Konflik Sudan; Pelajaran Penting agar Indonesia Tidak Terjebak Perang Saudara

Konflik yang kembali membara adalah salah satu tragedi kemanusiaan paling memilukan di abad ke-21. Negeri yang dahulu digadang-gadang sebagai jantung peradaban Islam di Afrika kini porak poranda oleh perang saudara yang dipicu perebutan kekuasaan antara dua kekuatan bersenjata: Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF).

Apa yang awalnya disebut “reformasi militer” setelah tumbangnya rezim Omar al-Bashir berubah menjadi konflik total yang menghancurkan negara, menewaskan ribuan orang, dan memaksa jutaan warga sipil mengungsi tanpa arah. Dalam dua tahun terakhir, El Fasher di Darfur menjadi saksi bisu betapa rapuhnya peradaban ketika agama dan kekuasaan disatukan dalam ambisi buta. Lebih dari 30 juta warga Sudan kini bergantung pada bantuan kemanusiaan globa, dan sebagian besar wilayahnya telah jatuh ke dalam kekacauan yang menyedihkan.

Tragedi Sudan ini harus menjadi alarm keras bagi bangsa-bangsa lain, terutama Indonesia, agar tidak tergelincir pada jebakan ideologi transnasional yang berpotensi memecah belah bangsa seperti paham khilafah. Paham ini sering dikemas dalam retorika moral dan keagamaan, seolah menjanjikan keadilan universal di bawah satu kepemimpinan tunggal.

Indonesia, dengan keragaman suku, agama, dan ideologi politiknya, berpotensi mengalami nasib serupa jika tidak berhati-hati. Paham khilafah, sebagaimana yang disuarakan oleh beberapa kelompok di tanah air, sejatinya tidak sejalan dengan prinsip konstitusional bangsa. Negara ini berdiri di atas dasar Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menolak bentuk negara teokratis dengan kepemimpinan tunggal.

Jika gagasan khilafah diterima secara luas, ia akan menggugat fondasi pluralisme yang telah menjadi identitas Indonesia selama ini. Lebih jauh, ia akan membuka pintu bagi konflik internal, tidak hanya antara kelompok agama, tetapi juga antara warga negara yang berbeda pandangan tentang legitimasi kekuasaan. Seperti Sudan, perbedaan tafsir tentang “siapa yang paling berhak memimpin atas nama agama” dapat menjadi bahan bakar perang saudara.

Sudan memberi contoh nyata bahwa radikalisme politik yang diselimuti simbol-simbol agama adalah ancaman besar bagi stabilitas nasional. Ketika elit militer dan kelompok agama sama-sama mengklaim legitimasi moral atas kekuasaan, rakyat menjadi korban utama. Rumah sakit dibombardir, anak-anak mati kelaparan, dan perempuan diperkosa sebagai senjata perang.

Bagi Indonesia, pelajaran terpenting dari tragedi Sudan adalah menjaga keseimbangan antara religiusitas dan kebangsaan. Islam di Nusantara tumbuh dalam semangat moderasi yang mampu berdialog dengan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Ketika Islam dipraktikkan secara substantif — bukan simbolik — ia akan menjadi kekuatan pemersatu.

Sebaliknya, ketika agama dijadikan alat politik, ia menjelma menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, penguatan pendidikan multikultural, dan moderasi beragama menjadi benteng utama agar generasi muda tidak terjebak pada romantisme ideologi khilafah. Di era digital yang terbuka, propaganda semacam ini mudah sekali menyusup melalui media sosial, memanfaatkan sentimen ketidakadilan dan kemiskinan untuk merekrut simpatisan baru.

Indonesia, dengan segala keberagamannya, tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Kita harus meneguhkan kembali Pancasila sebagai kontrak sosial yang mempersatukan, bukan meniadakan perbedaan. Dalam tragedi Sudan, kita melihat cermin masa depan yang gelap jika nasionalisme hancur oleh ideologi sempit. Maka dari itu, menjaga keutuhan NKRI bukan hanya tugas negara, tetapi juga panggilan moral seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.