Editorial

Potret Pemilu 2019 : Bahaya Sakralisasi Pilihan Politik Melahirkan Politik Kebencian

Sibuk Memilih Peci Daripada Visi

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu memberikan pesan penting dalam menyambut gelaran hajat politik 2024. Pesan itu selalu ditegaskan berkali-kali. Jauhi politik identitas dengan mempolitisasi agama yang dapat memecah belah masyarakat.

Peringatan Jokowi memang cukup beralasan. Kontestasi politik 2019 memberikan pelajaran penting bagaimana pembelahan masyarakat akibat perbedaan pilihan politik berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Perbedaan politik justru melahirkan politik kebencian yang berpotensi merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu sebab dari munculnya politik kebencian tersebut karena perbedaan politik bukan sekedar perbedaan pilihan, tetapi dibawa dalam level yang lebih suci sebagai perbedaan prinsip keyakinan. Sakralisasi pilihan politik melalui permainan narasi politik identitas cukup ramai di tahun 2019. Aroma politisasi agama cukup menyengat dengan berbagai narasi dan simbol untuk meyakinkan para pemilih.

Memang lebih sederhana menggunakan narasi agama untuk kepentingan politik dari pada argumentasi rasional untuk meyakinkan masyarakat. Katakanlah : pilihlah partai dan calon ini karena memiliki visi, misi dan janji yang lebih bagus. Kampanye ini terkesan klise.

Bandingkan dengan ucapan berikut : pilihlah partai dan calon ini karena membawa perjuangan agama, inilah calon yang didukung para ulama dan berdosa jika memilih mereka yang memusuhi agama. Bayangkan kekuatan magis narasi agama di tengah masyarakat awam. Lebih tepat ke jantung sasaran emosi dan keyakinan.

Deretan narasi itu terjadi pada tahun 2019 silam. Para kontestan lebih sibuk mempertimbangkan harus berpakaian seperti apa agar terlihat islami, harus memutar jadwal di amana untuk beribadah bersama agar disorot publik, dan harus bersilaturrahmi dengan ulama dan tokoh agama mana yang kiranya meningkatkan elektabilitas.

Masyarakat pada akhirnya diarahkan untuk melihat mereka yang berpeci seperti apa dari pada visi dan misi seperti apa. Aroma politisasi agama ini sungguh menyengat di tahun 2019. Masyarakat pun terbelah sangat dalam bukan karena perbedaan pilihan politik, tetapi pilihan berdasarkan keyakinan.

Sakralisasi Politik : dari Partai Allah Hingga Perang Badar

Masihkah ingatkah ketika narasi muncul tentang dikotomi partai Allah dan Partai Setan pada kontestasi 2019. Narasi ini jelas membawa emosi keagamaan ditarik dalam pertarungan politik. Gampangnya adalah ingin membodohi masyarakat dengan menganalogikan partainya sebagai partai suci membela Tuhan sementara lawannya adalah partai setan yang membela kedzaliman.

Narasi ini kemudian akan berhembus pada siapa yang ingin membela Allah tentu akan disebut hizbullah dan berada di partai tertentu. Sementara yang lain adalah pembela setan yang berada di kelompok hizbusy syaitan. “Ketahuilah partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhiratnya” begitu lugasnya narasi ini muncul ketika itu.

Logika ini sejatinya memiliki pola propaganda yang sama dengan permainan logika politik kelompok radikal terorisme yang menganalogikan negara ini sebagai negara kafir dan Pancasila thagut. Karena itulah seluruh aparat dan pejabat pemerintah adalah asnharut thagut. Sedangkan, mereka kelompok teroris menganggap dirinya sebagai ansharut tauhid.

Tentu juga kita masih ingat dengan narasi doa kontroversial juru kampanye pada tahun 2019. Pertarungan politik diletakkan pada perang kosmos antara kebaikan dan keburukan, antara perang orang beragama melawan orang kafir dan antara mereka yang membela agama dan yang akan merusak agama.

Narasi menggugah emosi keagamaan diwujudkan dalam doa perang Badar yang pernah dibaca Rasulullah : Dan jangan, jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami, Karena jika Engkau tidak menangkan, Kami khawatir ya Allah, Kami khawatir ya Allah, Tak ada lagi yang menyembah-Mu.

Logika ini sejatinya biasa dilakukan kelompok radikal yang meletakkan perang yang sedang mereka lakukan sebagai perang kosmis antara kebaikan dan keburukan. Mereka selalu menyamakan perang masa Rasulullah dengan kondisi kekinian melawan orang-orang kafir yang tidak sepaham dengan ideologi dan politik mereka.

Seluruh narasi keagamaan itu diluncurkan untuk kepentingan politik dalam menjangkau bahasa logika orang awam. Jika diteruskan tentu akan sampai pada pembahasan Fir’aun. Bukan persoalan sejarahnya, tetapi ada muatan narasi keagamaan yang ingin disampaikan untuk menjangkau emosi masyarakat awam dalam memahami suatu kejadian. Harapannya tentu tergantung pengucapnya.

Istilah ini merupakan hal biasa dimainkan oleh kelompok radikal sebagai pilihan terminologi perjuangan melawan penguasa kafir. Narasi Fir’aun bahkan hampir banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan untuk merujuk pada perjuangan meruntuhkan thagut yang mempertuhankan selain Tuhan. Apa yang diharapkan dari narasi ini? Bahwa perjuangan yang dilakukan adalah melawan kekuasaan Fir’aun sebagaimana Nabi Musa akan memenangkannya.

