Ujaran Kebencian dan Politik Identitas sebagai Ancaman terhadap Demokrasi Indonesia

Pada hari Senin, 13 Maret 2023 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik. Kegiatan dengan tema Merajut Persatuan dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial dan Politik Identitas yang dapat Mengarah pada Aksi Terorisme dalam Pemilu 2024 dihadiri oleh seluruh perwakilan kontestan partai politik Pemilu 2024 dari 18 partai nasional maupun 6 partai lokal Aceh.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, turut hadir memberikan pidato kunci. Beliau memberikan arahan tentang pentingnya menjaga kemajemukan bangsa di tengah kontestasi politik Pemilu. Pengalaman Pemilu sebelumnya telah memberikan pelajaran tentang dampak polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat yang membahayakan persatuan.

Karena itulah, Wakil Presiden menegaskan kampanye politik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti mengeksploitasi sentimen SARA dalam politik. Secara khusus kepada BNPT, beliau memberikan arahan agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegetimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu SARA, apalagi tindakan kekerasan dan terorisme.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Mendagri memberikan penjelasan tentang indikator keberhasilan pemilu yang meliputi 4 hal; berjalan lancer dan aman sesuai aturan, partisipasi yang tinggi, tidak ada konflik dan kekerasan, dan penyelenggaraan pemerintahaan tetap berjalan baik Pusat maupun Daerah dalam masa penyelenggaran Pemilu.

Karena itulah, Tito mengharapkan keterlibatan seluruh pihak terutama partai politik untuk membantu kelancaran Pemilu dan mencegah konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan terutama menghindari politik identitas yang dapat mengarah pada timbulnya konflik kekerasan.

Kepala BNPT dalam sesi talkwshow dalam kegiatan tersebut memberikan poin-poin penting terutama terkait dengan ancaman ujaran kebencian dan politik identitas yang dapat mendorong lahirnya aksi kekerasan dan teror.

Membaca Indeks Demokrasi dan Kerawanan Pemilu 2024

Era Reformasi mendorong lahirnya demokratisasi politik yang memberikan jaminan kebebasan dan kesetaraan bagi warga negara dalam menyalurkan aspirasi dan berserikat. Dari tahun ke tahun pertumbuhan demokrasi Indonesia semakin membaik dibandingkan dengan orde terdahulu.

The Econonomist Intelligence Unit (EUI) yang mengukur indeks demokrasi negara-negara Indeks demokrasi menunjukkan kenaikan yang cukup siginifikan tingkat demokrasi Indoensia terutama pada tahun 2010 hingga tahun 2015 yang mencapai 72.82. Sementara pada tahun 2016 hingga tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6.71 dan pada tahun 2021 dan 2022 masih pada posisi osisi 6.71.

Memang selama 12 tahun terakhir, EIU mencatat trend demorkasi kita naik turun dengan melihat indikator pluralism dan proses pemilu, efektifitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Di tahun 2022 ini memang aspek budaya politik demokratis dan kebebasan sipil dianggap turun di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, perlu dicatat partisipasi politik melalui Pemilu di Indonesia dari penyelenggaraan pemilu semakin meningkat. Pada tahun 2014 misalnya mencapai 75,11 persen dan pada tahun 2019 naik 81,69 persen. Kenaikan ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu sebagai penyaluran politik rakyat masih tinggi.

Penting diperhatikan dalam proses Pemilu perlu diwaspadai potensi kerawanan. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu menjadi sangat penting dipahami sebagai proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu.

Pada pemilu 2024 Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu di 34 Provinsi dengan menghasilkan ada 5 Provinsi dalam tingkat kerawanan tinggi dan 5 provinsi dengan tingkat kerawanan ssedang. Tingkat kerawanan ini diukur melalui 4 dimensi 1) konteks sosial politik (meliputi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara), 2) penyelengaraan pemilu (meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu dan pengawasan pemilu), 3) kontestasi (hak dipilih dan kampanye calon), 4) partisipasi (pemilih dan kelompok).

Indeks Toleransi di Tahun Politik

Kerawanan Pemilu yang patut dikahwatirkan adalah persoalan polarisasi dan gesekan masyarakat akibat perbedaan politik. Bagaimana toleransi juga bisa memainkan perannya dalam politik. Litbang Kompas pada 8-10 November 2022 telah melakukan Survey terhadap indeks toleransi di tahun politik.

Secara umum, masyarakat masih meyakini bahwa kultur bangs aini masih toleran. Namun, ada yang begitu pesimis dengan mengatakan masyarakat kita sudah mulai tidak toleran sebesar 18, 7 persen.

