Waspada Kampanye Terselubung Khilafah di Balik Pro-Kontra Perppu Cipta Kerja

Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai ”mimbar demokrasi”; sebuah kondisi di mana publik bebas berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Di satu sisi, adanya mimbar demokrasi itu sangat berpengaruh positif terhadap pembangun kehidupan bernegara dan berbangsa yang lebih demokratis.

Sebab, dengan adanya mimbar demokrasi tersebut, masyarakat bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan-permasalahan publik yang dipikirkannya. Sehingga dari situ, pemangku kebijakan menjadi lebih mudah untuk menangkap kegelisahan masyarakat dan mengakomodasinya ke dalam sebuah rancangan kebijakan publik.

Akan tetapi, di sisi yang berbeda, meski adanya mimbar demokrasi itu berpengaruh positif bagi kehidupan bernegara kita, tak bisa dipungkiri keberadaannya juga memiliki sisi gelap atau dampak negatif. Sisi gelap atau dampak negatif dimaksud, misalnya, seperti adanya politisasi mimbar demokrasi untuk mengkampanyekan ideologi terlarang seperti hanya khilafah.

Dalam konteks Indonesia, politisasi mimbar demokrasi untuk mengkampanyekan ideologi khilafah itu cukup sering terjadi. Hal itu kiranya bukan rahasia umum lagi. Bahkan, hal semacam itu nyaris pasti terjadi di setiap adanya protes publik. Jangankan ketidakpastian politik, bencana alam pun—melalui mimbar demokrasi—juga mereka jadikan momentum untuk mengkampanyekan ideologi khilfah.

Biasanya, mereka tampil ke permukaan dengan modus sebagaj pihak yang paling vokal mengkritik pemerintah dengan menyebarkan narasi-narasi dzalim seolah-olah mereka adalah pembela rakyat yang sesungguhnya. Kemudian, bila sudah berhasil menarik simpati publik, maka mestilah khilafah ditawarkan atas carut-marut politik yang sedang terjadi. Seperti di bencana alam Cianjur, misalnya.

Di mana, selain menyebarkan narasi-narasi kebencian kepada pemerintah, mereka juga getol menawarkan khilafah sebagai solusi. Itulah yang sering kita sebut sebagai kampanye terselubung khilafah. Pertama-tama, ia selalu tampil sebagai pahlawan. Namun, sesungguhnya, ada misi terselubung yang hendak dicapai: yakni meyakinkan khalayak bahwa khilafah adalah solusi terbaik kehidupan.

Membunyikan Lonceng Kewaspadaan

Dalam beberapa waktu terakhir, semua perhatian publik tertuju kepada Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi di penghujung 2022 lalu. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Walhasil, perang pendapat pun menjadi tak terhindarkan.

Tentu, dalam konteks negara demokrasi, perbedaan pendapat yang sedang terjadi mengenai Perppu Cipta Kerja itu adalah hal biasa. Di atas mimbar demokrasi, pendapat yang berbeda-beda sama-sama diberi kesempatan untuk dibicarakan.

Akan tetapi, kita tidak boleh terhanyut-lebur dalam perbedaan pendapat itu. Artinya, jangan sampai di tengah perseteruan perbedaan pendapat itu, ada pihak-pihak yang tidak jelas asal-usulnya yang ikut memanfaatkan kondisi semacam itu.

Karena itu, di tengah perbedaan pendapat yang masih tidak menemukan titik temu itu, jangan sampai kelompok pengasong ideologi khilafah memanfaatkan situasi itu untuk mengadu domba kita sehingga kita  menjadi terpecah-pecah dan terbelah.

Mimbar demokrasi tidak memiliki aturan main yang ketat. Siapapun bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan wacana dan diskursus. Karena itu, harus dipastikan bahwa tidak ada wacana khilafah yang pecah di atas mimbar demokrasi kita.

Sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, maka sangat mungkin kelompok pengsong ideologi khilafah menjadi penumpang di balik protes publik terhadap Perppu Cipta Kerja itu. Dalam konteks ini, hal yang sangat mungkin dilakukan mereka adalah menyebar narasi pembangkangan sosial.

Karena itu, di tengah situasi yang semakin memanas ini, jangan sampai kemarahan kita ditiup-tiup oleh mereka hingga terjadi pembangkangan sosial besar-besaran. Sebab, solusi terbaik menyelesaikan masalah adalah melalui pintu permusyawaratan, bukan pembangkangan.