Identitas Ganda, Negara Bangsa dan Solidaritas Kemanusiaan

Hari Minggu 19 Juli lalu, kanal media sosial Twitter diriuhkan oleh tanda pagar (tagar) “Save Palestine”. Tagar itu bermula dari cuitan sebuah akun yang mengabarkan bahwa peta negara Palestina telah dihapus dari Google Maps. Sontak informasi itu menyebar di jagat Twitter dan diamplifikasi untuk mempopulerkan gerakan Bela Palestina. Jika dibaca dalam perspektif yang lebih luas, isu Palestina, kaitannya dengan konflik perebutan wilayah dengan Israel terbilang sebagai isu sensitif sekaligus kompleks. Konflik antara Palestina dan Israel selama ini telah melahirkan reaksi pro-kontra yang tidak jarang telah memantik beragam perang narasi tidak hanya di kalangan masyarakat global, namun juga di kalangan umat Islam sendiri.

Gerakan bela Palestina sebagai sebuah isu sosial-politik tentu merupakan hal yang wajar. Kolonialisme atas nama apa pun ialah hal yang tidak bisa ditoleransi, apalagi di zaman modern saat ini. Namun, melihat aksi bela Palestina terutama yang berkembang di kalangan umat Islam Indonesia belakangan ini tentu diperlukan pembacaan dan penafsiran yang hati-hati dan jeli. Pasalnya, gerakan aksi bela Pancasila yang disuarakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia kerapkali telah bercampur dengan kepentingan ideologis-politis temporer. Tidak jarang pula, isu konflik Palestina dan Israel dibingkai sedemikian rupa sebagai komoditas politik dan dikonversikan ke dalam raihan elektoral. Fenomena ini marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir ketika panggung politik nasional ramai oleh praktik politik identitas dan gerakan populisme Islam.

Dalam konteks yang lebih spesifik, ribut-ribut soal peta Palestina yang lenyap dari Google Maps sebenarnya bukan isu baru. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2016 lalu. Faktanya, Google memang tidak pernah memasukkan wilayah negara Palestina ke dalam petanya, melainkan hanya mencantumkan wilayah Tepi Barat (West Bank) –yakni wilayah yang memisahkan antara Israel dan Yordania–, dan Jalur Gaza yakni wilayah yang memisahkan antara Israel dan Mesir. Secara eksplisit, wilayah Palestina memang tidak pernah tercantum di dalam Google Maps, dan hal itu sudah terkonfirmasi sejak tahun 2016 lalu. Lantas, mengapa isu itu dimunculkan kembali saat ini?

Problem Solidaritas Berbasis Identitas Agama

Tidak jelas benar apa motifasi pihak-pihak yang berusaha mengangkat kembali isu wilayah Palestina di Google Maps. Namun jika dilihat seksama, tampak betul ada upaya untuk menggalang solidaritas berbasis keagamaan. Upaya itu tentu patut diapresiasi. Hanya saja, dalam banyak hal solidaritas berbasis keagamaan yang dipraktikkan secara sempit itu lantas justru berpotensi merusak persaudaraan kebangsaan yang susah payah kita bangun bersama. Solidaritas terhadap penderitaan yang dialami sesamanya bisa dikatakan sebagai ekspresi sikap empati dan simpati pada apa yang dialami orang lain. Solidaritas umumnya muncul lantaran prinsip komunitarianisme alias kekitaan dimana antarindividu dan kelompok merasa saling memiliki alias senasib sepenanggungan.

Baca Juga : Homo Pancasilais: Sikap Preventif Terhadap Radikalisme

Meski demikian, aksi solidaritas justru berpotensi menimbulkan masalah manakala terlalu dipersempit ke dalam perspektif sentimen identitas tertentu, seperti kesukuan atau keagamaan. Solidaritas yang semata dilandasi sentimen identitas individua tau kelompok umumnya akan berakhir menjadi solidaritas palsu yang rawan ditunggangi oleh kepentingan ideologis-politis. Seperti halnya terkait gerakan solidaritas bertajuk Save Palestine yang belakangan ini viral di media sosial. Gerakan bela Palestina ini disimplifikasi sebagai isu konflik antara Islam dan Yahudi telah membuka celah bagi kelompok tertentu untuk mengkomodifikasi isu ini demi memuluskan agendanya.

