Menghitung Monetisasi Industri Kecurigaan & Kemarahan Di Ruang Digital Oleh Kreator

Di era Digital, kemarahan dan kecurigaan bukan sekadar reaksi emosional; mereka telah menjadi mata uang bagi banyak konten kreator dan influencer. Dari skandal politik, pandemi COVID-19, hingga polemik ijazah Jokowi, narasi yang memprovokasi emosi negatif terbukti memicu interaksi tinggi, viralitas, dan—pada akhirnya—keuntungan finansial yang signifikan bagi pembuatnya.

Fenomena ini bukan sekadar persepsi. Penelitian internasional menunjukkan bahwa konten provokatif menyebar lebih cepat dibanding fakta netral, terutama ketika memicu kemarahan atau ketakutan. Studi dari Science menunjukkan bahwa hoaks semacam ini disebarkan hingga 70% lebih cepat dibanding informasi faktual. Di Indonesia, laporan Puslitbang Humas Kemkominfo mengonfirmasi bahwa influencer yang memproduksi konten kontroversial dapat melihat pertumbuhan followers hingga 50% dalam beberapa bulan, jauh di atas konten edukatif atau netral.

Konten Provokatif: Algoritma yang Memberi Hadiah

Konten yang memprovokasi emosi negatif mendapat prioritas distribusi algoritma, sehingga video atau postingan lebih cepat menjangkau jutaan audiens. Hal ini secara langsung meningkatkan monetisasi dan power sosial kreator.

Pendapatan iklan di YouTube, misalnya, sangat bergantung pada engagement dan durasi tonton. Video kontroversial—seperti isu ijazah atau skandal politik—memiliki retention rate tinggi, sehingga CPM (Cost Per Mille) untuk segmen berita dan politik di Indonesia bisa mencapai Rp15.000–Rp50.000 per 1.000 tayangan. Sebuah video viral dengan 1 juta views bisa menghasilkan sekitar Rp50 juta, dan angka ini bisa berlipat jika konten menjadi viral berkali-kali.

Di TikTok, monetisasi terjadi melalui direct gifting atau “Saweran Digital”. Laporan We Are Social dan Kepios menunjukkan bahwa streamer politik dengan 5.000–10.000 concurrent viewers dapat menghasilkan antara USD 2.000 hingga 10.000 per bulan hanya dari gift. Isu kontroversial seperti polemik ijazah menciptakan rasa “mempertahankan kebenaran” pada audiens, sehingga mereka terdorong memberi dukungan finansial nyata kepada kreator.

Selain itu, konten provokatif sering dimanfaatkan untuk endorsement terselubung atau hidden ads, di mana aktor politik membayar influencer untuk menyebarkan narasi tertentu. Penelitian Oxford Internet Institute mengungkap bahwa anggaran kampanye manipulasi media sosial melalui influencer di Indonesia bisa mencapai ratusan juta rupiah per kampanye per bulan.

Kasus Nyata: Isu TKA, COVID-19, dan Ijazah Jokowi

Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di Indonesia. Isu seperti Tenaga Kerja Asing (TKA), Bansos memicu kemarahan publik; video TikTok dan meme satir politik mendapatkan engagement dua hingga tiga kali lebih tinggi dibanding konten netral. Saat pandemi COVID-19, isu vaksin mendorong pesan disebarkan di WhatsApp dan Telegram tiga hingga lima kali lebih banyak dibanding informasi resmi, terutama di komunitas skeptis kesehatan. Sementara itu, isu ijazah Jokowi menyebar cepat di TikTok dan Twitter, dengan komentar dan share meningkat hingga empat kali lipat, serta menambah followers influencer hingga ratusan ribu dalam beberapa bulan.

Data ini menunjukkan pola konsisten: konten yang menimbulkan kecurigaan atau kemarahan secara signifikan meningkatkan engagement dan pertumbuhan audiens, yang berdampak langsung pada monetisasi. Fenomena ini juga membuktikan bahwa publik seringkali menilai viralitas sebagai ukuran kebenaran, padahal banyak konten kontroversial justru didorong oleh algoritma dan kepentingan finansial kreator.

Dampak Sosial dan Strategi Literasi

Namun, keuntungan finansial kreator datang dengan biaya sosial yang nyata. Konten Amarah dan Kecurigaan memperlemah kohesi sosial, memperkuat echo chamber, dan menimbulkan distrust permanen terhadap pemerintah. Fenomena ini bahkan dapat dimanfaatkan sebagai hybrid threat, di mana disinformasi menjadi alat untuk melemahkan stabilitas politik dan sosial.

Edukasi publik menjadi kunci. Literasi digital, pemahaman algoritma media sosial, dan kesadaran akan ekonomi konten membantu masyarakat menilai informasi secara kritis. Viralitas bukan selalu sejalan dengan kebenaran, dan memahami motivasi finansial di balik konten kontroversial menjadi bagian dari pendidikan media modern.

Kasus skandal politik, pandemi COVID-19, dan polemik ijazah Presiden membuktikan dua hal. Pertama, konten yang memproduksi kemarahan dan kecurigaan memberikan keuntungan nyata bagi kreator, baik secara finansial melalui CPM YouTube, saweran TikTok, maupun hidden ads, maupun secara sosial melalui pengaruh opini publik.

Kedua, dampak sosial dapat merusak kohesi dan keamanan nasional jika tidak diimbangi literasi dan regulasi. Media sosial telah menciptakan ekosistem di mana algoritma, emosi, dan ekonomi saling memperkuat. Mengabaikan fakta ini sama dengan membiarkan narasi kontroversial menjadi ladang profit sekaligus potensi risiko sosial.

Media, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyeimbangkan hak berekspresi dengan tanggung jawab sosial, sehingga teknologi informasi dapat menjadi alat edukasi dan pembangunan sosial, bukan sekadar ladang profit bagi Produsen Konten Amarah dan Kecurigaan