologi dan konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama warganegara. Pancasila memberikan pedoman tata kehidupan beragama yang toleran dan inklusif. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ialah pengakuan atas kemajemukan agama. Sedangkan UUD 1949 pasal 29 secara eksplisit menjamin kebebasan bagi semua pemeluk agama. Semua komunitas keagamaan yang ada di Indonesia memiliki hak yang sama dan setara di muka hukum.

Doktri al Wala’ wal Bara’dengan demikian merupakan pengkhiatanan terhadap ideologi dan konstitusi negara. Corak keberagamaan kaum radikal yang dikotomistik, yakni membedakan manusia dari status keagamaannya saja (Islam dan non-Islam) akan merusak prinsip Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks keindonesiaan, pengejawantahan ajaran Islam idealnya ada dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Jangan sampai, aspek keislaman dibenturkan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Ketiga, corak Islam yang berkembang di Indonesia ialah Islam kultural yang identik dengan sikap toleran dan ramah perbedaan. Islam kultural, yang memadukan Islam dan kearifan lokal telah menjadi signature yang membedakan Islam Indonesia dengan Islam di Timur Tengah. Kita telah terbiasa dengan perbedaan aliran, mazhab, dan golongan.

Penerapan doktrin al Wala’ wal Bara’akan meruntuhkan ukhuwah islamiyyah. Doktrin itu akan menimbulkan gesekan antar-golongan, mazhab, dan kelompok. Friksi dan gesekan di internal umat Islam inilah yang akan menjadi celah bagi masuknya infiltrasi radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Tiga argumen itu kiranya cukup membangun kesadaran di kalangan umat Islam Indonesia ihwal pentingnya menolak doktrin al Wala’ wal Bara’. Maka, demi keutuhan NKRI kita harus menolak doktrin al Wala’ wal Bara’.

Facebook Comments