Peran Ulama dalam Negara: Bergandengan dengan Penguasa atau Menjaga Jarak?

Bukan kali ini, peran ulama dalam negara telah menjadi topik yang hangat dan sering diperdebatkan dalam sejarah Islam. Sebagai pewaris nabi dan penjaga misi kenabian, ulama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam, termasuk menjaga stabilitas masyarakat. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah ulama sebaiknya masuk dalam pemerintahan dan bergandengan dengan penguasa, atau lebih baik menjaga jarak untuk mempertahankan independensi dan integritas moral mereka?

Secara tradisional, ulama dianggap sebagai pewaris nabi yang bertugas menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam konteks negara, mereka sering berperan sebagai penasihat moral dan spiritual bagi masyarakat dan pemimpin. Ulama dalam sejarah peradaban Islam memiliki peran yang sangat penting. Pada zaman sahabat, misalnya, ulama berfungsi sebagai penjaga misi kenabian dan otoritas agama. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengontrol dan menasehati penguasa agar tidak menyimpang dari ajaran agama.​

Masuknya ulama dalam pemerintahan memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, ulama yang terlibat langsung dalam pemerintahan memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mereka dapat membantu menjaga moralitas dan etika dalam pemerintahan serta menghindari kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, kehadiran ulama dalam pemerintahan dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata umat, karena masyarakat melihat adanya representasi nilai-nilai agama dalam kebijakan negara.

Namun, ada juga risiko yang harus dipertimbangkan. Terlibatnya ulama dalam politik praktis sering kali membawa risiko politisasi agama. Ulama bisa kehilangan independensi dan objektivitasnya karena terikat oleh kepentingan politik. Hal ini dapat menyebabkan ulama tergoda untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok, yang akhirnya merusak integritas mereka. Adian Husaini menekankan bahwa ulama yang lebih mencintai harta dan kedudukan dapat menyebabkan kerusakan besar, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat yang mereka pimpin​​.

Sebaliknya, menjaga jarak dari pemerintahan memiliki keuntungan tersendiri. Dengan menjaga jarak, ulama dapat mempertahankan independensi dan integritas moral mereka. Mereka dapat lebih bebas mengkritik dan menasehati penguasa tanpa takut terhadap tekanan politik. Ini memungkinkan ulama untuk tetap menjadi suara yang murni dan otoritatif dalam menegakkan ajaran Islam. Selain itu, menjaga jarak dari politik praktis dapat mencegah politisasi agama dan menjaga agar agama tetap menjadi panduan moral yang murni.

Namun, jika ulama terlalu jauh dari pusat kekuasaan, pengaruh mereka dalam kebijakan negara bisa berkurang. Mereka mungkin tidak dapat langsung mengintervensi kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau yang merugikan umat. Dalam situasi ini, ulama perlu menemukan cara lain untuk tetap berpengaruh, seperti melalui pendidikan, dakwah, dan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil.

Mencari Model di Indonesia

Di Indonesia, hubungan antara ulama dan pemerintah telah lama menjadi bagian penting dari dinamika politik. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar, sering kali memberikan pandangan dan nasihat kepada pemerintah mengenai isu-isu keagamaan dan sosial. Namun, kedua organisasi ini juga berhati-hati dalam menjaga jarak dari politik praktis untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi mereka.

Misalnya, dalam banyak organisasi keagamaan telah menunjukkan sikap kritis berbagai kebijakan negara. Walaupun di sisi lain, organisasi keagamaan tidak memberikan materi pembangkangan dan anti terhadap negara.Sikap kritis ini menunjukkan bagaimana ulama dapat berperan aktif dalam mengawasi kebijakan negara tanpa harus terlibat langsung dalam politik praktis​.

Pilihan terbaik bagi ulama, apakah masuk dalam pemerintahan atau menjaga jarak, sangat bergantung pada konteks dan situasi. Keseimbangan antara pengaruh langsung dalam pemerintahan dan menjaga independensi moral adalah kunci untuk memastikan peran ulama tetap efektif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, ulama perlu terus beradaptasi dan menemukan cara terbaik untuk menjalankan peran mereka. Apakah dengan masuk dalam pemerintahan atau menjaga jarak, yang terpenting adalah menjaga agar mereka tetap menjadi penegak nilai-nilai Islam yang murni dan menjaga kesejahteraan umat.

Bukan persoalan apakah ulama yang bergandengan tangan dengan penguasa lantas dituduh ulama yang buruk. Justru oknum ulama yang selalu menyiarkan kebencian atas nama mengumbar dalil agama lebih berbahaya. Dengan berbalut seolah bersikap kritis, justru ia menampakkan penebaran kebencian, dari pada unsur menasehati penguasa.

Ulama harus komitmen menjaga moral bangsa dengan mengarahkan dan menasehati kebijakan negara. Bukan berarti ulama harus menggadaikan independsi, tetapi mempunyai tanggungjawab sosial keagamaan untuk menjaga negara ini tetap berdaulat.