Penangkapan Teroris di Sambas dan Pentingnya Deteksi Dini Ancaman Radikalisme Menjelang Pemilu 2024

Tim Gabungan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri dan Polda Kalimantan Barat kembali menangkap seorang terduga teroris berinisial UH (28) di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Kamis (19/10/2023). Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Raden Petit mengungkapkan bahwa UH (28) merupakan seorang pria yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai seorang tukang ojek di daerah tersebut.

Menurut Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya akan terus melakukan operasi untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 benar-benar terlaksana secara aman. Sebab, belajar dari Pemilu 2024, menurutnya Pemilu 2024 sangat rentan dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan aksi terorisme oleh kelompok radikal.

Menurut Kepala BNPT Komisaris Jenderal Rycko Amelza Dahniel serangan teror di Indonesia dari tahun 2016-2023 memang terus turun hingga 89 persen. Namun, semua itu adalah kondisi yang muncul di atas permukaan saja sebagaimana sering dijelaskan dalam perspektif teori “gunung es”.

Karena itu, menurut Komjen Rycko, semua pihak mesti harus tetap waspada dengan berbagai dinamika gerakan yang muncul, terutama di tahun politik yang tengah mulai memanas. Bisa jadi, kondisi dan keadaan itu dimanfaatkan kelompok teroris untuk melancarkan serangannya.

Menurut Menkopohukan Mahfud MD, aksi atau serangan terorisme cenderung meningkat di tahun politik atau detik-detik jelang Pemilu. Pada 2019, misalnya, tercatat ada 11 kali serangan teror dan 15 perencanaan serangan teror yang berhasil digagalkan oleh aparat keamanan kita.

Urgensi Deteksi Dini Ancaman Teror di Tahun Politik

Karenanya, untuk itu deteksi dini serangan teror di tahun politik menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan demi menjaga keamanan dan stabilitas di tahun politik. Deteksi dini serangan teror merupakan langkah preventif yang krusial dalam menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme.

Serangan teror bisa berdampak luas, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik dan sosial suatu negara. Salah satu aspek urgensi deteksi dini serangan teror adalah mencegah penyebaran ideologi ekstrem dan aksi teror yang membahayakan.

Teroris sering kali menggunakan tahun politik sebagai platform untuk mempropagandakan ideologi mereka, dan ini bisa menggerus fondasi demokrasi. Dengan melakukan mendeteksi dini terorisme di tahun politik, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi penyebaran ideologi ekstrem yang berpotensi merusak proses politik yang sehat.

Selain itu, deteksi dini serangan teror juga dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia warga negara. Serangan teror sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penghilangan nyawa, penyiksaan, dan penganiayaan yang keji.

Lebih lanjut, deteksi dini serangan teror juha akan membantu meminimalkan risiko terhadap pihak sipil. Serangan teror sering kali tidak hanya ditujukan kepada pejabat pemerintah atau militer, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Di tahun politik, berkumpulnya massa dalam acara politik atau kampanye dapat menjadi target yang menarik bagi para teroris.

Karena itu, sebagai bentuk antisipasi, penting bagi aparat keamanan untuk, pertama, melakukan pemantauan intelijen yang efektif. Dengan jaringan intelijen yang efektif untuk memantau aktivitas potensial dari kelompok teroris atau individu yang mencurigakan dalam dunia politik, aparat keamanan bisa dengan mudah melakukan deteksi dini dan memastikan keamanan pemilu.

Kedua, lakukan analisis perilaku. Analisis perilaku ini pentinguntuk mengidentifikasi perubahan perilaku yang mencurigakan dalam individu yang mungkin terlibat dalam aktivitas teroris. Dengan demikian, aparat keamanan dan para penegak hukum bisa memastikan bahwa Pemilu 2024 steril dari ancaman kelompok teror yang bisa merongrong ketenangan di tahun politik.