Terapi Delusi Sejarah: Menegakkan Nasionalisme Kewargaan, Melawan Politik Sektarian

Sebuah bangsa yang besar tidak sekadar diikat oleh batas wilayah darat dan laut, melainkan oleh kesamaan memori kolektif yang jujur akan perjalanan sejarahnya. Namun, di era disrupsi informasi saat ini, salah satu ancaman laten yang merusak fondasi kebangsaan adalah mewabahnya delusi sejarah. Delusi ini mewujud dalam bentuk konstruksi narasi masa lalu yang diputarbalikkan, disunat, atau direkayasa demi kepentingan ideologi sempit.

Fenomena ini paling nyata terlihat pada upaya kelompok radikal yang mencoba membongkar ulang fakta sejarah dan menyusun narasi palsu untuk melegitimasi kepentingan kelompok mereka. Misalnya, mengglorifikasi gerakan separatis seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), dengan membungkusnya sebagai perjuangan suci.

Atau upaya mendistorsi peran tokoh-tokoh kunci gerakan revolusi dan memasukkan nama-nama baru dari golongan tertentu yang sebenarnya tidak memiliki kontribusi penting dalam sejarah kemerdekaan. Delusi sejarah itu menjadi ancaman nyata bagi bangsa. Delusi sejarah sengaja dibuat untuk melemahkan bangsa dari dalam.

Ketika sebuah bangsa kehilangan jejak pada sejarahnya sendiri, tidak punya kebanggaan pada para tokoh revolusioner di masa lalu, dan justru mengglorifikasi sejarah dan tokoh bangsa lain, pada dasarnya mereka telah kehilangan kekuatan untuk berdaulat. Delusi sejarah ini harus disembuhkan melalui semacam terapi, yakni menegakkan kembali nasionalisme kewargaan (civic nationalism).

Anatomi Delusi Sejarah

Delusi sejarah bekerja dengan cara memanipulasi ingatan kolektif. Kelompok sektarian dan ekstremis secara sadar menggunakan metode pseudo-sejarah untuk mengaburkan fakta ilmiah dan objektif. Mereka memetik satu atau dua fragmen peristiwa (cherry-picking), mencabutnya dari konteks sosio-historis, lalu merangkainya ulang menjadi kisah heroik fiktif.

Melalui taktik ini, pemberontakan bersenjata yang menumpahkan darah sesama saudara sebangsa dipoles sedemikian rupa hingga tampak seperti tindakan suci. Di saat yang sama, peran para tokoh pendiri bangsa yang terdiri atas kaum nasionalis-relijius didegradasi dengan mengglorifikasi figur-figur yang berasal dari golongan tertentu.

Bahaya utama dari delusi sejarah terletak pada kemampuan manipulatifnya terhadap psikologi massa. Generasi muda yang mengalami krisis literasi historis mudah tergiur oleh romantisisme semu ini. Mereka dipersuasi untuk percaya bahwa keberanian tertinggi berada pada sikap takfiri (mudah mengkafirkan pihak lain), bahkan pada titik tertentu menolak ideologi dan konstitusi negara. Delusi sejarah pada akhirnya akan menjerumuskan individu pada kecenderungan destruktif.

Lantas, mengapa delusi sejarah gencar diproduksi? Jawabannya terletak pada kepentingan politik sektarian. Politik sektarian mensyaratkan adanya polarisasi yang tajam, di mana masyarakat dipecah ke dalam dua kelompok yang saling berhadapan.

Untuk mengatasi infeksi delusi sejarah, kita tidak bisa bisa mengandalkan tindakan represif seperti dilakukan di masa lalu. Diperlukan pendekatan yang lebih substantif melalui penegakan kembali nasionalisme kewargaan (civic nationalism).

Berbeda dengan nasionalisme etnis atau religius yang bersifat eksklusif, nasionalisme kewargaan memandang bahwa keanggotaan dalam sebuah bangsa didasarkan pada kesetaraan hak, kewajiban, kesetiaan pada hukum, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan. Dalam perspektif ini, menjadi orang Indonesia tidak ditentukan oleh keturunan atau keyakinan sektarian semata, melainkan oleh partisipasi aktif merawat kesepakatan bersama.

Menyembuhkan Delusi Sejarah

Menyembuhkan delusi sejarah melalui nasionalisme kewargaan membutuhkan langkah-langkah strategis. Pertama, rehabilitasi literasi kesejarahan kritis. Literasi sejarah kritis artinya kita tidak hanya dituntut memahami sejarah secara utuh dan komprehensif, namun juga memiliki kemampuan untuk mengkritisi sumber dan penafsiran sejarah.

Narasi sejarah niscaya tidak pernah tunggal. Di balik sebuah peristiwa di masa lalu, ada berbagai sudut pandang pembacaan yang berbeda-beda. Literasi sejarah kritis memungkinkan kita untuk mengurai kompleksitas sejarah itu dengan nalar yang jernih dan sikap yang objektif.

Kedua, dekolonisasi memori, yaitu mengangkat kisah sejarah pinggiran ke arus utama. Selama ini, delusi sejarah kerap muncul karena pandangan sejarah kita didominasi oleh nalar sentralistik. Narasi sejarah hampir pasti selalu diproduksi oleh kaum intelektual. Padahal, sejarah sebenarnya juga hidup di kalangan kaum non-intelektual.

Cerita tentang revolusi 1945, tragedi 1965 atau kisah pemberontakan DI/TII juga dituturkan secara lisan turun-temurun. Kisah-kisah sejarah oral ini kerapkali tidak diperhitungkan, padahal dituturkan oleh pelaku atau penyintas masa lalu. Maka, sejarah lokal perlu terus dirawat sebagai salah satu benteng melawan narasi sejarah palsu kelompok radikal.

Ketiga, vaksinasi kognitif yang membentuk antibodi mental. Selama ini, delusi sejarah disikapi reaktif. Kita baru bertindak meluruskan sejarah setelah muncul penyimpangan narasi. Logika pemadam kebaran ini harus diubah. Kita harus memabngun imunitas kognitif masyarakat agar kebal dari hoaks sejarah. Caranya dengan mengenali pola dan strategi kaum radikal dalam memanipulasi sejarah.

Arkian, delusi sejarah adalah racun bagi pikiran. Membiarkan delusi sejarah sama saja dengan membiarkan pikiran kita rusak pelan-pelan. Melalui terapi delusi sejarah yang berakar pada nasionalisme kewargaan, kita diajak untuk kembali pada akar jati diri bangsa yang inklusif.

Kita diingatkan bahwa kebinekaan bukanlah beban, melainkan takdir sekaligus kekuatan utama Indonesia. Dengan menjaga kejujuran sejarah dan memperkuat daya kritis di era digital, kita tidak hanya menyembuhkan luka narasi masa lalu, tetapi juga menjamin tegaknya Indonesia di masa depan.