Penangkapan Teroris PT KAI, Upaya Memberangus Sel Jaringan Terorisme di Tubuh BUMN

Kabar mengejutkan muncul jelang perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78. Seperti ramai diberitakan media massa, Polisi Densus 88 telah menangkap seorang tersangka terorisme berinisial BE di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Tersangka teroris ini dikenal rajin melakukan propaganda rasikalisme dan terorisme di media sosial, terutama Facebook. Unggahan terakhirnya sebelum ditangkap adalah poster ajakan berbaiat pada pemimpin ISIS, yakni Abu Hasan Al Hasemi Al.Qurashi. 

Dalam penangkapan itu polisi juga mengamankan puluhan pucuk senjata dan ratusan amunisi. Diketahui, tersangka akan melakukan aksi teror jelang Pemilu 2024. Fakta mencengangkan bahwa tersangka merupakan pegawai BUMN, lebih spesifiknya lagi KAI atau Kereta Api Indonesia. 

Penangkapan BE, pegawai KAI ini seolah mengulang kejadian serupa beberapa waktu lalu (tahun 2021) ketika pegawai BUMN Kimia Farma juga dicokok Densus 88 akibat terlibat jaringan terorisme. Selain ada pegawainya yang terpapar jaringan terorisme, sejumlah BUMN juga kedapatan kerap mengundang penceramah agama yang isi ceramahnya dikenal kerap bertentangan dengan prinsip kebangsaan. 

Pertanyaannya, mengapa BUMN seolah menjadi lahan subur bagi penyebaran paham radikal? Atau jika kita balik, mengapa BUMN menjadi magnet kuat bagi kelompok radikal? 

Mengapa BUMN Menjadi Target Radikalisme?

Maraknya perusahaan BUMN menjadi target penyebaran Ideologi radikal dilatari sejumlah faktor. Pertama, seperti kita ketahui BUMN merupakan lembaga pemerintah yang cukup strategis dan krusial. BUMN merupakan unit usaha milik negara yang umuknya memiliki aset dalam jumlah besar sekaligus mengelola uang dalam nominal yang juga sangat besar. 

Bahkan, ada istilah yang menyebut bahwa BUMN adalah lahan basah karena di sanalah negara mendapatkan uang. Besarnya aset dan jumlah uang yang dimiliki atau dikelola BUMN ini tentu menjadi saya tarik bagi banyak kalangan. Termasuk kelompok radikal yang membutuhkan modal untuk mendanai pergerakannya. 

Selain faktor itu, terdapat faktor sampingan yakni banyaknya pegawai BUMN yang tertarik dengan kajian-kajian keagamaan bercorak konservatif. Banyak hasil penelitian yang menyebutkan bahwa masjid-masjid di lingkungan BUMN rajin mengundang penceramah atau khotib berhaluan radikal untuk memberikan kajian atau sekadar khutbah Jumat.

Beberapa waktu lalu, sempat heboh karena sebuah perusahaan BUMN berniat mengundang penceramah Felix Siaw. Tidak berselang lama muncul kontroversi serupa ketika kantor cabang sebuah perusahaan BUMN kedapatan mengundang Khaled Basalamaj untuk berceramah di masjid kantor tersebut. Semua orang tahu, kedua tokoh itu merupakan dedengkot Islam konservatif di Indonesia. Lantas, mengapa mereka bisa diundang ke lingkungan BUMN? 

Fenomena di atas menandai adanya ketidakberesan di internal sejumlah perusahaan BUMN. Keberadaan kelompok-kelompok konservatif apalagi jaringan teroris di tubuh BUMN tidak hanya mencoreng muka lembaga negara, namun juga membahayakan bangsa. Bisa dibayangkan jika institusi sebesar BUMN disusupi bahkan dikuasai oleh jaringan teroris, maka keutuhan bangsa ini akan menjadi taruhannya.

Sapu Bersih Jaringan Radikal di BUMN

Maka, penting kiranya memberangus sel jaringan teror di tubuh BUMN. Penangkapan tersangka teroris di Bekasi yang merupakan pegawai KAI harus menjadi momentum membongkar jaringan teroris di tubuh BUMN. Di satu sisi, kita tentu mengapresiasi langkah Densus 88 menangkap tersangka terorisme.

Namun, di sisi lain kita patut mencurigai bahwa masih ada sel-sel lain di tubuh BUMN. Mereka tengah berkamuflase, menginfiltrasi dari dalam, untuk kemudian memanfaatkan institusi negara untuk menebar teror dan kekerasan. 

Maka dari itu, perlu ada upaya tegas dan serius dari internal BUMN untuk melakukan semacam screening dan deteksi dini rasikalisme di lingkungannya. BUMN perlu melakukan langkah identifikasi untuk mengetahui infiltrasi ideologi radikal-ekstrem di lingkungannya. Tentu BUMN tidak bisa melakukan hal itu sendirian. Diperlukan sinergi dan kerjasama dengan pihak lain.

Ke depan, yang perlu dilakukan BUMN adalah melakukan pengawasan internal secara ketat. Kegiatan-kegiatan keagamaan terutama yang bertentangan dengan falsafah kebangsaan harus dicegah sejak dini. Perlu ada mekanisme deteksi dini untuk mencegah paparan ideologi radikal kian meluas di BUMN. 

Selain itu, BUMN juga perlu memperharikan mekanisme rekrutmen awal pegawai. Variabel wawasan kebangsaan dan anti-rasikalisme idealnya menjadi salah satu unsur yang harus dinilai dan menjadi bahan pertimbangan utama. Jangan sampai, rekrutmen pegawai hanya mengedepankan sisi akademik saja, namun abai pada sisi ideologis. Dengan begitu, kita berharap BUMN tidak lagi menjadi sarana kelompok radikal, apalagi teroris.

Ditangkapnya salah satu pegawai KAI karena kasus terorisme ini idealnya menjadi momentum bagi BUMN untuk menyapu bersih jaringan dan sel teroris di lingkungan internalnya. Pemerintah dan BUMN tidak perlu ragu apalagi takut, tersebab masyarakat mendukung penuh setiap langkah pemberantasan terorisme.