TNI dan Urgensi Bela Negara

TNI dan Urgensi Bela Negara

- in Suara Kita
808
0
TNI dan Urgensi Bela Negara

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki hajat besar di setiap tanggal 5 Oktober, yaitu peringatan Hari Ulang Tahun (HUT). Tema peringatan HUT TNI ke-76 tahun 2021 adalah “Bersatu, Berjuang Kita Pasti Menang”.  TNI semula namanya adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Hingga akhirnya nama TNI akhirnya disahkan secara resmi oleh Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947.

TNI merupakan komponen bangsa garda terdepan dalam perjuangan membela negara. Perjuangan berat mengisi kemerdekaan salah satunya terkait upaya menyelematkan bangsa dari bahaya yang mengancam NKRI. Untuk itu diperlukan spirit dan aktualisasi bela negara agar bangsa Indonesia mampu menghadapinya. Urgensi bela negara yang tidak terbantahkan diantaranya memerlukan transformasi melalui sektor pendidikan.

Bela Negara

Wacana pendidikan bela negara sesungguhnya sudah muncul sejak tahun 2015 namun tidak kunjung terealisasi. Program bela negara dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda di Indonesia. Bela negara strategis sebagai upaya memperkokoh dan menjaga kesatuan nasional.  Meskipun demikian ada yang berpendapat rencana program bela negara tidak esensial bagi pendidikan hari ini dan memberi kesan kedaruratan perang yang meresahkan psikologis publik. Apalagi kondisi kini masih terbayangi oleh dampak Pandemi Covid-19. Bela negara yang lebih konstekstual tentu adalah melawan pandemi dan meminimalisasi risiko dampaknya.

Sumber daya manusia yang siap membela negara merupakan salah satu unsur dalam nilai kekuatan perlawanan bangsa (Kemenhan, 2015). Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, tanpa batasan profesi dan usia. Bela negara semestinya  dimasukkan di kurikulum mulai TK hingga perguruan tinggi.

Faisal (2015) memaparkan bahwa program bela negara memiliki landasan UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

Selain itu juga berlandaskan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Konsep bela negara ini tidak ada batasan umur. Bagi warga yang umurnya 50 tahun ke atas atau ke bawah akan disesuaikan saja porsi latihannya. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa program Bela Negara berbeda dengan program wajib militer. Menhan menandaskan bahwa jika masyarakat tidak ikut serta dalam bela negara, maka dipersilakan untuk angkat kaki dari Indonesia.  

Kemenhan telah menegaskan bahwa program pendidikan bela negara yang diinisiasi bukan merupakan pendidikan militer. Kemenhan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan program tersebut. Bela negara tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi ditujukan untuk semua warga negara. Program bela negara tidak bersifat wajib, tetapi sukarela. Artinya, mahasiswa mempunyai pilihan untuk ikut program tersebut atau tidak.

Strategi Optimalisasi

Program bela negara sejak awal  menimbulkan polemik di ranah publik.  Pemerintah penting melakukan kajian dan evaluasi agar optimal. Sosialisasi dan jaring aspirasi penting ditempuh guna evaluasi  program. Beberapa hal penting dilakukan pemerintah guna menguatkan program ke depannya.

Pertama, kejelasan skema pembiayaan. Indonesia kini tengah dihantui badai kesulitan ekonomi akibat melemahnya nilai Rupiah. APBN juga berpotensi terkena imbasnya. Program-program pertahanan selama ini masih jauh dari harapan terkait kemampuan penganggaran. Misalnya terkait alutsita, sarana TNI lainnya,  dan kesejahteraan prajurit TNI.  Pemerintah mesti segera membahas secara rinci dengan DPR terkait pembiayaan, apalagi program ini sifatnya berkelanjutan setiap tahun.

Kedua, integrasi dan sinergisitas dengan kurikulum pendidikan yang ada. Kemenhan merencanakan program bela negara masuk dalam kurikulum pendidikan. Integrasi penting agar tidak menambah beban Kemendiknas dan peserta didik. Penambahan kurikulum penting dihindari dan sebaiknya memasukkan dan kurikulum yang ada dan relevan.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Selama ini sarana dan prasarana TNI di daerah-daerah masih memperihatinkan, apalagi jika dibandingkan dengan Polri. Sarana dan prasarana ini penting disediakan secara layak terlebih dahulu agar optimal. Fasilitas penting juga menggunakan Polri, pemerintahan, dan lainnya tanpa mengganggu instansi tersebut. Jaminan berupa asuransi juga penting diberikan kepada peserta kader bela negara mulai dari pendidikan hingga pelaksanaan. 

Keempat, kejelasan regulasi serta konsep kurikulum dan pelatihan. Payung hukum berupa UU Bela Negara penting disiapkan pemerintah dan DPR. UU Pertahanan belum cukup untuk menyusuna peraturan teknis terkait bela negara, baik PP hingga Keppres. Konsep kurikulum juga mesti dimatangkan dan tidak terkesan asal jadi kejar tayang. Tim Pakar dan praktisi pertahanan penting dilibatkan.

Kelima, sinkronisasi dengan sektor terdampak dan terkait. Usia produktif dipastikan paling banyak menjadi target perekrutan kader bela negara. Untuk itu penting dilakukan koordinasi dan sinkronisasi agar tidak menimbulkan gejolak sosial ekonomi. Misalkan saja terkait sektor ekonomi. Pertanyaan yang mesti dijawab adalah bagaimana dengan kerja jika terlibat pendidikan dan pelatihan. 

Bela negara secara konseptual adalah kebutuhan penting yang  tidak terbantahkan. Namun kesiapan segala hal tidak boleh sembarangan agar justru tidak kontra produktif. Antisipasi permasalahan klasik mesti disiapkan, seperti potensi korupsi dan penyalahgunaan program.

Facebook Comments