Waspada Metamorfosa “Gerakan” yang Mengancam NKRI

Waspada Metamorfosa “Gerakan” yang Mengancam NKRI

- in Suara Kita
1075
0

Akhir bulan September, ingatan emosional masih memiliki ‘trauma’ terhadap fragmen peristiwa kekejian G 30 S PKI. Pengkhianatan, kebiadaban, dan kekejian merupakan tiga kata kunci yang sanggup memanggil ekspresi cemas dan tak ingin sejarah kelam kembali berulang. Pada era society 5.0, ancaman makar, kudeta, dan pengkhianatan ideologis mengandung ancaman yang tak kalah mengkhawatirkan. Ancaman dan teror pun bermetamorfosa menjadi psywar melalui media baru (new media).

Ideologi transnasional yang tampak memukau dan modern pun sangat bisa jadi merupakan metamorfosa (baca: jelmaan) dari ideologi radikal. Agar sejarah kelam tak terulang, alarm kewaspadaan harus diaktifkan secara kolektif. Tombol teror dan radikalisme era 5.0 sesungguhnya adalah narasi-narasi radikalisme yang tidak valid, dibelokkan tujuan utamanya, dan membangkitkan emosi marah sehingga tindak kekerasan tidak dilakukan oleh pihak pertama, namun oleh tangan-tangan yang kejiwaannya mudah tersulut kebencian, amarah, dan emosi negatif tanpa kemauan dan klarifikasi. Digitalisasi terorisme merupakan ancaman nyata bagi milenial.

Kelompok radikal menggunakan media sosial untuk menarasikan propaganda, perekrutan, cyber attack, dan menebar teror untuk menyebar permusuhan warga sipil kepada pemerintah. Secara essensial, motif kelompok radikal di era 5.0 memiliki kesamaan dengan gerakan kekejian 30 September 1965, yakni menebar benih ketidaksukaan terhadap pemerintah, gerakan makar, dan pengkhianatan. Radikalisme kini menyelinap dengan gaya dan  ‘pakaian’ yang biasa sehingga tak akan dicurigai. Mereka berupaya memanfaatkan dan melakukan gerakan eksploitatif terhadap ajaran agama. Padahal, mereka adalah musuh dari agama karena berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan perdamaian.  Secara historis, berbagai gerakan radikalisme di Indonesia memiliki akar peristiwa.

Awalnya, gerakan radikalisme ditujukan kepada kelompok militan yang berusaha melakukan kudeta dan mengubah ideologi negara. Kini redefinisi ulangnya, radikalisme merupakan perbuatan kekerasan berdalih agama (Widyaningsih, 2019).  Belajar dari peristiwa 30 September 1965, semua pihak harus aware dan jeli dalam mengamati peristiwa mutakhir. Kaum radikal selalu berambisi untuk melemahkan kedaulatan negara. Demi sampai pada ambisinya, mereka sering menyamar dan bermetamorfosa demi agar dapat diterima secara sosial. Meski demikian, mereka tetap menyebarluaskan dogma radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Demi tetap eksis, kelompok radikal akan berusaha hidup normal dan tidak menampilkan fanatisme sebagaimana kaum radikal klasik. Namun, mereka akan bersorak sorai kegirangan ketika masyarakat membangkang, melawan pemerintah sah, dan terlibat aksi teror. Mereka juga akan dengan sangat hati-hati meracuni pikiran generasi muda agar tidak berkarib dengan Pancasila, membangun kantong-kantong ekslusivisme, namun gerakan mereka hening agar tak terlacak sebagai ‘musuh’ dan remot pengendali teror.

            Kesaktian Pancasila yang merupakan penjaga NKRI dari harus tetap lestari. Dengan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, maka deteksi dini terhadap peristiwa yang memiliki skenario pengkhianatan dan makar dapat dikenali, diwaspadai, dan disikapi. Selain itu, metamorfosa organisasi yang ‘radikal’ menjadi lebih ‘sopan’ juga perlu diwaspadai. Jangan sampai, hanya karena berubah tampilan, gerakan radikal dapat leluasa mengepakkan sayap dan hinggap untuk menebar virus kebencian dan sikap makar. Kewaspadaan terhadap eks ormas yang dikenal ‘radikal’ menjadi lebih ‘halus’ harus tetap diwaspadai mengingat bahwa gerakan radikal cenderung beroperasi ‘senyap’ dalam arus digital yang begitu dinamis.

            Masyarakat harus memiliki ketahanan sosial yang baik dalam melakukan deteksi dini terhadap radikalisme digital. Kewaspadaan terhadap metamorfosa “gerakan” yang mengancam NKRI harus ditingkatkan. Literasi tentang deteksi dini terhadap radikalisme harus digalakkan secara masif, inklusif, dan berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam menjaga NKRI dan ideologi lain yang mengancam perdamaian dan keharmonisan. Wallahu’alam.

Facebook Comments