Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pandemi dengan Melibatkan Ormas

Di Indonesia banyak terdapat organisasi masyarakat (ormas) maupun komunitas keagamaan yang telah diakui keberadaannya sejak dulu. Bahkan gerakan keagamaan atau ormas keagamaan di Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Gerakan ormas di Indonesia merupakan gerakan civil society yang mampu membawa perubahan.

Dalam menghadapi tantangan kebangsaan, mestinya negara melalui pemerintah bisa memanfaatkan posisi strategis ormas tersebut termasuk dalam memerangi penyebaran Covid-19. Perlu disadari bahwa Covid-19 ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan saja, namun juga banyak aspek yang mampu mengguncang tatanan kehidupan.

Peran serta organisasi masyarakat maupun keagamaan sangatlah dibutuhkan dalam melakukan komunikasi publik. Sayangnya organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah merasa tidak banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Pemerintah mestinya sejak awal sadar jika proses kebijakan tidak akan pernah berhasil tanpa adanya proses sosialisasi dan proses sosialisasi inilah yang nantinya membutuhkan kepanjangan tangan ormas keagamaan dan ormas lainnya. Keberadaan mereka menjadi strategis karena sebagai payung kultural masyarakat.

Ormas keagamaan mampu mengkomunikasikan secara publik yang lebih spesifik terhadap karakteristik masyarakat. Secara genealogis, organisasi terbentuk di lingkungan yang sama dengan lingkungan masyarakat. Karena itulah, ormas adalah bagian dari struktur sosial masyarakat baik secara srtuktural dan kultural.

Banyaknya masyarakat denial atau bahkan pembangkan terhadap kebijakan tidak melulu harus menempatkan kesalahan kepada masyarakat. Bisa jadi dan sangat mungkin pemerintah kurang tepat dalam strategi komunikasi kebijakan kepada publik. Karena itulah, pemerintah perlu mengevaluasi strategi kebijakannya dengan cara melibatkan ormas. Jika pemerintah mampu bersinergi dengan banyak komunitas di masyarakat maka komunitas tersebut akan dengan sendirinya tergerak untuk bekerja membantu pemerintah untuk membangun kedisiplinan yang dimulai dari lingkungan mereka masing-masing hingga persoalan vaksinasi.  

Perlunya kesadaran bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat tentang program vaksinasi juga dikarenakan kurangnya informasi yang di berikan pemerintah kepada masyarakat terlebih kepada masyarakat yang berada di pedesaan.

Program vaksinasi nasional memang masih banyak memiliki kendala penolakan dari berbagai pihak dan kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dengan margin error 3,07 persen, angka masyarakat yang menolak vaksin cukup tinggi.

Banyak alasan dari masyarakat menolak untuk divaksin. Salah satu alasan penolakan masyarakat untuk vaksinasi ialah karena maraknya informasi soal vaksin sebelum vaksinasi dilaksanakan. Banyak masyarakat yang menerima informasi simpang siur soal efek vaksin, keampuhan vaksin dan soal seseorang bisa tetap terkena Covid-19 meski telah divaksin membuat warga menolak untuk divaksinasi.

Selain itu penolakan vaksin juga terjadi karena adanya kelompok yang mengatasnamakan agama menolak vaksin. Mereka akan bersikap menolak meski sudah ada status halal dari otoritas lembaga keagamaan, apalagi vaksin sempat diisukan haram.

Para tokoh dalam organisasi masyarakat tersebut mempunyai peran penting sebagai teladan sekaligus panutan baik dalam hal pemikiran maupun legitimasi. Jadi inilah sebenarnya pentingnya pemerintah untuk merangkul kelompok atau organisasi masyarakat supaya bisa mengkomunikasikan dan melawan penyebaran virus secara lebih maksimal.

Memerangi virus Covid-19 bisa dilakukan secara bersama-sama, dan memang harus banyak kelompok yang wajib dilibatkan dalam masalah ini. Organisasi ini juga bisa memerangi sebagian orang atau kelompok yang menunggangi permasalahan Covid-19 ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka sendiri. Dengan mengedukasi masyarakat secara tepat dan menyeluruh, maka tak menutup kemungkinan, Covid bisa dibumi hanguskan di Negara kita tercinta Indonesia ini.