Tiga Alasan Mengapa Menolak Narasi Kriminalisasi Islam yang Didengungkan Kaum Bughat

Tiga Alasan Mengapa Menolak Narasi Kriminalisasi Islam yang Didengungkan Kaum Bughat

- in Suara Kita
168
1
Tiga Alasan Mengapa Menolak Narasi Kriminalisasi Islam yang Didengungkan Kaum Bughat

Kaum bughat penyokong gerakan khilafah itu umumnya berwatak hipokrit alias munafik. Di satu sisi, mereka secara terbuka menyatakan anti-NKRI bahkan menyerukan pembongkaran Pancasila dengan ideologi lain. Namun, di saat yang sama ketika ditindak oleh aparat penegak hukum, mereka ramai-ramai berlindung di balik narasi kriminalisasi.

Narasi kriminalisasi yang selalu didengungkan kaum bughat itu sebenarnya sudah usang. Bagaimana tidak? Ketika ada ulama penebar kebencian ditangkap polisi, mereka ramai-ramai mengangkat isu kriminalisasi ulama. Ketika ormas keagamaan berhaluan radikal dibubarkan pemerintah, mereka juga melempar isu kriminalisasi ormas Islam. Terakhir, ketika pemerintah gencar memberangus ideologi khilafah dan elemen-elemen pendukungnya, mereka melemparkan isu kriminalisasi ajaran Islam.

Narasi usang ini sebenarnya tidak laku lagi di masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Syaiful Mujani Research and Consulting pada tahun 2020 menemukan fakta bahwa 66 persen masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada narasi kriminaliasi ulama, kriminalisasi ormas Islam, dan kriminalisasi Islam. Sebaliknya 66 persen responden itu justru menilai beragam narasi kriminalisasi itu sengaja dilontarkan oleh kelompok tertentu untuk mendelegitimasi pemerintah.

Hasil survei itu tentu menerbitkan harapan sekaligus kekhawatiran. Harapan karena mayoritas responden mengaku tidak lagi percaya pada isu kriminalisasi yang digaungkan kelompok bughat. Namun, patut diingat bahwa masih ada 34 persen warga yang percaya pada narasi kriminalisasi di balik aksi pemerintah memberantas radikalisme dan khilafahisme. 34 persen inilah yang acapkali membuat gaduh media sosial dengan mengamplifikasi isu-isu sumir bahwa pemerintah bertindak zalim terhadap umat Islam.

Mengapa Kita Wajib Melawan Kaum Bughat?

Tudingan bahwa pemerintah mengkriminalisasi Islam itu jelas mengada-ada. Ada setidaknya tiga alasan mengapa tudingan kriminalisasi Islam yang dilontarkan kaum bughat itu tidak layak dipercaya dan harus ditolak. Pertama, Islam adalah agama mayoritas di negeri ini. Maka, meskipun Islam bukan agama resmi negara dan bukan sumber hukum, namun ajaran-ajarannya sangat mempengaruhi tata hukum, tata sosial, dan tata politik kita. Negara bahkan memberikan semacam privilege kepada umat Islam melalui beragam regulasi dan fasilitas yang disediakan negara. Pendek kata, Islam telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan kita.

Kedua, ideologi khilafah tidak mewakili pandangan apalagi kepentingan seluruh umat Islam. Gerakan khilafah hanya mewakili kepentingan segelintir oknum umat Islam yang dilanda sindrom romantisme sejarah masa lalu. Sebagian besar umat Islam hari ini, menolak kembalinya sistem khilafah. Tersebab, sebagian besar umat Islam hari ini tinggal di wilayah-wilayah yang berbentu negara bangsa (nation state) dengan kondisi sosial-keagamaan yang plural.

Ketiga, dari sisi hukum Islam gerakan khilafah yang secara terbuka menentang pemerintahan yang sah itu justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dalam hal politik, sikap Islam sudah jelas. Yakni memerintahkan umatnya untuk tunduk dan patuh pada pemimpin atau pemerintah yang dipilih secara sah oleh masyarakat. Islam melarang umatnya untuk merebut kekuasaan dengan jalan memberontak atau mengkudeta. Dari sini saja jelas bahwa Islam sebenarnya tidak memberikan tempat bagi tindakan subversi alias makar.

Ke depan, yang wajib dilakukan ialah mencari titik temu antara kebangsaan dan keislaman. Dua variabel inilah yang masih sering dipertentangkan satu sama lain. Kita harus membangun ekosistem kebangsaan yang bertumpu pada prinsip maqasyid syariah. Yakni menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Prinsip maqasyid syariah itu sebenarnya sudah tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945. Ini artinya, menjaga Pancasila dan NKRI dari serangan para bughat ialah bagian dari menegakkan maqashid syariah. Di titik ini, kita perlu terus mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap para pengasong khilafah.

Tersebab, seluruh gerakan yang berpotensi mengubah dasar dan falsafah negara bisa dikategorikan sebagai bughat atau pemberontakan. Mengeksplorasi khazanah politik Islam, mulai dari konsep kepemimpinan, khilafah, imamah, bahkan konsep jihad sekalipun tentu sah-sah saja. Namun, mengeksploitasi dan memanipulasi konsep khilafah apalagi membenturkannya dengan prinsip keindonesiaan tentu harus kita lawan.

Facebook Comments