Narasi

Peran Ganda Ulama Sebagai Umara : Belajar dari Gus Dur dan Kiayi Ma’ruf

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama, menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam menjaga persatuan dan mengatasi disinformasi di era digital seperti sekarang ini. Beberapa tokoh ulama yang kemudian mampu menjadi seorang umara, seperti KH. Abdurrahman Wahid, dan KH. Ma’ruf Amin, memegang peranan penting dalam membangun ketahanan nasional, baik dari aspek agama maupun politik.

Keberadaan tokoh ulama yang juga terlibat secara langsung di dunia politik memiliki keunikan tersendiri dalam membentuk persatuan. Para ulama berada di posisi yang strategis untuk mempertemukan dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat, tetapi juga berpotensi mencerai-beraikan jika tidak mampu mendudukan posisi yang baik.

Sebagai tokoh agama, mereka mampu membawa nilai-nilai keagamaan yang dapat menjadi pijakan bersama bagi seluruh umat. Dan sebagai pemimpin politik, mereka memiliki kekuatan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, memperjuangkan keadilan, dan merespons aspirasi masyarakat.

KH. Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah contoh nyata bagaimana peran ganda ulama-umara dapat membentuk iklim persatuan di Indonesia. Gus Dur, selain menjadi Presiden, juga memimpin Nahdlatul Ulama (NU). Beliau mempromosikan dialog antaragama, memperjuangkan hak minoritas, dan menekankan pentingnya toleransi. Dalam era digital, warisan pemikiran Gus Dur menjadi inspirasi untuk meredam konflik dan membangun hubungan yang harmonis di dunia maya.

KH. Ma’ruf Amin, selain memimpin NU, juga menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Beliau memberikan kontribusi dalam mengatasi isu-isu keagamaan dan memberikan panduan agama yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam era digital, kemunculan beliau di berbagai platform media sosial menjadi bukti bagaimana seorang ulama-umara dapat menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan damai dan meredam potensi konflik.

Di berbagai daerah kita juga banyak menyaksikan seorang ulama yang mempunyai peran ganda sebagai umara sekaligus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga merupakan representasi ulama perempuan yang juga menjadi umara. Ada pula Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang juga seorang ulama.

Peran ganda ulama-umara ini cukup strategis di samping memiliki modal kekuasaan, tetapi juga modal kultural yang kuat dari pengikutnya. Ia memainkan peran penting dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat terlebih di era digital seperti saat ini.

Disinformasi dapat merusak persatuan dengan menyebarkan informasi yang salah, memicu konflik, dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi. Ulama-umara, dengan posisinya yang otoritatif, dapat memainkan peran kunci dalam memberikan penjelasan, klarifikasi, dan pendekatan yang bijak terhadap isu-isu yang berkembang di dunia maya.

Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan umara untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika media sosial dan internet. Mereka perlu menguasai keterampilan evaluasi informasi, membedakan fakta dan opini, serta menilai keberhasilan suatu kebijakan melalui data yang valid.

Para ulama-umara juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko disinformasi. Dalam konteks ketahanan nasional di era digital, peran ulama-umara juga dapat diperkuat melalui pembentukan tim atau lembaga khusus yang fokus pada penanganan isu-isu keagamaan dan penyebaran informasi yang merugikan. Kolaborasi antara ulama-umara, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat akan memperkuat pertahanan kita terhadap ancaman disinformasi.

Dengan demikian, keberadaan tokoh ulama yang merangkap menjadi umara seperti Gus Dur, dan KH. Ma’ruf Amin menjadi modal berharga dalam membangun ketahanan nasional. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin rohaniah, tetapi juga pembawa pesan persatuan dan penangkal disinformasi di era digital. Melibatkan generasi milenial dalam upaya ini juga menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang cerdas digital, kritis, dan terhindar dari ancaman informasi palsu.

This post was last modified on 25 November 2023 9:14 AM

PMD

Admin situs ini adalah para reporter internal yang tergabung di dalam Pusat Media Damai BNPT (PMD). Seluruh artikel yang terdapat di situs ini dikelola dan dikembangkan oleh PMD.

Recent Posts

Ruang Maya Sehat, Demokrasi Kuat

Menjelang Pilkada Serentak 2024, ruang digital di Indonesia menjadi semakin sibuk. Media sosial, yang telah…

11 jam ago

Mencegah Mudharat “Jualan Agama” Pada Pilkada 2024

Tahun 2024 adalah tahun politik. Pesta demokrasi melalui Pemilu telah. Kini masyarakat siap menyambut pemilihan…

11 jam ago

Prinsip Teo-Antroposentrisme Kuntowijoyo, Jembatan antara Dimensi Ilahi dan Realitas Sosial

Kelompok konservatif seperti Hizbut Tahrir Indonesia selalu menjadikan agama sebagai palang pintu terakhir segala problematika…

11 jam ago

Politik dan Kesucian: Menyimak Geliat Agama di Pilkada 2024

Dunia politik, pada dasarnya, adalah sebuah dunia dimana orang menjadi paham akan manusia dengan segala…

11 jam ago

Potensi Ancaman Pilkada 2024; Dari Kekerasan Sipil ke Kebangkitan Terorisme

Sebuah video rekaman detik-detik “carok” di Sampang, Madura beredar di media sosial. Kekerasan itu terjadi…

1 hari ago

Mencegah Agenda Mistifikasi Politik Jelang Pilkada

Dalam ranah politik jelang Pilkada 2024, kita dihadapkan pada fenomena yang mengkhawatirkan, yakni potensi meningkatnya…

1 hari ago