Seperti kita lihat, sejumlah kelompok dalam Islam kerap menggunakan isu bela Palestina ini untuk menyebarkan gagasan dan ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Tidak jarang pula mereka menjadikan isu bela Palestina ini sebagai alat untuk menyerang kelompok yang berbeda dengan melabelinya sebagai antek-zionis, pendukung Israel dan tuduhan negatif lainnya. Di titik ini harus kita akui bahwa aksi solidaritas yang dilandasi sentimen keagaamaan yang sempit pada akhirnya jutru membahayakan relasi sosial-keagamaan di kalangan internal bangsa sendiri. Terlebih, dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia dimana semua warganegaranya memiliki identitas ganda (double identities), yakni identitas kebangsaan dan identitas keagamaan.

Ukhuwah Insaniyyah sebagai Titik Temu Identitas Keindonesiaan dan Keislaman

Setidaknya ada dua cara pandang yang berlaku saat ini dalam melihat fenomena identitas ganda (keislaman dan keindonesiaan) tersebut. Pertama, perspektif parsialistik yakni memahami identitas keindonesiaan dan keislaman sebagai dua hal terpisah (parsial). Cara pandang yang demikian ini akan melahirkan sikap yang condong pada salah satu identitas saja. Fenomena yang mengemuka belakangan ini memperlihatkan bagaimana sebagian umat Islam cenderung lebih mengedepankan identitas keislamannya ketimbang identitas keindonesiaannya. Mereka seolah malu memakai atribut keindonesiaan dan lebih bangga memakai simbol budaya atau tradisi bangsa lain yang diklaim sebagai tradisi Islam. Viralnya foto seorang Pegawai Negeri Sipil bereragam Korpri yang didesai dengan model gamis (memanjang hingga bawah lutut) barangkali bisa menjadi contoh bagaimana praktik penonjolan identitas keislaman (kearaban?) itu justru bertentangan dengan identitas keindonesiaan. Barangkali tindakan PNS itu tidak melanggar hukum maupun etika seorang aparatur negara. Namun, dari segi etika sosial, hal itu tentu mengusik nalar sehat publik.

Kedua, ialah pandangan holistik yang memposisikan identitas keislaman dan keindonesiaan sebagai dua hal yang integral alis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pandangan holistik ini meyakini bahwa dalam konteks negara bangsa Indonesia, umat Islam memiliki identitas ganda yakni keindoneisaan sekaligus keislaman yang tidak perlu dipertentangkan. Kedua identitas itu memiliki kedudukan yang setara dan sama istimewanya. Ini artinya, kepentingan untuk menunjukkan identitas keislaman idealnya tidak bertentangan dengan upaya menjaga identitas kebangsaan. Begitu pula, kehenda untuk mengangkat identitas nasional tidak perlu dilakukan dengan mengorbankan identitas keislaman. Keduanya bisa saling mengisi tanpa saling menegasikan satu sama lain.

Dalam konteks inilah, konsep ukhuwah sebagaimana dikembangkan dalam tradisi Ahlu Sunnah perlu dielaborasi lebih lanjut. Di kalangan Sunni, kita mengenal konsep ukhuwah yang terdiri atas tiga tingkatan, yakni ukhuwah islamiyyah, ukhuwah basyariyah dan ukhuwah insaniyyah. Ukhuwah islamiyyah meliputi relasi sosail-keagamaan antarsesama muslim yang disatukan oleh kesamaan yakni memeluk Islam. Ukhuwah basyariyah merujuk pada ikatan sosial di tengah komunitas, masyarakat atau bangsa yang disatukan oleh identitas sosio-kultural yang sama. Sedangkan ukhuwah insaniyyah ialah persaudaraan yang melampaui sekat persamaan atau perbedaan agama dan bangsa, melainkan semata didasari oleh rasa kemanusiaan. Konsep ukhuwah insaniyyah inilah yang seharusnya kita kembangkan dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia. Dalam konteks negara bangsa yang multikultural dan multireliji seperti Indonesia, kerukunan dan solidaritas idealnya didasarkan atas nilai kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat pembeda ideologi dan agama serta identitas lainnya. Konsep ukhuwah insaniyyah yang berbasis pada kemanusiaan ini kiranya bisa mejadi titik temu antara identitas keislaman dan kebangsaan yang selama ini kerap dipertentangkan oleh sebagian kalangan. Dengan mengembangkan ukhuwah insaniyyah, kita berharap muncul solidaritas berbasis kemanusiaan yang tidak dibatasi oleh sentimen keagamaan yang justru melunturkan persaudaraan kebangsaan. Dengan mengembangkan ukhuwah insaniyyah pula, kita berharap persaudaraan kebangsaan akan semakin kokoh dan solid.