Tiga Alasan Mengapa Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila Harus Segera Disahkan

Tiga Alasan Mengapa Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila Harus Segera Disahkan

- in Suara Kita
180
0
Tiga Alasan Mengapa Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila Harus Segera Disahkan

“Patah tumbuh, hilang berganti”. Pepatah itu kiranya cocok untuk menggambarkan penyebaran ideologi khilafah di Indonesia. Ketika organisasi penyokongnya telah diberangus, ideologi khilafah nyatanya tetap eksis di negeri ini. Hizbut Tahrir Indonesia sudah tutup buku pada tahun 2019 lalu. Namun, ternyata ada organisasi sejenis yang lebib berbahaya yang masih eksis. Yaitu Khilafatul Muslimin (KM). Khilafatul Muslimin lebib berbahaya ketimbang HTI lantaran tidak lagi mewacanakan ideologi khilafah, namun sudah mengklaim mendirikan negara khilafah lengkap dengan struktur pemerintahannya.

Selain menjadi tantangan kebangsaan yang serius, keberadaan ideologi khilafah seperti diusung oleh Khilafatul Muslimin ini juga menjadi beban bagi pemerintah dan negara. Bagaimana tidak? Selama beberapa tahun terakhir ini pemerintah dibuat sibuk oleh urusan menyangkut penyebaran ideologi khilafah. Di saat yang sama, publik pun kadung bosan dengan keberadaan kelompok penyebar khilafah yang seolah tidak pernah habis dari bumi NKRI.

Maka dari itu, penting kiranya bagi pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pelarangan Ideologi Selain Pancasila. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Perppu tersebut harus segera disahkan.

Pertama, selama ini para penyebar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa ditindak dari segi hukum lantaran ketiadaan regulasi. Aturan hukum yang ada seperti UU Terorisme dan UU Keormasan nisbi belum mampu menjangkau fenomena penyebaran ideologi transnasional, seperti khilafah dan sejenisnya. Alhasil, para pengasong ideologi khilafah yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila bisa bebas dan leluasa melakukan manuver di ruang publik.

Seperti kita lihat, aparat kepolisian pun kesulitan menentukan delik pidana dari konvoi Khilafatul Muslimin yang terjadi di sejumlah wilayah. Padahal, jelas-jelas aksi itu merupakan pembangkangan secara terbuka terhadap ideologi bangsa, yakni Pancasila. Di titik inilah Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila harus segera disahkan agar celah hukum itu segera bisa ditutup.

Kedua, di era sekarang Pancasila menghadapi tantangan dari menguatnya arus gelombang masuknya ideologi transnasional yang membawa bendera keagamaan. Dalam dua dekade terkahir kita menyaksikan sendiri bagaimana kontestasi ideologi mewarnai kehidupan beragama dan bernegara kita. Di satu sisi, Pancasila mendapat tantangan dari kian menguatnya ideologi liberalism yang berasal dari Barat. Di sisi lain, Pancasila juga digempur oleh idologi ekstremisme kanan berbaju agama, seperti khilafahisme, daulahisme, dan sejenisnya.

Fitrah Pancasila memang sakti, terbukti ia tidak goyah meski diterjang oleh badai gerakan ekstrem kiri di era tahun 1960-an. Namun, kesaktian Pancasila bukanlah hal yang hadir seketika tanpa usaha. Kesaktian Pancasila ialah buah dari upaya kita melindungi Pancasila dari gempuran ideologi asing. Jika dimasa lalu, serangan itu datang dari kelompok ekstrem kiri, kini serangan datang dari golongan ekstrem kanan. Disinilah pentingnya melindungi Pancasila dengan regulasi hukum yang jelas.

Ketiga, kita melihat gelombang dukungan dari masyarakat sipil termasuk para tokoh agama terhadap pengesahan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila. Salah satunya ialah Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Perppu Pelarangan Ideologi Selain Pancasila. Dukungan masyarakat sipil ini kiranya bisa menjadi semacam modal sosial untuk mengesahkan Perppu tersebut.

Di sisi lain, dukungan masyarakat sipil dan komunitas keagamaan kiranya juga bisa dimaknai sebagai sebuah sikap bahwa masyarakat sudah jengah dengan keberadaan ideologi khilafah. Khilafah tidak hanya memecah-belah bangsa, namun juga telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Isu khilafah selama ini telah menimbulkan segregasi dan intoleransi di kalangan umat Islam sendiri. Maka, melarang ideologi khilafah dengan regulasi ialah sebuah keharusan.

Facebook Comments