Menyingkap Simpati Semu dalam Narasi Radikal

Dalam beberapa minggu terakhir, Indonesia diguncang oleh serangkaian demonstrasi besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan bahkan pelajar. Aksi yang bermula dari protes terhadap tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap berlebihan, dengan cepat berubah menjadi kerusuhan yang melibatkan penjarahan dan bentrokan antara massa dan aparat. Namun, di balik kemarahan yang sah terhadap ketidakadilan dan korupsi, ada sebuah fenomena yang lebih berbahaya: manipulasi emosional oleh kelompok radikal yang memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk kepentingan mereka sendiri.

Kelompok radikal ini telah menunjukkan kemampuannya dalam memanfaatkan isu-isu populer seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan ekonomi untuk menarik simpati masyarakat. Mereka tidak langsung mengkampanyekan ideologi ekstrim mereka. Sebaliknya, mereka tampil sebagai “penyelamat” yang peduli dengan penderitaan rakyat. Menggunakan narasi yang mengutuk korupsi, bahkan memuji aksi damai sebagai cara untuk membangun citra positif mereka, kelompok ini berhasil menyusup ke dalam ruang publik yang dipenuhi dengan kekecewaan dan amarah terhadap sistem yang ada.

Fenomena ini bukanlah hal yang baru. Dalam sejarah politik dunia, kelompok radikal seringkali memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah sebagai batu loncatan untuk memperkenalkan ideologi mereka yang lebih ekstrem. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah contoh bagaimana rasa frustrasi dan kemarahan yang tulus terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan bisa dibelokkan menjadi kemarahan terhadap sistem itu sendiri.

Penyelaman Psikologis: Manipulasi Kemarahan Publik

Strategi yang di gunakan kelompok ini di nilai sangat licik. Kelompok-kelompok radikal ini memahami dengan baik psikologi massa. Mereka tahu bahwa kemarahan publik terhadap korupsi dan ketidakadilan tidak selalu berujung pada ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Namun, mereka berusaha keras untuk membelokkan kekecewaan tersebut ke arah yang menguntungkan mereka. Daripada fokus pada perbaikan sistem, mereka justru memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak kredibilitas demokrasi itu sendiri.

Di media sosial, narasi-narasi seperti “pemerintah gagal” dan “sistem ini tidak bisa dipercaya” beredar dengan cepat. Mereka mengaburkan batas antara masalah individu, seperti korupsi oleh oknum tertentu dengan masalah sistemik yang ada dalam struktur pemerintahan. Masyarakat diajak untuk percaya bahwa satu-satunya solusi adalah mengganti seluruh sistem dengan ideologi yang mereka tawarkan. Sayangnya, ideologi ini tidak lebih dari bentuk totalitarianisme yang mengancam prinsip-prinsip pluralisme dan demokrasi yang selama ini kita junjung tinggi.

Salah satu cara yang paling efektif yang digunakan oleh kelompok radikal ini adalah framing narasi “demokrasi gagal.” Mereka dengan sengaja mencampuradukkan masalah individu (korupsi) dengan masalah sistem (demokrasi) dan memperkenalkan ide bahwa solusi atas segala masalah negara adalah mengganti sistem yang ada. Mereka menebarkan ideologi ini melalui pesan-pesan yang menyebar di media sosial, di mana massa yang kecewa dengan kelakuan oknum tertentu mulai merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengganti sistem secara keseluruhan.

Padahal, kita semua tahu bahwa demokrasi tidak dapat diukur hanya berdasarkan satu peristiwa atau kegagalan seorang pejabat negara.

Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan kita untuk memilih pemimpin dan memperbaiki kesalahan melalui mekanisme yang ada. Kekecewaan terhadap oknum-oknum tertentu harus disalurkan untuk mendorong perbaikan sistem, bukan untuk menghancurkannya. Jika kita membiarkan kelompok radikal ini menang, kita tidak hanya kehilangan sistem demokrasi kita, tetapi juga berisiko menciptakan rezim yang lebih represif dan otoriter.

Melawan Propaganda dan Kembali ke Jalur Perbaikan Sistem

Melihat situasi darurat seperti sekarang ini, sangat penting bagi masyarakat untuk bersatu dalam melawan propaganda yang merusak ini. Masyarakat tidak boleh membiarkan kelompok-kelompok dengan agenda tersembunyi menguasai ruang publik dan menyebarkan kebencian serta perpecahan. Sebagai bagian dari masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita harus menanggapi informasi dengan kritis, terutama yang beredar di media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang dirancang untuk memanipulasi emosi kita.

Kedaulatan rakyat adalah pilar utama dalam sistem demokrasi kita, dan kita tidak boleh menyerahkannya kepada pihak-pihak yang hanya peduli dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Kita harus ingat bahwa musuh utama kita bukanlah demokrasi, melainkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Jika kita benar-benar peduli dengan masa depan Indonesia, kita harus mendorong perbaikan sistem yang lebih baik, bukan menghancurkannya.

Perlu bagi masyarakat untuk bersikap lebih cerdas dalam bermedia sosial. Sebelum kita mempercayai atau membagikan informasi, pastikan kita memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita ikut-ikutan terjebak dalam propaganda yang hanya memperburuk keadaan dan merusak harmoni sosial. Perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi perpecahan dan kebencian adalah hal yang harus kita hindari. Mari kita gunakan rasa kecewa dan kemarahan kita untuk mendorong perubahan yang lebih baik.