Penyebab fenomena ateisme di negara-negara Arab Saudi adalah banyaknya kalangan muda yang “jengah”, frustasi, dan patah hati dengan otoritas keagamaan yang memaksakan. Setidaknya, itulah yang dikatakan Mun’im Sirry. Menurutnya, mereka tidak diberi kebebasan memilih sesuai nalar mereka. Ortodoksi ini cenderung sektarian, memaksakan, menyesat-nyesatkan pandangan yang berbeda. Konservatisme ini menghambat ide-ide kemajuan generasi baru.
Pendapat Mun’im Sirry ini menyusul gejala “new atheism” yang terjadi di Arab hingga pertengahan tahun 2023, di mana banyak warganya yang menjadi ateis. Padahal seperti yang diketahui, Arab merupakan salah satu negara yang berperan besar di peradaban ajaran Islam dunia.
Arab Saudi merupakan salah satu negara di dunia yang penduduknya mayoritas Muslim. Akan tetapi sejak tahun 2019, bahkan sebelumnya, sejumlah warga Arab Saudi justru memutuskan menjadi ateis atau tidak mempercayai tuhan dalam wujud apapun.
Melansir survei dari BBC Internasional, jumlah masyarakat ateis yang semula hanya 8% pada 2013 menjadi 13% pada 2019. Hannah Wallace dalam artikel Men Without God: The Rise of Atheism in Saudi Arabia, menjelaskan bahwa salah satu alasan warga Arab Saudi menjadi ateis tidak bisa dilepaskan dari sikap politik pemerintah yang menggunakan agama. Sejumlah masyarakat yang menolak dipolitisasi memilih menjadi ateis.
Banyak warga Saudi mengaku ateis karena kecewa atas aturan pemerintah yang dianggap kaku dan terlampau ketat. Selain itu, mereka juga kecewa atas represi dari Saudi. Pemerintah membatasi akses ke situs dan media sosial yang dianggap subversif. Beberapa riset ternama Arab Saudi mengungkap, 91% pemuda berusia 18-24 tahun menyetujui kenaikan Muhammad bin Salman yang lebih progresif dan moderat ke takhta kerajaan. Hal ini menegaskan keinginan generasi muda akan transformasi dan progress di negara-negara Arab.
Berdasarkan beberapa temuan itu, salah satu benang merah yang bisa ditarik adalah soal kegerahan masyarakat Arab Saudi terhadap konservatisme ajaran agama dan kolabroasi agama dengan negara yang tidak ideal. Tentu tulisan ini tidak bermaksud men-generalisir ketika menyebut warga atau masyarakat Saudi.
Arab Saudi adalah negeri di mana wahabi lahir dan tumbuh menjadi ideologi yang besar dan menaungi segenap kebijakan yang dilahirkan di negara kerajaan tersebut. Arab Saudi juga menjadi gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham ultra-konservatisme wahabi.
Wahabisme semakin mendapatkan ruang, khususnya di Timur Tengah setelah al-Wahab bersekutu dengan Muhammad ibn Saud, seorang kepala suku di Arab. Wahabisme digunakan oleh Ibn Saud untuk melegitimasi erakan politik yang dilakukan untuk menguasai suku-suku Arab, yang pada akhirnya menjadi Arab Saudi.
Mereka memiliki cita-cita pemurnian Islam yang masif. Visi ini sangat menentang keras terhadap segala bentuk perbuatan yang berbau kufarat, bid’ah, dan kebarat-baratan. Cara berpikir mereka terhadap instrumen-instrumen agama pun sangat tekstualis dan konservatif. Demikian juga dengan semangat beragama mereka yang sangat mengedepankan ijtihad dan menganggap satu-satunya kebenaran bersumber dari ulama mereka.
Masalahnya adalah ideologi yang ulama wahabi hasilkan tidak progresif. Tentu hal ini tidak relevan dengan generasi Z dan milenial yang sarat dengan keterbukaan dan ide-ide progresif. Ketika dunia telah menghargai kemanusiaan dan kesetaraan, Arab Saudi masih berfokus pada formulasi aturan yang mengekang kaum perempuan. Tentu kebijakan ini kontras dengan ideologi millineal di era digital ini.