Karena itulah, perang kosmos antara kebaikan dan keburukan dalam terminologi agama kerap menjadi pilihan para orator politik. Tujuannya? Mempolitisasi agama, ajaran agama, narasi dan kisah agama untuk kepentingan menggugah emosi pemilih. Siapa yang dirugikan?

Masjid Pun Terbelah, Rumah Tangga Pisah

Dalam permainan politisasi agama, kontestasi politik dibawa ke langit menjadi pertarungan yang lebih tinggi. Sakralisasi politik menjadi tidak terhindarkan. Pertarungan politik dianggap sebagai bagian dari perang agama karena ayat dan dalil agama kerap bertebaran di ruang publik dijadikan narasi kampanye.

Perpecahan masyarakat akibat pembelahan berdasarkan identitas dan keyakinan tak terhindarkan. Pembelahan masyarakat tidak hanya menganggu antar tetangga, tetapi juga dalam rumah tangga.

Banyak cerita yang tidak mengenakkan di tengah masyarakat. Masjid menjadi ruang kampanye yang mengidentifikasi golongan tertentu sebagai jamaah dan bukan jamaah. Bahkan dalam kasus tertentu, masjid tidak menerima menyalatkan jenazah yang tidak memiliki pilihan politik yang sama.

Antar tetangga menjadi renggang. Perbedaan politik bisa pula menyebabkan pisah ranjang. Di media sosial pun makian, fitnah, dan provokasi bertebaran setiap hari. Rebut netizen berkali-kali terjadi dan mempengaruhi ruang publik selama kontestasi politik.

Kenapa sampai begitu dalam mempengaruhi masyarakat? Arus politik kebencian muncul karena perbedaan politik sebagai imbas dari sakralisasi pilihan politik. Masyarakat terbelah bukan hanya sekedar pilihan politik, tetapi dimaknai sebagai keyakinan dan keberagamaan.

Ketika pilihan politik disakralisasi menjadi ruang keyakinan pertarungan tidak lagi persoalan menang dan kalah, tetapi tentang kebaikan dan keburukan dalam terminologi agama.Pilihan politik pada akhirnya dimaknai masyarakat sebagai perjuangan berpahala yang apapun resikonya harus dilakukan. Berpisah dan tidak bertegur sapa dengan tetangga atau cek cok dalam rumah tangga karena perbedaan politik, bukan lagi dianggap an sich politik, tetapi perbedaan keyakinan.

Sakralisasi pilihan politik melalui politisasi agama sangat berbahaya di tengah masyarakat. Kenapa itu didiamkan? Kepentingan elite merawatnya. Kontestasi politik antar elite sebenarnya yang sedang mendesain masyarakat awam menjadi pemilih yang tidak rasional. Mereka dididik dengan pendidikan politik emosional. Tidak peduli keretakan dan perpecahan masyarakat karena yang paling penting adalah kekuasaan.

Menyudahi Politik Kebencian

Butuh kedewasaan elite politik untuk tidak mengeksploitasi identitas dan agama sebagai komoditas. Butuh kenegarawanan para elite politik untuk tidak mengorbankan kepentingan masyarakat dan bangsa demi kepentingan lima tahunan.

Arus politik kebencian yang tercipta pada kontestasi politik sangat membahayakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Arus deras ini tidak mudah dihentikan ketika pengumuman pemenang Pemilu berakhir. Dendam politik adalah imbas dari kebencian yang mendalam.

Pada level yang sangat parah, masyarakat bisa tidak mengakui legitimasi pemimpin terpilih. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin merupakan salah satu sebab utama hancurnya sebuah peradaban dan bangsa.

Sudah cukup potret silam dan kelam dari politisasi agama. Jika diteruskan ia akan menjadi ruang subur tumbuhnya pemikiran dan pandangan yang kerap mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik. Masyarakat pun akan mudah teradikalisasi dalam ruang sosial politik penuh kebencian dan dendam politik.

This post was last modified on 28 Januari 2024 9:48 AM

Abdul Malik

Redaktur pelaksana Pusat Media Damai BNPT

Recent Posts

Kultur yang Intoleran Didorong oleh Intoleransi Struktural

Dalam minggu terakhir saja, dua kasus intoleransi mencuat seperti yang terjadi di Pamulang dan di…

3 hari ago

Moderasi Beragama adalah Khittah Beragama dan Jalan Damai Berbangsa

Agama tidak bisa dipisahkan dari nilai kemanusiaan karena ia hadir untuk menunjukkan kepada manusia suatu…

3 hari ago

Melacak Fakta Teologis dan Historis Keberpihakan Islam pada Kaum Minoritas

Serangkaian kasus intoleransi dan persekusi yang dilakukan oknum umat Islam terhadap komunitas agama lain adalah…

3 hari ago

Mitos Kerukunan dan Pentingnya Pendekatan Kolaboratif dalam Mencegah Intoleransi

Menurut laporan Wahid Foundation tahun 2022, terdapat 190 insiden intoleransi yang dilaporkan, yang mencakup pelarangan…

3 hari ago

Jaminan Hukum Kebebasan Beragama bisa Menjamin Toleransi?

Indonesia, dengan kekayaan budaya, agama, dan kepercayaan yang beragam, seharusnya menjadi contoh harmoni antar umat…

4 hari ago

Mencegah Persekusi terhadap Kelompok Minoritas Terulang Lagi

Realitas kekayaan budaya, agama, dan kepercayaan di Indonesia seharusnya menjadi fondasi untuk memperkaya keberagaman, namun…

4 hari ago