Pers Vs (Hoaks, Gosip, Kampanye Hitam)

Hari Pers Nasional (HPN) baru saja diperingati pada 9 Februari 2019. HPN diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Keputusan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari ini menyatakan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Tahun ini HPN bersamaan dengan tahun politik. Salah satu isu menyangkut pers adalah otokiritik indenpendensinya. Banyak pemilik media adalah pimpinan parpol dan tim sukses capres. Keberimbangan berita tidak pelak sulit didapatkan khalayak.

Perang opini dan sosialisasi peta dukungan terus menghiasi media massa dan medis sosial. Sayangnya, dinamika tersebut terasa masih miskin dari adu gagasan sebagai esensi demokrasi. Fenomena yang terjadi justru praktik kotor yang menodai dan menyebabkan degradasi kualitas demokrasi, misalnya kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam sebagian besar diawali dan didasari oleh hoaks dan gosip politik yang berseliweran liar.

Penyakit Digital

Hoaks dan gosip semakin merajalela sebagai penyakit digital. Keduanya menjadi niscaya dalam dinamika pesta demokrasi. Kahlil Gibran dalam puisinya berujar “Jika engkau mengabarkan rahasiamu kepada burung, jangan salahkan burung jika berkicau kepada angin. Dan angin menghembuskannya ke seluruh dunia“. 

Baca juga : Kekuatan Pers dalam Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian

Gosip politik tidak hadir baru saja. Pada zaman Majapahit dan Mataram sudah ada orang-orang yang dibayar khusus oleh istana untuk menghembuskan kabar-kabar tertentu, guna mempengaruhi alam pikir rakyat. Pujangga, brahmana, penyair, atau sekedar kecudan telik sandi (informen, intelejen), adalah para pengabdi penguasa untuk menyerap atau justru menghembuskan kabar-kabar tertentu.

Gosip politik era kini semakin cepat menarik perhatian publik seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Futurolog, John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 menyatakan siapa yang menguasai informasi dan komunikasi dipastikan akan menguasai dunia.

Pola pergerakan gosip politik dapat dipahami melalui kajian komunikasi massa (Biaro, 2012). Pertama, pertarungan politik terkunci pada soal persepsi. Persepsi menyingkirkan faktor-faktor lain, seperti kebenaran, faktualitas, dan validitas. Kedua, gosip akan menggelembung dalam kontestasi politik, karena memang direproduksi secara sistematis, intensif, dan dalam kemasan sebaik-baiknya. Ketiga, melekat dalam identitas gosip itu sendiri yang senantiasa blur (samar). Rekayasa gosip politik adalah senjata multi fungsi yang berguna untuk menutupi, mengelabuhi, dan mengalihkan.

Diantara dua kubu kontestan tidak ada yang kebal gosip politik. Semua terkena serangan gosip dengan bervariasi bentuk dan ketajamannya. Mayoritas gosip politik mengarah ke calon presiden (capres), baik Jokowi atau Prabowo.

Jokowi terkena badai gosip seputar pencitraan, keturunan Tionghoa dan PKI, ijazah palsu, terlahir non muslim, dicukongi konglomerat besar, dan banyak lagi. Prabowo tidak kalah banyak diterpa gelombang gosip. Misalnya dugaan kewarganegaraan ganda, hutang perusahaan Prabowo dan gaji pekerjanya 5 bulan belum dibayar,tuduhan penghilangan paksa aktivis 1998, penyiksaan pejuang prokemerdekaan di Timor Timur, dan lainnya.

Komunikonten (2019) melaporkan salah satu risetnya yang mengamati dua video gossip terhadap Jokowi dan Prabowo. Gosip Jokowi yang dipilih berjudul “Saksi Hidup PKI Ibu Jokowi” dibuat 2016. Ditonton sebanyak 2.888.751 kali, disukai 3100 akun, dan tidak disukai 1900 akun. Sedangkan video gosip Prabowo dipilih judul “Inilah Fakta Ternyata Prabowo Keturunan Cina dan Beragama Kristen”. Video yang dibuat sejak 29 Januari 2018 ini ditonton 3.161.021 kali, disukai 10.000 akun, dan tidak disukai 3.800 akun.

Saling serang gosip terus naik eskalasinya. Hingga kini gosip politik terus berseliweran di tengah-tengah dinamika politik nasional yang memanas. Hal yang dikhawatirkan adalah terus berlangsungnya perang gosip politik yang mengarah hoaks dan menurunkan kualitas demokrasi. Debat Capres mejadi ajang harapan untuk membuktikan adanya perang gagasan dan program.

Strategi Revitalisasi  

Perang gosip politik memuncak dalam Pilpres 2019 ini. Atas kondisi ini, demokrasi Indonesia mengalami kondisi darurat. Gosip politik yang terbiarkan dan justru dimanfaatkan akan menjadi bola panas yang merusak iklim kompetisi demokrasi. Semua pihak penting melakukan refleksi terkait fenomena perang gosip politik demi perbaikan di masa mendatang.

Pertama, bagi elit politik penting untuk menetralisasi hadirnya gosip politik. Parpol dan politisi mesti memberikan pendidikan politik bagi tim sukses maupun pendukungnya dalam hal etika komunikasi dan strategi pemenangan. Gosip politik apalagi kampanye hitam jangan justru dimasukkan sebagai strategi kontestasi demokrasi.

Kedua, bagi pengamat dan media penting tidak melakukan provokasi dan tidak memberikan informasi tanpa validitas. Setiap informasi meskipun menarik mesti didalami melalui investigasi jurnalistik. Sosialisasi visi dan misi justru lebih penting untuk dikritisi dan didiskusi dalam ruang-ruang jurnalisme media.

Ketiga, bagi publik penting mencerna secara cermat dan bijak terhadap setiap informasi yang datang. Penyakit era virtual seperti sekarang adalah mudah menyebarkan berita melulai forward, retweet, atau copy paste. Publik penting melakukan penyaringan informasi melalui perbandingan ke berbagai sumber, konfirmasi terhadap subyek informasi, atau lainnya.

Hadirnya gosip politik hingga kampanye hitam dapat menjadi batu sandungan dan bom waktu bagi degradasi demokrasi. Gosip politik tidak memiliki peran berarti dalam kontestasi demokrasi. Sebaliknya justru dapat menjadi bumerang yang akan menggerogoti dukungan publik. Semoga gosip politik akan terminimalisasi ke depan dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.