Di Balik Konflik Saudi–Houthi: Bahaya Geopolitik dan Ekonomi yang Sering Disederhanakan Politisasi Agama

Konflik Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman kembali memasuki fase kritis. Eskalasi yang semakin meningkat ini menyusul serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh pada awal Oktober yang menimbulkan korban jiwa. Ada indikasi yang cukup mengkhawatirkan wilayah Yaman akan kembali menjadi medan perang berskala besar.

Di tengah eskalasi tersebut, konflik ini berisiko kembali disederhanakan sebagai pertarungan Sunni melawan Syiah. Padahal, perebutan kekuasaan, keamanan perbatasan, persaingan pengaruh regional, dan kendali atas jalur perdagangan strategis merupakan bagian penting dari persoalan.

Identitas agama memang hadir dalam konteks konflik, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan seluruh kepentingan dan tindakan para aktor. Persoalannya bukan sekadar bagaimana memahami perang, melainkan juga bagaimana masyarakat di luar kawasan menyikapinya.

Pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya apakah penderitaan warga Yaman dan Saudi mendorong solidaritas kemanusiaan, atau justru menjadi bahan bakar kebencian terhadap kelompok agama tertentu?

Memahami di Balik konflik : Perebutan Kepentingan Strategis

Keterlibatan Arab Saudi dalam perang Yaman bermula pada 2015, ketika Riyadh memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional setelah Houthi menguasai ibu kota, Sana’a. Sejak itu, konflik berkembang menjadi perang berlapis yang melibatkan persaingan antarkekuatan domestik Yaman dan campur tangan aktor regional.

Bagi Arab Saudi, Yaman bukan sekadar negara tetangga. Ketidakstabilan di wilayah tersebut berkaitan langsung dengan keamanan perbatasan, ancaman serangan rudal dan drone, serta perlindungan infrastruktur ekonomi. Bagi Houthi, kemampuan menguasai wilayah, mempertahankan kekuasaan, dan menekan Saudi merupakan bagian dari strategi politik dan militernya.

Hubungan Houthi dengan Iran turut memperluas dimensi regional konflik. Namun, menyebut Houthi hanya sebagai kepanjangan tangan Teheran juga terlalu sederhana dan dinamika kepentingan politik Houthi sendiri di Yaman. Hubungan dukungan eksternal tidak otomatis berarti setiap keputusan suatu kelompok sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang mendukungnya.

Di sinilah analisis geopolitik diperlukan. Kita harus membedakan aktor, kepentingan, dan tindakan, alih-alih mendefinisikan secara simplistic bahwa konflik ini sebagai pertarungan dua identitas agama.

Dimensi ekonomi konflik ini terlihat jelas dari pentingnya Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab, jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik strategis perdagangan dan energi dunia. Gangguan keamanan di sana dapat memaksa kapal mengubah rute, memperpanjang waktu pengiriman, dan meningkatkan biaya logistik.

Penguasaan wilayah strategis dan kemampuan mengganggu pelayaran memberi nilai tawar militer sekaligus politik. Infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan jalur perdagangan dapat berubah menjadi sasaran tekanan terhadap lawan.

Ketika Geopolitik Dipersempit Menjadi Permusuhan Agama

Sayangnya, konflik yang kompleks tersebut mudah dipadatkan menjadi cerita sederhana. Identitas agama kemudian dipakai untuk menjelaskan tindakan politik. Muncul polarisasi yang diciptakan di luar medan konflik; antara pendukung Syiah dan Sunni yang berkoar-koar di dunia maya.

Houthi memang berakar pada gerakan yang berkaitan dengan tradisi Zaidiyah di Yaman. Akan tetapi, Houthi tidak mewakili seluruh umat Syiah, sebagaimana pemerintah Arab Saudi tidak mewakili seluruh umat Sunni. Keduanya merupakan kategori yang berbeda. Satu merujuk pada aktor politik dan militer, sementara yang lain mencakup komunitas keagamaan yang sangat luas dan beragam.

Di ruang digital, penyederhanaan semacam ini dapat diperkuat oleh potongan video, gambar korban tanpa konteks, klaim yang belum diverifikasi, dan unggahan yang sengaja membangkitkan kemarahan. Penderitaan manusia dijadikan alat untuk membenarkan kebencian terhadap kelompok lain. Ada propganada yang sedang mendorong konflik itu ke ke pojok sektarianisme.

Karena itulah, solidaritas kemanusiaan menuntut keberpihakan kepada korban, tetapi tidak terikat dengan konflik politik kedua belah pihak. Kita mengecam serangan Houthi terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, sekaligus menilai secara kritis tindakan militer Arab Saudi maupun aktor lain berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.

Prinsip yang sama harus diterapkan terhadap informasi. Sebelum menyebarkan gambar atau klaim tentang konflik, kita perlu memeriksa sumber, waktu kejadian, konteks, dan apakah materi tersebut benar-benar menggambarkan peristiwa yang diklaim.

Pembedaan ini penting. Solidaritas mengarahkan kemarahan kepada ketidakadilan dan mendorong perlindungan manusia, sedangkan mobilisasi kebencian mengubah kemarahan menjadi permusuhan terhadap identitas.

Membela korban tidak berarti membenci seluruh kelompok yang dianggap berseberangan. Mengkritik kebijakan tidak berarti memusuhi agama. Dan menolak kebencian bukan berarti bersikap netral terhadap ketidakadilan. Solidaritas yang dewasa berpihak kepada manusia, menuntut pertanggungjawaban atas tindakan, dan menolak menjadikan identitas sebagai alasan untuk membenci.