Butuh Kolaborasi Pemerintah, Tokoh Agama dan Masyarakat Meningkatkan Literasi untuk Cegah Radikalisasi

Dalam era informasi yang dinamis, media sosial telah menjadi saluran utama bagi masyarakat Indonesia dalam mendapatkan berita dan informasi. Namun, seiring dengan kemudahan akses ini, muncul tantangan serius berupa disinformasi, terutama terkait kebijakan ulama dan umara.

Dampak negatif dari keberadaan disinformasi tidak hanya terbatas pada tingkat sosial, tetapi juga dapat mengancam stabilitas nasional dan keamanan. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mengantisipasi dan menanggulangi disinformasi, guna menjadikan Indonesia sebagai negara yang anti propaganda radikal.

Salah satu langkah kunci yang dapat diambil adalah meningkatkan literasi digital masyarakat. Literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi

juga mencakup kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang

diperoleh dari media sosial.

Hasil penelitian dalam Journal of Media Literacy Education menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dapat membantu masyarakat membedakan informasi yang valid dari propaganda radikal. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam kampanye literasi digital yang fokus pada peningkatan pemahaman terhadap sumber berita dan konten yang tersebar di media sosial.

Program edukasi, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, perlu dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dan kritis dalam mengonsumsi informasi, sehingga potensi penyebaran disinformasi dapat diminimalkan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen pencegahan dengan mengambil inisiatif untuk menyebarkan informasi yang benar dan memberikan edukasi kepada orang lain mengenai risiko disinformasi. Media sosial dapat menjadi alat efektif untuk menyebarkan konten edukatif, infografis, atau artikel-artikel terverifikasi. Dukungan masyarakat dalam kampanye literasi digital menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan informasi yang akurat.

Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas dari pihak ulama dan umara perlu ditegakkan. Mendukung inisiatif pemerintah dan lembaga terkait yang mempromosikan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan ulama dan umara dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat. Penjelasan terbuka mengenai tujuan, pertimbangan, dan dampak dari suatu kebijakan dapat menghindari

munculnya spekulasi dan informasi palsu.

Pentingnya transparansi ini tidak hanya dalam konteks kebijakan umara dan ulama, tetapi juga dalam kebijakan pemerintah secara umum. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa

lebih yakin terhadap kebijakan yang diambil, dan upaya untuk menyebarkan

propaganda radikal dapat diminimalkan.

Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan disinformasi. Disadari bahwa disinformasi bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara individu, kerjasama erat dari semua pihak terkait menjadi

esensial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan dan inisiatif

pemerintah merupakan langkah konkret menuju Indonesia yang anti propaganda

radikal.

Penting untuk diingat bahwa pembangunan literasi digital, partisipasi dalam forum diskusi, dan dukungan terhadap transparansi kebijakan adalah langkah-langkah nyata menuju

masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu menghadapi ancaman disinformasi.

Dengan pemahaman yang kuat, literasi digital yang tinggi, dan dukungan untuk

kebijakan transparan, bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan media

sosial yang lebih sehat dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang anti

propaganda radikal.

Indeks Literasi Digital Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif pada tahun 2022. Dengan skor 3,54 poin, literasi digital masyarakat Indonesia berada

pada kategori sedang. Pengukuran menggunakan empat pilar, yaitu kecakapan

digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital, mencerminkan

kemajuan dalam pemahaman masyarakat terhadap aspek-aspek kritis literasi

digital.

Meskipun begitu, potensi rendahnya literasi digital masih dapat menyuburkan radikalisasi, terutama karena masyarakat dapat terpedaya dengan provokasi dan informasi radikal. Oleh

karena itu, peran pemerintah dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam

meningkatkan tingkat literasi masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan yang lebih lanjut dalam melibatkan masyarakat dalam program literasi digital yang lebih luas dan mudah diakses.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan literasi digital

mencakup aspek-aspek yang relevan untuk mencegah penyebaran disinformasi.

Tokoh agama, sebagai pemimpin spiritual dan moral, dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Mereka memiliki kapasitas untuk mengedukasi

umatnya tentang pentingnya memeriksa keabsahan informasi sebelum menyebarkannya

dan membimbing masyarakat dalam menggunakan media sosial secara etis.

Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, Indonesia dapat terus meningkatkan literasi digitalnya. Dengan literasi digital yang lebih baik,

masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan kritis dalam mengonsumsi informasi,

mengurangi risiko penyebaran disinformasi, dan secara efektif mencegah potensi radikalisasi