Tingkat pesemisme terhadap toleransi masyarakat dipengaruhi oleh kekhawatiran hilangnya toleransi di tahun politik. Bahkan 53, 5 persen masyarakat khawatir toleransi masyarakat hilang karena persoalan politik. Penyebab hilangnya toleransi masyarakat di masa politik paling besar karena ketidakdewasaan masyarakat, ulah para elit politik, politik identitas , gesekan pemilu 2019 yang masih membekas dan munculnya buzzer politik di media sosial.

Kekhwatiran masyarakat terhadap potensi gesekan, polarisasi sosial dan hilannya toleransi di tahun politik karena melihat apa yang telah terjadi di tahun politik 2019. Kementerian Kominfo misalnya mencatat menjelang tahun 2019, konten paling banyak bertebaran di media sosial seputar hoaks isu sosial politik sebesar 91.80 persen. Konten berikutnya adalah persoalan ujaran kebencian bernuansa SARA sebesar 88, 60 persen.

Dampak dari politik tahun 2019 bisa kita amati dari munculnya polarisasi pendukung kontestan politik dengan mengeksploitasi perbedaan identitas primordial. Selain itu kita juga bisa menyaksikan merebaknya politisasi sentiment SARA, konten ujaran kebencian, adu domba dan hoaks akibat kontestasi politik.

Potensi Gerakan dan Jaringan Terorisme pada Pemilu 2024

Terdapat perubahan strategi oleh kelompok radikal-terorisme yang dahulu lebih mengutamakan kekerasan, sekarang beralih pada usaha meraih kekuasaan melalui jalur politik. Perambahan ke dunia politik oleh kelompok teror ini dilakukan dengan strategi taqiyah dan tamkin.

Taqiyah merupakan siasat kepura-puraan untuk menerima sistem yang ada untuk mencapai penguasaan (tamkin) di suata negara melalui penyusupan ke sistem politik yang ada. Dalam pelaksanaan Pemilu perlu ditingkatkan kewaspadaan. Mengingat pada momen Pemilu 2019, kelompok jaringan teror mengajak simpatisannya untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu dengan Tindakan kekerasan.

Belajar pada Pemilu 2019, kelompok radikal terorisme terus memainkan narasi di berbagai media sosial untuk mempengaruhi dan membangun opini di tengah masyarakat. Beberapa narasi yang muncul pada tahun 2019 yang kemungkinan tetap akan menjadi propaganda di tahun 2024 adalah seputar Isu Golput Ideologis (ajakan golput karena menganggap sistem pemilu adalah kafir), Preferensi politik berdasarkan kesamaan keyakinan, Menebar hoax menjatuhkan kontestan berdasarkan sentimen SARA, Ajakan untuk menggagalkan Pemilu dan Mengadu domba antar masyarakat di tahun politik.

Apa yang diharapkan dari permainan narasi tersebut adalah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat yang mendorong lahirnya kekerasan dan konflik sosial. Ketika konflik terjadi di situlah sebenarnya ruang operasi kelompok radikal bermain. Sebuah rumus yang tidak bisa dilupakan bahwa wilayah konflik merupakan ladang subur tumbuhnya gerakan radikalisme dan terorisme.

Harapan Pemilu 2024

Pelaksanaan Pemilu 2024 harus diupayakan bersama untuk berlangsung secara demokratis, terbuka, aman dan damai. Pemilu 2024 harus mencerminkan semangat demokrasi Pancasila.

Demokrasi Indonesia bukan demokrasi Liberal, tetapi Demokrasi berasaskan Pancasila berdasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusaywaratan (gotong rotong ) dan keadilan sosial. Nafas ini harus menjadi semangat dan nilai dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Kontestasi politik bukanlah ruang untuk menumbuhkan polarisasi apalagi segerasi. Pemilu adalah sarana mewujudkan interagsi yang lebih kuat. Karena itulah, penting menjaga Pemilu yang berkualitas dan bermartabat dengan tetap menjujung persatuan dalam kebhinekaan dengan tidak mengeksploitasi dan politisasi Identitas.

Penting bagi seluruh masyarakat, terutama kontestan politik untuk menjadikan Pemilu sebagai ruang demokrasi kondusif dan sehat dalam mendapatkan legitimasi rakyat untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Partai politikharuskonsisten memberikan pendidikan dan keteladan politik kepada masyarakat.

Partai politik harus nembangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila bukan dengan menghalalkan segalanya demi politik praktis. Perilaku elite politik akan memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat.

Mari bangun iklim sehat dan kondusif dalam kontestasi politik untuk kepentingan persatuan dan kesatuan. Tujuannya agar pulih kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap pemilu sebagai instrumen dalam melakukan perubahan bangsa yang lebih baik.