Ujaran Kebencian dan Anomali Kebebasan Berpendapat

Ujaran Kebencian dan Anomali Kebebasan Berpendapat

- in Suara Kita
101
0

Demokratisasi yang berjalan lebih dari dua dekade sejak era Reformasi bergulir harus diakui telah memberikan banyak capaian. Salah satunya ialah kian terbukanya ruang publik dan terjaminnya kebebasan berpendapat. Ironisnya, di saat yang sama masih banyak masyarakat yang gagal paham ihwal ap aitu kebebasan berpendapat. Alhasil, banyak masyarakat yang menganggap bahwa kebebasan berpendapat ialah kondisi ketika setiap individu bebas memproduksi opini dan wacana apa saja. Cara pandang yang rancu demikian itu tidak pelak telah melahirkan beragam residu persoalan.

Salah satunya ialah maraknya ujaran kebencian seperti yang menjadi isu hangat beberapa hari belakangan ini. menguatnya fanatisme keagamaan yang berkelindan dengan sentimen afiliasi politik telah menjadi lahan subur bagi tumbuhnya hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Ditahannya Bahar bin Smith atas dugaan penyebaran hoaks dan berita palsu serta cuitan Ferdinand Hutahaen yang berbunyi “Allahmu ternyata lemah” membuktikan masih akutnya problem ujaran kebencian di negeri ini.

Maraknya ujaran kebencian di ruang publik baik luring maupun daring kita bisa dibaca dari setidaknya dua perspektif. Pertama, ujaran kebencian merupakan bagian grand design alias skenario besar yang sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan tujuan-tujuan pragmatis. Seperti kita lihat beberapa tahun terakhir ini, ujaran kebencian secara masif membanjiri ruang publik kita. Tujuannya jelas yakni mengadu-domba publik dan memperkeruh hubungan antar-kelompok dalam masyarakat.

Skenario besar memecah-belah umat dan bangsa melalui ujaran kebencian ini tentu harus diwaspadai bersama. Sebagai negara majemuk, Indonesia potensial terpecah-belah dan dilanda konflik akibat mewabahnya narasi kebencian di ruang publik.

Kedua, ujaran kebencian merupakan industri yang dikelola secara profesional dan digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang musuh-musuhnya. Pandangan ini terutama berlaku di dalam dunia politik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kontestasi politik kita diwarnai oleh praktik politik kotor. Salah satunya ialah dengan kampanye hitam (black campaign), yakni menyerang kredibilitas lawan politik dengan hoaks dan fitnah.

Jika diamati, keberadaan buzzer, akun-akun bodong sekaligus ribuan tanda pagar (hastag) yang mewarnai dunia media sosial kita belakangan ini merupakan bukti bahwa hoaks dan ujaran kebencian itu benar-benar telah menjadi industri. Miliaran rupiah mengalir di dalamnya.

Ketiga, ujaran kebencian merupakan ekses dari anomali kebebasan berpendapat. Yakni kondisi ketika kebebasan berpendapat dimaknai sebagai satu kondisi ketika publik bebas berbuat dan mengatakan apa saja. Kerancuan dalam memahami kebebasan berpendapat ini membawa konsekuensi tidak ringan. Salah satunya ialah mewabahnya ujaran kebencian. Tidak sedikit kalangan yang mengumbag hinaan, cercaan, dan cacian dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat.

Ironisnya lagi, wabah ujaran kebencian berdalih kebebasan berpendapat ini tidak hanya menyebar di kalangan masyarakat awam. Namun, juga menjangkiti para tokoh publik; politisi hingga tokoh agama.

Perbedaan Kebebasan Berpendapat dan Ujaran Kebencian

Menganalogikan ujaran kebencian dengan kebebasan berpendapat ialah sebuah kesesatan berpikir yang akut. Kebebasan berpendapat jelas berbeda dengan ujaran kebencian; demikian pula sebaliknya. Kebebasan berpendapat ialah hak yang diberikan kepada warganegara untuk mengungkapkan gagasan atau pemikirannya secara rasional dan kontekstual. Rasional dalam artian gagasan itu lahir dari produk pemikiran akal sehat yang bisa dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Kontekstual dalam artian gagasan itu relevan dengan realitas kekinian. Kebebasan berpendapat selalu berkonotasi dan berorientasi konstruktif, dalam artian membangun.

Sebaliknya, ujaran kebencian ialah sentimen ketidaksetujuan yang diekspresikan dengan bahasa yang mengandung kekerasan (violence). Ujaran kebencian ialah bentuk lain dari kekerasan verbal (verbal violence). Ujaran kebencian berangkat dari kehendak untuk menghina, merendahkan dan membunuh karakter orang lain. Dengan demikian, ujaran kebencian lebih bersifat destruktif alias merusak.

Fenomena ujaran kebencian yang merupakan ekses dari anomali kebebasan berpendapat ini kiranya harus segera diakhiri. Langkah pertama, kita perlu mengoptimalkan pendekatan hukum dalam memberangus ujaran kebencian. keberadan UU ITE dalam hal ini masih sangat diperlukan untuk mencegah maraknya ujaran kebencian, utamanya di ranah digital. Kedua, kita perlu meningkatkan kesadaran literasi digital. Yakni kemampuan memilih dan memilah informasi yang tersedia di internet dan media sosial.

Ketiga, kita juga perlu mengembangkan model komunikasi baru di alam demokrasi. Harus diakui masih banyak masyarakat yang mengalami semacam “gegar budaya” hidup di alam demokrasi.  Alhasil, banyak masyarakat memahami demokrasi sebagai kondisi bebas tanpa aturan dan batasan.

Hal urgen yang wajib dilakukan ialah membangun kesadaran bahwa kebebasan berpendapat idealnya juga mempertimbangkan sejumlah nilai. Antara lain nilai kemanusiaan, keamanan, ketertiban, dan keharmonisan hubungan antar-masyarakat serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. kebebasan berpendapat yang abai hukum dan norma jelas berbahaya. Apalagi jika ujaran kebencian itu berkelindan dengan isu SARA yang amat sensitif di negeri ini.

Facebook Comments