Menemukan Tuhan dalam Kecerdasan Buatan

Pergeseran budaya digital telah mendorong Kecerdasan Buatan (AI) ke garda depan wacana global, dan kini mesin-mesin canggih tersebut mulai menginfiltrasi ranah paling personal: keagamaan. Namun, di balik potensinya sebagai alat spiritualitas, AI menghadirkan ancaman nyata sebagai akselerator radikalisasi dan ekstremisme.

Kemampuannya memproses dan menyebarkan informasi dalam skala masif menjadikannya pedang bermata dua yang dapat mencerahkan sekaligus menghancurkan.

Ancaman ini bukanlah hipotesis. Kelompok teroris seperti Al-Qaeda telah secara terbuka membahas pemanfaatan AI untuk propaganda dan perekrutan. Pada Februari 2024, sebuah kelompok afiliasi Al-Qaeda tidak hanya berencana mengadakan lokakarya AI, tetapi juga menerbitkan manual setebal 50 halaman tentang cara menggunakan chatbot AI seperti ChatGPT.

Ini adalah sinyal bahaya. Kelompok ekstremis secara aktif mempersenjatai diri dengan teknologi AI untuk menyebarkan ideologi kekerasan mereka, menjangkau audiens global dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kemudahan AI dalam meniru otoritas keagamaan menjadi celah keamanan yang berbahaya. Kasus di Gereja St. Paul, Jerman, di mana khotbah yang ditulis ChatGPT disampaikan oleh avatar, menunjukkan betapa mudahnya figur otoritas tradisional digantikan oleh mesin.

Jika sebuah gereja dapat melakukannya untuk ibadah rutin, maka kelompok radikal dapat dengan mudah menciptakan “ulama” atau “pendeta”2 virtual yang karismatik untuk menyampaikan khotbah kebencian, fatwa palsu, dan justifikasi teologis atas kekerasan. Avatar ini, yang tidak memiliki nurani dan akal budi, dapat menjadi corong propaganda yang tak kenal lelah.

Dalam konteks Indonesia, risiko ini menjadi semakin besar. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara paling religius di dunia, namun di saat yang sama memiliki tingkat literasi membaca yang rendah. Kombinasi antara religiositas yang tinggi dan literasi kritis yang rendah menciptakan ekosistem yang subur bagi disinformasi dan propaganda radikal berbasis AI.

Masyarakat yang terbiasa menerima ajaran agama tanpa filter kritis berisiko tinggi menelan mentah-mentah konten menyesatkan yang dihasilkan AI. Fenomena “halusinasi AI” bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan dapat menjadi vektor penyebaran doktrin radikal.

Sebuah pertanyaan yang kurang cermat dari pengguna yang tulus dapat menghasilkan jawaban yang memutarbalikkan ajaran agama, menjustifikasi intoleransi, dan pada akhirnya merusak praktik keagamaan yang damai.

Efisiensi AI yang dipuji oleh lembaga seperti Dar al-Ifta Mesir untuk mempercepat produksi fatwa juga dapat dieksploitasi. Kelompok ekstremis dapat menggunakan teknologi yang sama untuk memproduksi dan menerjemahkan “fatwa” radikal secara massal, menyebarkannya ke berbagai negara dengan cepat dan tanpa melalui tinjauan ulama yang kredibel.

Menghadapi ancaman ini, penolakan total terhadap AI bukanlah solusi yang efektif. Sebaliknya, diperlukan sebuah pendekatan strategis yang mengakar pada penguatan fondasi komunitas dari dalam. Ketergantungan pada AI sebagai satu-satunya otoritas keagamaan harus dihindari, sebab AI tidak memiliki nurani dan kesadaran (akal dan qalb) yang menjadi syarat utama dalam pengambilan keputusan hukum Islam, sebagaimana ditekankan oleh Al-Shatibi dalam konsep Maqasid al-Shari’ah.

Di sinilah peran lembaga keagamaan tradisional seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi sangat krusial. Sebagai benteng pertahanan, mereka harus secara aktif mengedukasi umat tentang risiko AI dan mempromosikan literasi digital, mengajarkan cara memverifikasi informasi dan tidak mudah percaya pada konten keagamaan dari sumber anonim atau artifisial.

Namun, memperkuat pertahanan internal saja tidak cukup. Pertarungan melawan radikalisasi berbasis AI juga harus dilakukan di arena digital itu sendiri. AI adalah mesin pembelajar yang datanya bersumber dari internet. Jika ruang digital dipenuhi dengan konten ekstremis, maka output AI akan cenderung merefleksikan hal tersebut.

Oleh karena itu, komunitas beragama memiliki kewajiban untuk secara proaktif memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan yang moderat, toleran, dan progresif. Para pemuka agama harus melihat AI bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai “mitra” untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan pesan-pesan damai. Dengan “melatih” AI menggunakan data yang sehat, kita dapat memitigasi kemampuannya untuk menjadi alat radikalisasi.

Pada akhirnya, pertarungan melawan ekstremisme di era digital juga merupakan pertarungan narasi di dalam basis data AI. Mengabaikan AI berarti menyerahkan medan pertempuran ideologi ini kepada kelompok radikal. Menerapkannya tanpa kewaspadaan sama dengan membuka pintu bagi racun pemikiran ekstrem.

Jalan ke depan adalah dengan keterlibatan yang kritis dan proporsional: memanfaatkan kekuatan AI untuk menyebarkan ajaran agama yang rahmatan lil ‘alamin, sambil terus memperkuat benteng nalar, literasi, dan otoritas keagamaan yang otentik.