Bung Hatta: Menjernihkan Relasi Agama dan Negara

“Kalau Indonesia pecah, pasti daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dikuasai kembali oleh Belanda dengan menjalankan politik devide et impera, politik memecah dan menguasai…” 

Pernyataan ini ditegaskan Bung Hatta dalam buku “Di Sekitar Proklamasi 17 Agustus1945”. Pernyataan ini terkait dengan protes para pemuka agama Kristen dan Protestan di Indonesia Timur melalui seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Peristiwa itu terjadi pada sore 17 Agustus 1945, di mana tujuh kata berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dinilai diskriminatif bagi non-Muslim.

Bung Hatta, sebagai Wakil Ketua PPKI dan perumus Piagam Jakarta di Panitia Sembilan, berjanji akan membahas perihal tersebut dengan anggota PPKI yang lain pada 18 Agustus 1945. Bung Hatta akhirnya melobi KH Wahid Hasyim (NU) dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) untuk menjernihkan protes yang dilayangkan non-Muslim. Sebelumnya, Bung Hatta sudah menjelaskan kepada opsir Kaigun bahwa 7 kata itu sudah disepakati AA Maramis, tokoh Kristen yang juga Panitia Sembilan perumus Piagam Jakarta. Tetapi non-Muslim tetap melihatnya sebagai bentuk diskriminasi, dan memungkinkan mereka melepaskan diri dari republik yang baru saja sendiri.

Kepada anggota PPKI, Bung Hatta menjelaskan bahwa ia tidak ingin Indonesia yang baru saja diproklamasikan terpecah belah. Bagi Bung Hatta, ini sangat berbahaya, akan sangat mudah dimanfaatkan penjajah untuk menduduki dan menguasai Indonesia. Bung Hatta mengajak semua anggota PPKI untuk jernih dan bijak dalam memahami protes yang dilayangkan. Para tokoh Islam, khususnya KH Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya merelakan 7 kata itu dihapus. Kemudian diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kisah ini memang kontroversi. Tetapi yang patut menjadi titik fokus adalah, kenapa Bung Hatta berani menjadi tokoh utama di balik hilangnya 7 kata tersebut? Tentu saja, ini pertanyaan sangat serius, karena sebagai seorang muslim, Bung Hatta tentu ingin syariat Islam dijalankan dengan sepenuhnya. Lha ini kok malah menghilangkan 7 kata yang sangat terkait dengan syariat Islam?

Itulah Bung Hatta. Seorang Proklamator RI yang sangat jernih dalam mendudukkan relasi agama dan negara. Nurcholis Madjid (2002) menyebut Bung Hatta sebagai sosok muslim yang sangat ta’at, tawadlu, dan asketis. Keseharian Bung Hatta sangat islami, karena sejak kecil memang dididik oleh orang tua yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang mursyid tarekat (guru sufi) yang sangat terpandang, demikian juga pamannya bernama Syeikh Arsyad. Masa kecil Hatta dihabiskan dengan pendidikan agama Islam yang sangat religius. Jadi, Islam yang ia dalami benar-benar sangat mendarah daging.

Dari sini, Bung Hatta bukanlah tokoh yang mengkerdilkan Islam dengan hilangnya 7 kata dalam Pancasila dan UUD 1945. Bagi Bung Hatta, Islam bukanlah wujud dari ekspresi dominan legal-formal dan kelembagaan, melainkan wujud dalam bentuk sikap dan perilaku umat yang memperjuangkan nilai-nilai kebaikan sebagai manifestasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu perdamaian, keadilan, dan persaudaraan bagi semua orang, bahkan semua umat manusia di dunia.

Dari sini, Bung Hatta menolak negara Islam di Indonesia. Yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam (perdamaian, keadilan dan persaudaraan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun begitu, Bung Hatta tetap menjadikan ajaran Islam, khususnya tentang kebenaran dan keadilan, sebagai salah satu sumber konsep negara demokrasi bagi Indonesia. Sumber lainnya adalah sosialisme religius dan kekeluargaan yang khas asli Indonesia.

Titik temu Islam dan negara, dalam pandangan Bung Hatta, adalah demokrasi sosial, yakni kehidupan demokrasi yang mengendalikan kehidupan ekonomi demi kehidupan rakyat banyak. Inilah yang terus diperjuangkan Bung Hatta, bahkan sampai titik akhir kehidupannya. Walaupun menolak negara agama, Bung Hatta diakui semua kalangan sebagai sosok Muslim yang sangat teguh menjalankan syariat Islam tanpa harus dipamerkan kepada publik.

Dari sini, wajar sekali kalau Bung Hata berani menjadi tokoh utama di balik hilangnya 7 kata. Bung Hatta dengan begitu yakin bahwa persatuan bangsa jauh di atas semua golongan. Sebagai Muslim, Bung Hatta sangat teguh pendiriannya bahwa dengan persatuan itulah Islam bisa menjadi rahmat bagi semua rakyat Indonesia. Tanpa persatuan, justru umat Islam akan kesulitan

Relasi agama dan negara masih terus diperbincangkan, kembali kepada masa silam. Padahal, Bung Hatta sudah memberikan pelajaran sangat jelas dan gamblang. Anehnya, dengan referensi sangat terbatas, bahkan dengan perilaku keseharian yang masih jauh dari syariat Islam, para pengusung negara Islam justru merusak nilai Islam itu sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mereka tidak mau belajar kepada Bung Hatta yang sudah mengantarkan NKRI sedemikian nikmatnya dan dinikmati setiap detiknya.