Drona, Demokrasi, dan Autochthony

Drona adalah seorang pandita yang dikenal sakti. Ia berasal dari wilayah Atasangin yang terpaksa ingin mengubah nasibnya dengan menjual ilmu, harga diri, dan nilai-nilai keprofesiannya sebagai sorang pandita pada Kurawa di Hastinapura. Ia merupakan seorang guru baik dari pihak Kurawa, yang dinilai kurang baik, dan pihak Pandawa, yang kerap dinilai baik.

Dalam banyak kisah pewayangan, khususnya yang ber-gagrak Jogja, Drona seringkali dipermalukan oleh ksatria-ksatria yang identik dengan unsur tanah yang jelas berbeda dengan Drona yang cenderung berunsur angin atau udara. Tak kurang, dari Patih Gandamana dan sang ksatria Swalabhumi, Arya Setyaki, pernah menghajarnya habis-habisan hingga sang resi tampak penyok.

Pada tahun ini, Indonesia tengah menginjakkan kakinya diusia 78 tahun, dan di sepanjang sejarah itu telah banyak orang menyaksikan sebuah paham, ideologi, prinsip maupun sikap yang memicu sebuah penolakan—meskipun pada dasarnya hal-hal tersebut tak dapat dirangkum dalam kategori benar-salah ataupun baik-buruk.

Taruhlah komunisme, Negara Islam, khilafah, liberalisme atau bahkan nasionalisme radikal, yang senyatanya tak gampang bertahan dan dipertahankan di Indonesia. Dalam kategori benar-salah ataupun baik-buruk, siapakah—atau lebih tepatnya, dengan perangkat apakah—ideologi-ideologi atau prinsip-prinsip dan sikap-sikap bernegara semacam itu dapat dibenarkan ataupun disalahkan?

Namun kenyataannya, tetap saja di Indonesia ideologi-ideologi itu tertolak atau mendapatkan reaksi penolakan yang bahkan bertaraf “kejam.” Untuk memahami hal ini, saya pernah mengelaborasikan sebuah prinsip yang disebut sebagai prinsip autochthony, sebentuk keterasingan ide dengan Bumi yang dipijaknya, seperti halnya melihat pohon beringin yang tumbuh di depan gedung pentagon atau melihat pohon Baobab di depan istana negara.

Reaksi penolakan yang bertaraf “kejam,” laiknya pembasmian orang-orang yang ditengarai sebagai penganut komunisme di masa lalu Indonesia, pada dasarnya tak pula dapat dibenarkan ataupun juga disalahkan. Namun, kalau pun tak dapat dibenarkan atau disalahkan, kenapa peristiwa penolakan itu terjadi?

Penolakan-penolakan seperti itu dapat terjadi tersebab terdapat keterputusan pandangan (asimetris), atau keterputusan pendengaran (disonan) dalam kasus suara, antara pohon Baobab dengan istana negara di Jakarta. Jadi, baik kedua-duanya, baik ideologi atau prinsip-prinsip dan sikap-sikap bernegara maupun reaksi-reaksi penolakan atasnya, sama-sama jauh dari prinsip akal sehat. Inilah yang disebut autochthony itu.

Kewirangan atau kekalahan Drona, misalnya, yang jelas-jelas guru dari seorang Bima yang senyatanya bukan tandingan Arya Setyaki, jelas tak mungkin ditampung oleh sebentuk akal sehat. Namun kenyataannya, tetap wirang-lah sang maharsi itu di tangan sang ksatria Swalabhumi.

Dengan demikian, demokrasi, yang secara sederhana kerap dimaknai sebagai sebentuk kebebasan berpikir dan berekspresi akan dengan sendirinya mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan Bumi yang menjadi tempat berpijaknya. Pohon Baobab, barangkali, akan menjadi tak asimetris ketika dapat tumbuh di depan istana negara di Jakarta ketika di Indonesia air tak lagi berlimpah.