Urgensi Membangun Ruang Publik yang Ramah Perbedaan, Bukan Anti-Perbedaan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki warisan kekayaan budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan sekitar 1.300 suku bangsa, Indonesia adalah rumah bagi keragaman yang tak tertandingi. Perbedaan bahasa, adat istiadat, agama, tradisi, dan budaya menjadi fondasi yang memperkaya identitas bangsa ini.

Namun, di balik keindahan keragaman ini, terdapat tantangan besar untuk menjaga persatuan. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai perbedaan sering memicu konflik, baik dalam skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita membangun ruang publik yang ramah terhadap perbedaan sebagai langkah penting dalam memperkokoh persatuan.

Ruang publik yang inklusif merupakan arena di mana warga negara dapat bersatu dan bergandengan tanpa memandang latar belakang identitas mereka. Ruang ini harus dibangun di atas dasar hak asasi, penghormatan, dan toleransi. Mengizinkan keberagaman untuk berkembang di ruang publik bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang memperkaya dinamika sosial dan budaya. Jika ruang publik menjadi tempat di mana semua identitas dapat diterima dan dihargai, masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman untuk mengekspresikan diri mereka. Dengan demikian, ruang publik menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat ikatan sosial dan mendorong terciptanya persatuan yang lebih kokoh.

Namun, sayangnya, belakangan ini kita justru menyaksikan adanya kecenderungan untuk menyempitkan ruang publik dengan hanya mengizinkan satu identitas tunggal. Proses penyempitan ruang publik ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu diterapkan dengan cara yang menekan keberagaman. Seperti penerapan regulasi yang mengatur penggunaan atribut budaya atau agama di ruang publik, misalnya.

Di satu sisi, regulasi tersebut mungkin dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan mencegah potensi gesekan. Namun di sisi lain, regulasi semacam itu dapat mengikis hak individu untuk mengekspresikan identitas mereka secara bebas. Ketika individu merasa bahwa identitas mereka tidak diakui atau dihargai, mereka akan merasa teralienasi dari masyarakat yang lebih luas. Akibatnya, mereka mungkin mencari komunitas atau kelompok yang lebih homogen, yang justru memperkuat polarisasi sosial dan melemahkan kohesi nasional.

Mencegah Penyempitan Ruang Publik

Karena itu, penyempitan ruang publik yang berpotensi merusak keakraban warga negara ini harus dicegah. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas tertinggi, harus memastikan bahwa ruang publik tetap inklusif dan ramah terhadap perbedaan. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Pemerintah harus mendorong dialog antarbudaya dan antarkeyakinan sebagai cara untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

Semua ini memang bukanlah tugas yang mudah, karena membutuhkan perubahan paradigma dari cara kita memandang identitas dan perbedaan. Namun, jika kita dapat mencapainya, manfaatnya akan sangat besar. Ruang publik yang inklusif akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana perbedaan tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama dalam berbangsa.

Dengan begitu, kita dapat membangun memperkokoh persatuan yang sejati, di mana setiap warga negara merasa diterima dan dihargai dengan identitas yang melekat pada setiap warga negara. Persatuan yang didasarkan pada pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan adalah fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik dan damai.