Refleksi Moderasi Beragama dan Kebebasan Beragama di Tahun 2024 dan Pelajaran Pentingnya bagi Masyarakat Indonesia di tahun 2025

Di tahun 2024, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan beragama. Pada era pilkada, muncul tantangan berupa penolakan terhadap minoritas untuk maju sebagai kepala daerah. Pengalaman pencalonan Angelina Sondakh, misalnya, menunjukkan bahwa masih banyak komunitas beragama yang berpandangan radikal. Mereka hanya bersedia mendukung calon yang seagama. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan semangat toleransi dan pluralisme yang menjadi fondasi politik agama di Indonesia.

Selain isu pilkada, Indonesia juga terus dihadapkan pada ancaman terorisme dan penolakan pembangunan rumah ibadah. Uniknya, tahun ini banyak anak muda yang terpapar radikalisme. Berbagai surat kabar melaporkan bahwa setidaknya sembilan anak muda ditangkap karena terlibat dalam aktivitas radikal. Mereka kemudian diamankan oleh tim keamanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendapatkan penanganan khusus. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan toleransi bagi generasi muda masih menjadi pekerjaan rumah yang penting di tahun 2024. Selain itu, kasus penolakan ibadah dan pembangunan rumah ibadah, seperti yang terjadi di Bandung, Tangerang, Palu, dan Lampung, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih jauh dari cita-cita toleransi yang diidamkan.

Di akhir tahun, Indonesia juga dihadapkan pada isu intoleransi internasional yang berpotensi memengaruhi hubungan antaragama di dalam negeri. Konflik Israel-Palestina yang tak kunjung selesai masih menjadi perhatian besar. Ideologi kekerasan terus berkembang melalui media sosial dengan memanfaatkan konflik internasional, seperti jatuhnya Bashar Al-Assad di Suriah oleh kelompok HTS pada awal Desember 2024. Gejolak ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal di Indonesia dengan dalih “jihad di bumi Syam,” yang berpotensi melahirkan organisasi masyarakat radikal yang mengancam kehidupan bersama.

Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang besar yang dapat memperkuat kerukunan antarwarga negara. Tahun 2024 meninggalkan warisan berharga, seperti semakin terkikisnya politik identitas pada Pemilu 2024, kembalinya Jamaah Islamiyah ke pangkuan NKRI, penyambutan hangat terhadap Paus Fransiskus, dan perayaan Hari Natal yang berlangsung damai. Semua ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun toleransi.

Melihat berbagai tantangan dan peluang ini, saya merefleksikan bahwa tugas kita di tahun 2025 adalah memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dan kebebasan beragama. Kedua nilai ini telah terbukti efektif dalam membangun toleransi dan harmoni sosial. Moderasi beragama menjadi pilar perdamaian masyarakat Indonesia, sebagaimana disampaikan Presiden dalam acara Natal Nasional, bahwa “Moderasi beragama adalah pilar perdamaian masyarakat Indonesia.”

Untuk itu, saya mengusulkan lima langkah penting untuk terus menumbuhkembangkan moderasi dan kebebasan beragama di tahun 2025. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan damai, sekaligus memastikan nilai-nilai keberagaman tetap terjaga sebagai fondasi bangsa kita.

Pertama, moderasi beragama memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Dengan mendorong sikap toleransi, dialog, dan saling pengertian antar kelompok agama, moderasi beragama membantu mencegah konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan. Di sisi lain, kebebasan beragama memungkinkan setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut atau tekanan. Dalam konteks tahun 2025, nilai-nilai ini menjadi semakin penting karena dunia terus menghadapi polarisasi dan meningkatnya ancaman radikalisme.

Kedua, kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan menjunjung tinggi kebebasan ini, kita menghormati martabat setiap individu untuk memilih, mempraktikkan, atau bahkan meninggalkan suatu keyakinan. Moderasi beragama memperkuat kebebasan ini dengan mencegah munculnya ekstremisme yang sering kali mengancam hak asasi tersebut. Di tahun 2025, menjaga hak ini menjadi lebih mendesak, mengingat tantangan global yang dapat memengaruhi harmoni sosial di tingkat nasional.

Ketiga, moderasi beragama juga menjadi benteng melawan ekstremisme yang merusak kohesi sosial. Dengan mengedepankan pendekatan yang inklusif dan seimbang, moderasi mendorong umat beragama untuk tidak memaksakan interpretasi tertentu kepada orang lain. Kebebasan beragama, dalam hal ini, mencegah dominasi satu kelompok atas kelompok lain, sehingga mengurangi risiko polarisasi. Tahun 2025 memberikan peluang untuk memperkuat pendekatan ini, terutama di kalangan generasi muda yang perlu dibekali pendidikan toleransi.

Keempat, lingkungan yang menjunjung kebebasan beragama dan moderasi juga mendorong dialog lintas budaya dan agama. Dialog ini memupuk inovasi, pembelajaran, dan kolaborasi, yang pada akhirnya memperkaya wawasan masyarakat. Di tahun 2025, dengan meningkatnya kompleksitas tantangan global, keberagaman ide menjadi aset penting untuk mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dan, kelima, moderasi beragama memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua kelompok agama. Kebebasan beragama memberikan ruang yang sama bagi setiap individu untuk hidup sesuai dengan keyakinannya. Hal ini menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, terutama di tengah tantangan intoleransi yang masih ada. Tahun 2025 memberikan peluang untuk memperkuat nilai-nilai ini, menjadikan Indonesia lebih inklusif dan harmonis.