Kebijakan yang kolot ini sangat dekat dengan narasi kekerasan. Misalnya perang, neraka, jihad, pedang, darah, dan sebagainya. Semakin hari, narasi ini justru menjadi bumerang bagi Kerajaan Arab Saudi sendiri. Narasi itu menjadi pintu masuk arus ateisme di Arab Saudi.
Arab Saudi yang ultra-konservatif itu memang sudah hilang pasca naiknya Muhammad bin Salman (MbS) ke singgasana kerajaan. Atas dasar reformasi birokrasi, diversifikasi ekonomi, dan terciptanya moderasi keagamaan di Saudi, MbS mengubah haluan negara monarki tersebut dari yang awalnya ultra-konservatif menjadi lebih moderat dan terbuka menerima perkembangan zaman.
Meski demikian, gelombang ateisme itu tidak berhenti. Tulisan ini mengasumsikan bahwa justru dua fase itulah yang menjadi faktor kunci gelombang ateisme di Arab Saudi. Ketika warga Arab Saudi sudah gerah dengan politisasi agama dan konservatisme ajaran Islam ala wahabi, MbS muncul untuk membebaskan warga Arab Saudi untuk menentukan hidup mereka, termasuk apa yang mereka mau percaya.
Memang sebelum MbS, ada raja Abdullah yang juga pernah mewacanakan moderasi di Arab Saudi. Namun, rencana raja Abdullah tidak terealisasi dengan baik karena terhalang oleh dominasi wahabi yang begitu kuat. Yang perlu mendapatkan catatan, ulama Wahabi dalam banyak hal punya semacam “hak veto” terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yang sering memaksa para raja Saudi mengikuti kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahd bin Abdulaziz berkuasa pada 1982-2005.
Keterbukaan rezim MbS ditambah dengan trauma warga Arab Saudi terhadap Islam yang ditampilkan wahabi bisa jadi merupakan dua faktor yang menjelaskan mengapa gelombang ateisme di Arab Saudi terus meningkat hingga saat ini.
Moderasi Arab Saudi yang diinginkan MbS pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menghapus jejak puritanisme Wahabi atau doktrin Islam kaku lainnya. Akan tetapi lebih pada pengkondisian rakyat Saudi untuk mengikuti corak keberislaman yang diinginkan Kerajaan Saudi yaitu Islam yang moderat, terbuka, dan ramah pada investasi sehingga reformasi ekonomi yang diinginkan kerajaan bisa tercapai. Namun, alih-alih membentuk masyarakat Muslim Arab Saudi yang moderat, masyarakat Saudi justru pelan-pelan lepas dari Islam.
Memang sepersekian persen itu masih tidak ada apa-apanya ketimbang sebagian besar yang masih mengaku berislam. Namun, itu tetap saja catatan yang tak bisa dikesampingkan. Fenomena ini menuntun pada pertanyaan, apakah di era serba ilmu pengetahuan besok, agama tetap bisa relevan? Jawabannya tergantung pada bagaimana cara umat Islam berkomunikasi dengan zaman baru, membangun relasi dengan media baru, dan memulai berpikir untuk menyelesaikan isu-isu modern yang jauh lebih kompleks.
Agama dan politik di Indonesia selalu menjadi isu yang sensitif sekaligus penting. Keduanya memiliki kekuatan…
Sesungguhnya, agama tidak pernah bertentangan dengan politik. Agama dan politik itu sifatnya integratif. Agama dapat…
Pada mulanya politik adalah sebuah jalan untuk mencapai tujuan yang mulia. Politik adalah seni untuk…
Menjelang Pilkada Serentak 2024, ruang digital di Indonesia menjadi semakin sibuk. Media sosial, yang telah…
Tahun 2024 adalah tahun politik. Pesta demokrasi melalui Pemilu telah. Kini masyarakat siap menyambut pemilihan…
Kelompok konservatif seperti Hizbut Tahrir Indonesia selalu menjadikan agama sebagai palang pintu terakhir segala problematika…