Pasang-Surut Relasi Abu Bakar Ba’asyir dan Pancasila

Pada tahun 2022, mantan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid, Abu Bakar Ba’asyir mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Sosok yang selama puluhan tahun berdiri di garis terdepan penolakan terhadap sistem pemerintahan modern itu secara terbuka menyatakan pengakuannya terhadap Pancasila. Alasannya amat mendasar, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada hakikatnya berasaskan ajaran Tauhid.

Perubahan dari sikap keras menjadi lunak ini menandai babak baru dalam perjalanan pemikiran seorang Ba’asyir. Reorientasi pandangan ini tidak hanya menarik secara personal, tetapi juga memberikan wacana teologis penting bagi gerakan Islamis di Indonesia.

Dialektika Ideologi dan Inklusivitas Pancasila

Pergeseran sudut pandang seorang mantan ekstremis terasa sangat monumental dalam sejarah pergerakan Islam politik di Tanah Air. Dalam ingatan publik, Ba’asyir dikenal sangat ketat menolak sistem hukum di luar Al-Qur’an dan kerap melegitimasi penolakannya dengan mengutip QS. Al-Maidah ayat 44.

Selama bertahun-tahun, wacana perlawanan terhadap demokrasi dan penolakan terhadap Pancasila menjadi narasi utama kelompoknya, hingga bermuara pada persinggungan hukum yang panjang.

Namun, pengakuan Ba’asyir di usia senjanya menunjukkan bahwa proses belajar dan pencarian kebenaran manusia bersifat dinamis. Peninjauan ulangnya terhadap sejarah perumusan bangsa membawanya pada pemahaman mendasar bahwa para ulama pendiri bangsa yang merumuskan dan menyetujui Pancasila tentu tidak mungkin mengorbankan prinsip ketauhidan mereka.

Secara sosiologis dan teologis, fenomena pergeseran pemikiran ini memperlihatkan bahwa kekakuan ideologis sejatinya dapat diluluhkan ketika seseorang membuka ruang dialog sejarah dan substansi teologis secara jernih.

Pancasila tidak pernah membenturkan agama dengan negara, melainkan menyerap esensi spiritualitas ke dalam sendi-sendi kebangsaan. Ketika nilai Tauhid diakui mendasari sila pertama, benteng doktrin yang memisahkan antara “keimanan” dan “kewarganegaraan” secara otomatis runtuh.

Dalam konteks pencegahan ekstremisme, dinamika ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan literasi sejarah dan perdebatan pemikiran ketimbang mengandalkan instrumen koersif semata. Penegakan hukum dan pendekatan keamanan memang krusial untuk menjaga stabilitas nasional, namun kesadaran teologis yang substantif memerlukan ruang kontemplasi serta dialektika yang matang.

Ketika penolakan terhadap narasi radikal datang langsung dari figur yang dulunya dijadikan rujukan utama, daya persuasif doktrin ekstremisme tersebut luntur dari akarnya. Oleh sebab itu, strategi deradikalisasi paling organik terjadi ketika nilai kebangsaan tidak dipaksakan sebagai indoktrinasi kaku, melainkan ditemukan kembali keselarasaannya dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini masyarakat.

Pengakuan ini membawa dampak strategis bagi peta gerakan Islamis. Sebagai figur yang memiliki pengaruh kuat di kalangan kelompok garis keras, reorientasi pemikiran Ba’asyir memberikan legitimasi teologis untuk menghentikan narasi permusuhan terhadap negara.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pintu masuk bagi para simpatisan untuk menanggalkan aksi radikalisme dan mulai menerima keberadaan Republik Indonesia secara utuh.

Dinamika pasang surut hubungan Abu Bakar Ba’asyir dan Pancasila pada akhirnya menegaskan satu hal penting bahwa Pancasila memang dasar negara yang inklusif, kokoh, dan berpijak kuat pada nilai-nilai Ketuhanan.

Pancasila bukanlah ideologi kaku yang menyingkirkan nilai keagamaan, melainkan konsensus nasional (kalimatun sawa) yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa. Pengakuan dari sosok yang dulu paling keras menentangnya membuktikan kedalaman filosofis Pancasila yang sanggup melintasi sekat-sekat dogmatis serta menyediakan ruang refleksi bagi siapa saja yang mau terus belajar.