Tiga Bahaya NII dan Pentingnya Regulasi untuk Memberantasnya

Tiga Bahaya NII dan Pentingnya Regulasi untuk Memberantasnya

- in Suara Kita
208
0
Tiga Bahaya NII dan Pentingnya Regulasi untuk Memberantasnya

Jika ditinjau dari teori jaringan organisasi, NII (Negara Islam Indonesia) bisa dikategorikan sebagai gerakan bawah tanah (klandestin). Mereka bergerak dalam senyap sehingga sulit diidentifikasi oleh aparat keamanan. Namun, manuver-manuvernya nisbi efektif.

Dari sisi latar belakang profesi, anggota mereka bisa berasal dari kalangan mana saja. Mulai dari aparat pemerintahan, akademisi atau intelektual, tokoh agama, pengusaha, dan beragam latar profesi lainnya. Dari sisi demografis, simpatisan mereka terdiri atas orang tua, dewasa, anak muda, remaja, bahkan anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan.

Terungkapnya jaringan NII di Sumatera Barat yang menurut Polri berjumlah 1200-an orang, 400 di antaranya anggota aktif, dan 27 di antaranya ialah anak-anak mengonfirmasi pernyataan di atas. NII bleh jadi memang tiarap di permukaan. Namun, di bawah tanah mereka aktif bergerak; melakukan indoktrinasi dan kaderisasi. Tujuannya satu; merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah dan menggantinya dengan sistem khilafah Islamiyah.

Ada setidaknya empat celah yang dimanfaatkan jaringan NII untuk merekrut anggota baru. Pertama, kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang kerap menjadi dalih NII untuk mengajak umat memberontak pada pemerintah. Kedua, kondisi lemahnya komitmen kebangsaan di kalangan warga sebagai akibat dari lunturnya nasionalisme dan patriotisme.

Ketiga, adanya polarisasi politik dan perpecahan yang membuat umat mudah diadu-domba dan diprovokasi untuk saling bermusuhan. Keempat, ketiadaan regulasi atau aturan yang secara spesifik mencegah berkembanganya paham anti-kebangsaan seperti diusung oleh NII.

Tiga Bahaya NII

Lebih dari tujuh dekade sejak pertama kali dideklarasikan, NII telah menjadi bahaya serius bagi eksistensi NKRI. Bahaya atau ancaman yang dihadirkan NII dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal. Pertama, NII memiliki kecenderungan anti-Pancasila dan anti-NKRI. Sejak awal dideklarasikan, NII tidak mengakui NKRI sebagai negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. NII menganggap NKRI ialah negara kafir dan Pancasila merupakan ideologi buatan manusia yang tidak sejalan dengan Islam.

Pandangan ini rancu mengingat NKRI dan Pancasila lebih dulu ada ketimbang NII. Entitas NII baru lahir tahun 1949 atau empat tahun setelah NKRI dan Pancasila dideklarasikan. Di titik ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya, NII tidak lebih dari gerakan pemberontakan dengan bungkus agama.

Kedua, NII tidak pernah mengakui pemerintahan sah hasil demokrasi atau pilihan rakyat. Dalam pandangan NII pemerintah hasil demokrasi ialah taghut yang harus dihancurkan. Jadi, siapa pun pemimpin, presiden, atau pemerintahnya NII akan selalu berusaha menggulingkan dan merebut kekuasaannya.

Ini artinya, NII akan selalu menjadi problem bagi pemerintah dan rezim yang berkuasa di Indonesia. Meskipun presidennya beragama Islam dan kebijakan-kebijakannya pro umat, tetap saja akan ditentang oleh NII. Ini artinya, NII akan menjadi batu sandungan bagi siapa pun yang menjadi pemimpin di negeri ini.

Ketiga, NII menghalalkan bahkan menganjurkan tindakan teror dan kekerasan untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Prinsip ini jelas mengancam pertahanan dan keamanan negara. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebuah negara tidak akan pernah stabil jika di dalamnya ada kelompok pemberontak yang menghalalkan cara kekerasan.

Selain itu, prinsip memberontak dengan jalan kekerasan sebagaimana diyakini oleh NII ini bertentangan dengan ajaran Islam. NII mempraktikkan apa yang diistilahkan dalam fiqih siyasah sebagai bughat alias pemberontakan dengan jalan kemungkaran. Di dalam Islam, khususnya ajaran ahlussunnah wal jamaah, bughat ialah perbuatan yang dilarang agama (haram) dan dikutuk oleh Allah.

NII, Beban Pemimpin dan Pemerintah

Keberadaan NII akan selalu menjadi beban bagi pemerintah dan pemimpin yang berkuasa. Penghalalan kekerasan oleh NII juga akan menjadi ancaman serius bagi keamanan bangsa dan negara. Maka dari itu, penting kiranya memberantas NII hingga ke akarnya. Perang melawan terorisme mustahil berhasil tanpa upaya memberantas NII. Tersebab, fenomena terorisme dan kekerasan atas nama agama di Indonesia salah satunya berakar dari eksistensi NKRI.

Hal urgen yang dibutuhkan saat ini ialah adanya komitmen bersama antara pemerintah baik itu ekskutif, legislatif, dan yudikatif untuk bersama-sama melawan NII dan organisasi sejenis yang anti-Pancasila. Sayangnya, masih ada sejumlah kalangan yang justru menunjukkan simpati pada NII dan organisasi sejenis. Para politisi dari partai berhaluan Islam misalnya justru kerap menunjukkan sikap kontra terhadap upaya pemerintah memberantas NII.

Padahal keberhasilan pemberantasan paham atau gerakan anti-Pancasila tergantung salah satunya pada sinergi antar-lembaga pemerintah. Maka, penting kiranya elemen pemerintahan baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk menyatukan persepsi tentang bahaya NII dan pentingnya regulasi untuk memberantasnya.

Facebook Comments