Ilusi Persatuan Global; Meneguhkan Nasionalisme di Tengah Dunia Multipolar

Kelompok ekstremis terutama ISIS tampaknya tidak pernah kehabisan materi propaganda kekerasan. Setelah revolusi Suriah berakhir dengan jatuhnya rezim Bashar Al Assad, kini ISIS menjadikan konflik horisontal di Sudan sebagai materi propaganda. Majalah terberu ISIS, Al Naba beberapa saat lalu menyerukan secara eksplisit ajaran jihad ke Sudan.

Majalah Al Naba memajang Headline provokatif “Sudan Dilupakan”. Editorial itu menyoroti konflik dan kekerasan di Sudan dimana muslim menjadi salah satu kelompok yang menjadi korban. Editorial majalah yang terbit awal tahun itu secara eksplisit mengajak umat Islam Sudan dan seluruh dunia untuk berjihad di bawah bendera ISIS.

Sebelum ISIS, kelompok ekstremis lain, yakni Al Qaeda telah jauh hari menyerukan jihad di Sudah. Sejak tahun 2022 milisi Al Qaeda aktif mengorganisasi sel-sel ekstrmis di Sudan. Di Tanah Air, seruan jihad ISIS dan Al Qaeda ini diamplifikasi oleh kelompok Jamaah Ansharud Daulah (JAD) dengan narasi persatuan atau persaudaraan global. Kelompok JAD menyerukan jihad di Sudan sebagai bentuk persaudaraan dan persatuan global umat Islam.

Ajakan jihad ke Sudan ini problematik dan harus ditolak. Ada setidaknya — alasan mengapa ajaran ini harus ditolak oleh umat Islam. Pertama, terkait peta konflik di Sudan. Satu hal yang patut dipahami adalah bahwa wilayah Sudan, terutama Sudan Selatan merupakan daerah konflik yang sudah diwarnai bentrok horisontal dan kekerasan komunal sejak tahun 1980an. Ada banyak faktor mengapa wilayah ini rawan dan sarat konflik.

Perbuatan kekuasaan yang dilatari oleh kepentingan politik dan ekonomi serta bumbu sentimen kesukuan dan fanatisme golongan menjadi faktor konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Belakangan, sejak tahun 2023 Sudan Selatan diperebutkan oleh sejumlah faksi politik dan milisi. Setidaknya ada dua kekuatan besar yang memperebutkan wilayah Sudan Selatan, yakni SAF (Sudan Air Force) dan RSF (Rapid Support Force).

Baik SAF maupun SAF dipimpin oleh jenderal Sudan yang awalnya bersekutu menggulingkan pemerintahan yang sah, dan sekarang berbalik arah saling menyerang. Konflik ini menewaskan sekitar 2000 orang selama tiga tahun belakangan. PBB menyatakan bahwa konflik Sudan adalah perang saudara yang dilatari motif politik kekuasaan.

Pendek kata, konflik Sudan bukan dilatari murni isu agama. Konflik antar-kelompok di Sudan dilatari oleh perebutan kekuasaan. Ajakan jihad ke Sudan menjadi tidak relevan karena konflik itu merupakan problem internal Sudan.

Kedua, narasi persaudaraan global yang digaungkan kelompok ekstremis untuk mendorong umat Islam berjihad ke Sudan juga patut dipertanyakan ulang. Konsep persaudaraan global tidak dapat dijadikan landasan fatwa jihad ke Sudan. Jika kita melihat secara detik konflik Sudan, maka jelas tampak bahwa umat Islam di Sudan pun terpecah ke dalam sejumlah faksi politik dan gerakan.

Muonzul Assal dalam tulisannya, Sudan’s Popular Uprising and the Denise of Islamism menjelaskan bahwa umat Islam di Sudan terpecah ke dalam banyak golongan. Tidak semua umat Islam Sudam pro dengan negara Islam terutama di bawah rezim Omar Al Bashir. Revolusi menggulingkan rezim Al Bashir justru datang dari kelompok perempuan progresif yang anti pada formalisme agama dalam bentuk negara.

Peta faksionalisme umat Islam Sudan ini jarang diketahui oleh umat Islam Indonesia. Seolah-olah konflik yang terjadi di Sudan adalah umat Islam dibantai oleh rezim anti Islam. Narasi yang sama dipakai dalam konflik Suriah dimana isinya adalah umat Islam Sunni dibantai oleh rezim Syiah. Padahal realitanya tidak demikian. Ajakan jihad ke Suriah itu untuk membela siapa dan melawan sipaa? Inilah yang tidak secara gamblang dijelaskan oleh kelompok ekstrem.

Terkahir, ajakan jihad ke luar negeri dengan isu persaudaraan global tidak lagi relevan di era multipolar. Narasi persaudaraan global menjadi ilusi di tengah perkembangan dunia yang mengarah ke corak multipolar. Dunia multipolar ditandai dengan menyebarnya kekuatan dunia ke banyak spektrum kekuatan alias tidak lagi dipusatkan di satu atau dua negara saja.

Multipolaritas dunia tampak pada kebangkitan negara berkembang di kancang diplomasi global. Negara berkembang yang dulunya dibawah bayang-bayang negara maju kini mulai menunjukkan kekuatan diplomasi di bidang politik dan ekonomi. Ini menandai awal baru yang meruntuhkan mitos persatuan global.

Dengan kata lain, multipolaritas menjadikan ajakan jihad dengan klaim persatuan global itu menjadi tidak relevan. Di era multipolar, setiap konflik di sebuah negara hendaknya diselesaikan dengan mekanisme internal. Jika tidak bisa, maka diambil mekanisme internasional melalui lembaga otoritatif seperti PBB dan sejenisnya.

Ajakan jihad ke Sudan dengan narasi persatuan global hanya akan memperkeruh persoalan. Tujuan kaum ekstremis memang bukan menjadikan Sudan aman dan damai. Namun, lebih ke bagaimana mengeksploitasi isu konflik Sudan untuk membangun basis kekuatan baru. Inilah yang patut diwaspadai, termasuk di Indonesia dimana isu konflik di negara lain sangat efektif memantik spirit jihad berbalut klaim solidaritas.