Tiga Sesat Pikir NII dan Mengapa Kita Harus Melawan Ideologi Pemecah Belah NKRI

Tiga Sesat Pikir NII dan Mengapa Kita Harus Melawan Ideologi Pemecah Belah NKRI

- in Suara Kita
699
0
Tiga Sesat Pikir NII dan Mengapa Kita Harus Melawan Ideologi Pemecah Belah NKRI

Gerakan NII (Negara Islam Indonesia) ibarat virus yang sukar dibasmi. NII lihai berkamuflase dan bermetamorfosis. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem demokrasi yang memungkinkan mereka bisa eksis. Terbukti, ada 59 warga Garut, yang mayoritas anak muda, dibaiat sebagai anggota NII.

NII memiliki sejarah panjang dalam praktik makar berlatar agama di negeri ini. Pertama kali didirikan oleh RM. Kartosuwiryo pada 1949, NII lantas menyebar ke sejumlah daerah. Di Sulawesi, NII menginspirasi lahirnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sedangkan di Aceh, NII melatari terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikomandoi Daud Bereuh.

Meski mengusung frase “Negara Islam” dalam gerakannya, namun secara prinsipil NII tidak merepresentasikan ajaran Islam dan mewakili aspirasi umat Islam. Sebaliknya, NII kerap menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan Islam. Setidaknya ada tiga sesat pikir NII yang wajib diluruskan. Pertama, NII mendoktrinkan bahwa siapa pun yang berbeda pandangan ialah golongan kafir yang pantas dienyahkan. Hal ini jelas berkebalikan dengan ajaran Islam yang penuh cinta-kasih.

Kedua, NII berkeyakinan ahwa NKRI ialah representasi dari negara kafir dan taghut karena tidak menerapkan syariah Islam. Cara pandang ini merupakan ekses dari kerancuan berpikir dalam memahami konsepsi negara dalam Islam. Mereka berpegang pada konsepsi fiqih siyasah klasik yang membagi negara ke dalam dar al islam dan dar al harb. Darul Islam merujuk pada negara Islam yang menerapkan hukum syariah secara formalistik-komprehensif. Sedangkan dar al harb merujuk pada negara yang tidak menerapkan hukum Islam sehingga wajib diperangi.

Pandangan itu sudah tidak relevan. Para ahli fiqih siyasah modern tidak lagi memakai klasifikasi dikotomik tersebut. Di era modern ini, kebanyakan umat Islam tinggal di negara berbentuk nationstate berbasis demokrasi. Di dalamnya setiap warganegara dengan berbagai latarbelakang agama, suku, dan bangsa hidup rukun dan damai. Meski tidak menerapkan syariah Islam, model negara yang demikian itu layak disebut sebagai dar al adl (negara berkeadilan) atau dar al salam (negara perdamaian). Jika memakai konsepsi fiqih siyasah modern ini, NKRI bisa digolongkan sebagai dar al ‘adl atau dar al salam.

Ketiga, NII menghalalkan segala cara termasuk teror dan kekerasan demi mewujudkan berdirinya negara Islam dan penerapan syariah. Cara pandang ini bertentangan dengan tujuan pokok syariah (maqasyid al syariah). Di dalam maqasyid al syariah, menjaga kehidupan (hifdzun nafs) lebih tinggi kedudukannya ketimbang mendirikan negara Islam atau memformalkan syariah.  

Dalam kondisi peperangan sekalipun Islam memiliki prinsip yang tidak boleh dilanggar. Seperti larangan membunuh anak-anak dan perempuan serta lansia yang tidak ikut berperang, bahkan larangan menebang pohon tanpa tujuan tertentu. Apalagi di tengah kondisi damai seperti di NKRI, praktik kekerasan dan teror mengatasnamakan agama ialah perbuatan keji yang dibenci agama.

Menangkal Ideologi Pemecah Belah NKRI

Sangat ironis apabila gerakan yang mengatasnamakan Islam justru mendorong umat berbuat makar. Di dalam konsep Ahlussunnah sebagaimana menjadi pandangan arusutama umat Islam di Indonesia, makar terhadap pemerintahan yang ialah tindakan terlarang. Islam mengajarkan umatnya untuk tunduk pada ulil amri yakni pemerintahan sah yang dipilih rakyat secara adil dan terbuka.

Menangkal sesat pikir NII pada dasarnya ialah melawan ideologi anti-NKRI. Setidaknya ada tiga langkah yang bisa diambil. Pertama, meluruskan dari segi akidah. Seperti kita tahu, NII telah mengalami sejumlah penyelewengan akidah yang akut. Misalnya, menghalalkan cara kekerasan untuk menegakkan syariah atau menganggap hasil rampokan sebagai bagian dari rampasan perang (fa’i). Penyelewengan akidah itu harus ditangkal dengan argumen bahwa di dalam Islam penegakan syariah tidak bisa dilakukan dengan kejahatan.

Kedua, meluruskan paham kenegaraaan dan kebangsaan. Doktrin ajaran NII mempertentangkan antara Pancasila dan NKRI dengan Islam. NII menganggap NKRI dan Pancasila bertentangan dengan Islam. Padahal kenyatannya tidak demikian. NKRI ialah jalan tengah antara negara sekuler-liberal dan negara agama-teokratis. NKRI dengan demikian bukanlah antitesis dari negara Islam melainkan penafsiran lain dari konsep bernegara dalam Islam. Begitu pula Pancasila yang tidak bertentangan dengan Islam, melainkan justru mencerminkan ajaran Islam.

Ketiga, meluruskan ihwal penerapan syariah. Yakni bahwa Indonesia tidak pernah menghalangi penerapan syariah sehingga tidak pantas disebut negara thaghut. Meski Indonesia bukan negara Islam, namun semua aspek hukum dan syariah Islam terakomodasi dalam tata perundang-undangan. Meski tidak dijadikan hukum positif negara, namun hukum Islam (syariah) mewarnai nyaris seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum pernikahan, warisan, dan sebagainya banyak merujuk pada hukum Islam. Jadi, menyebut Indonesia negara kafir atau thaghut ialah sebuah kesalahkaprahan.

Facebook Comments