Diskursus keagamaan kontemporer di Indonesia sering kali mengalami stagnasi pada ranah simbolisme politik. Energi kolektif umat kerap tersedot dalam pusaran perdebatan mengenai formalisme negara, perebutan kekuasaan, dan perebutan lahan tambang, seolah-olah esensi “kekhalifahan” hanya terbatas pada siapa yang duduk di takhta pemerintahan. Padahal, di balik hiruk-pikuk narasi kekuasaan tersebut, terdapat ancaman eksistensial yang jauh lebih nyata namun sering luput dari mimbar-mimbar dakwah: degradasi lingkungan yang kian masif.
Ya, di saat masyarakat sibuk saling sikut untuk mejadi pemimpin umat keagamaan, kita lupa menoleh ke sesama. Di saaat bersamaan, saat ini Ibu Pertiwi sedang terluka. Ratusan nyawa telah meregang akibat bencana alam di Sumatra.
Dalam perspektif ekoteologi, kerusakan alam sejatinya bukan semata persoalan teknis atau manajerial, melainkan cerminan dari krisis spiritualitas manusia modern. Pandangan ini kerap ditegaskan oleh Dr. Ir. Hayu Prabowo, M.Hum., Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH SDA). Beliau menekankan bahwa terjadinya krisis iklim pada dasarnya disebabkan oleh krisis moral.
Sebagai Founder Komunitas Iklim Sungai Cikeas (Kisuci), Hayu secara konsisten mendorong masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keimanan dan kearifan lokal dalam memacu gaya hidup berkelanjutan.
“Nilai iman dan budaya bisa menjadi fondasi kuat untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat, memperkuat edukasi lingkungan, dan melahirkan gerakan ekologis dari akar rumput,” ungkapnya dalam World Environment Day 2025, Faith for Earth Coalition UNEP bersama Interfaith Working Group on Pollution pada Juni lalu.
Pernyataan tersebut memberikan landasan teoretis sekaligus praksis mengenai urgensi Moderasi Beragama dalam spektrum yang lebih luas, termasuk lingkungan sosial dan ekologi. Moderasi hadir bukan sekadar sebagai “jalan tengah” yang kompromis atau strategi politis semata, melainkan sebagai strategi kebudayaan yang fundamental untuk menyelamatkan iman, akal, dan lingkungan hidup kita.
Melalui pendekatan ini, moderasi mengingatkan kita untuk melakukan reorientasi fokus: mengalihkan obsesi dari upaya menggulingkan sistem negara yang sah, menuju obsesi merawat kesalehan sosial dengan menjaga semesta. Narasi ini menegaskan bahwa tugas mendesak manusia sebagai khalifah fil ardh adalah merawat bumi yang sedang “sekarat” demi kemaslahatan seluruh bangsa, bukan mempercepat kehancurannya melalui konflik politik yang tidak produktif.
Selama ini, narasi Khalifah fil Ardh (wakil Tuhan di bumi) sering kali dibajak maknanya menjadi semata-mata mandat politik untuk berkuasa. Padahal, dalam esensi teologis yang paling dalam, menjadi Khalifah adalah menjadi rahmat bagi semesta alam.
Ya, kesalehan sosial (maslahat) hari ini harus diterjemahkan menjadi kesalehan ekologis. Sebab, mencintai tanah air (hubbul wathan) bukan hanya berarti siap mati membela perbatasan dari serangan militer asing, tetapi juga siap hidup untuk menjaga tanahnya dari kerusakan lingkungan. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Indonesia, jika kita membiarkan alam Indonesianya hancur?
Kini, kita perlu mendorong dakwah yang menyentuh aspek ekologis. Jika dulu jihad dimaknai sebagai mengangkat pedang melawan musuh yang nyata, maka jihad hari ini adalah melawan hawa nafsu eksploitatif yang merusak keseimbangan alam. Musuh kita hari ini adalah emisi karbon, sampah plastik, dan ketamakan korporasi maupun individu yang mengeksploitasi alam.
Sejatinya, mencintai Tuhan tidak cukup hanya dengan merapal doa di dalam masjid, tetapi harus dibuktikan dengan merawat ciptaan-Nya di luar masjid. Begitu pula mencintai Indonesia; ia tidak cukup dibuktikan dengan sekadar hormat pada bendera, tetapi dengan menjaga tanah tempat tiang bendera itu berdiri agar tidak tergerus longsor atau tenggelam oleh limbah.
