Kuasa Digital dan People Power

Pada 2014 terjadilah di Indonesia apa yang dapat disebut sebagai fenomena “kuasa kata” atau lebih tepatnya “kuasa wacana.” Prinsip bahwa hanya ada satu dunia dan itu adalah dunia kata atau dunia wacana sementara tak ada jalan keluar darinya seperti mendapatkan kenyataannya. Kata-kata atau wacana, lewat dunia digital yang berupa media-media sosial, seolah telah menjadi jagat ketiga setelah jagat nyata dan jagat maya (Hikayat Kebohongan, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org). Jagat ketiga inilah yang kemudian identik dengan era pasca kebenaran dimana, lewat sebuah mekanisme tertentu, apa yang lazimnya adalah sebuah kesalahan akan dapat menjadi sebuah kebenaran.

Terangkat dan terpilihnya Jokowi pada waktu itu sebagai presiden ke-7 Indonesia adalah salah satu bukti tentang adanya “kuasa kata” atau “kuasa wacana” itu. Sebagaimana peristiwa Revolusi Aljazair atau Revolusi Barakat, dan sebelumnya eksistensi kaum Zapatista di Meksiko, momen terpilihnya Jokowi terkait erat pula dengan narasi-narasi yang berserakan di media-media sosial yang berkata-kata lewat citra-citra, cuitan-cuitan twitter, status-satus FB beserta tautan-tautan semiotisnya yang tak berhingga layaknya kata-kata dalam kamus. Dalam era jagat ketiga itu kenyataan tubuh seolah dapat dikalahkan oleh kata-kata dan narasi. Sesosok “hero” pada era jagat ini adalah benar-benar sesosok yang “anti-hero.”

“Kuasa kata” atau “kuasa wacana” bukanlah sebuah fenomena yang bersifat baik maupun buruk. Karena fenomena ini adalah sebuah keniscayaan zaman yang di dunia Barat lebih dikenal sebagai peristiwa “the linguistic turn.” Namun, patut diakui, fenomena “kuasa kata” atau “kuasa wacana” ini juga memiliki sisi gelap yang berupa fenomena pasca kebenaran (post-truth). Seorang “lonthe,” seumpamanya, akan dapat menjadi seorang Bu Nyai yang benar-benar di-gugu dan di-tiru segala ucap maupun tingkahnya di dunia jagat ketiga itu. Fenomena semacam ini bukanlah isapan jempol belaka.

Dengan memanfaatkan pergeseran nilai-nilai, suri tauladan dapat ditetapkan bukan berdasarkan kiprah-kiprah positif seseorang di masyarakat. Namun, suri tauladan itu justru lazim ditetapkan berdasarkan seberapa “nakal” atau “bejat” seseorang itu. Maka, penistaan yang berupa ejekan pada agama dan hal-hal yang berbau kepatutan moral tertentu seakan menjadi fenomena yang lumrah dalam pergaulan-pergaulan sosial. “Aku bejat, karena itu aku ada,” seolah menjadi diktum filsafat jagat ketiga itu.

Jokowi, sebagai seorang ikon people power di abad jagat ketiga itu, yang merupakan perkawinan antara jagat nyata dan jagat maya, tentu sangat paham akan ancaman people power yang kini tengah menderanya yang jelas-jelas sama sekali “kata-kata” atau “wacana-wacana” yang membentuknya tak sebermagnet pada waktu ia menjadi the chosen one.

Dengan demikian, pada dasarnya “kata-kata” atau “wacana-wacana” ternyata bisa tak seberkuasa yang dikira. Berkaca dari fenomena people power yang terjadi pada 2014, ada satu faktor yang menentukan “kata-kata” atau “wacana-wacana” itu benar-benar berkuasa: karakterisasi kata-kata pada sebuah “daya yang tak berbentuk,” semisal subyek bertopeng di Meksiko, Subcomandante Marcos, ataupun pada 2014, sesosok anti-hero di Indonesia: Jokowi.