Sejarah bangsa Indonesia tidak ditulis di atas selembar kertas kosong, melainkan diukir melalui darah, air mata, serta kompromi para pendiri bangsa yang merajut kemajemukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Namun, di tengah arus informasi digital yang bergerak cepat, masa lalu yang penuh dinamika ini kerap menjadi medan pertempuran narasi. Salah satu ancaman paling laten dan berbahaya hari ini adalah revisionisme sejarah, khususnya upaya memutarbalikkan fakta mengenai gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).
Kelompok radikal-teroris secara sistematis mencoba mendistorsi sejarah DI/TII, mengubah wajah sebuah pemberontakan bersenjata menjadi seolah-olah sebagai perang suci (holy war). Jika tidak dibongkar, distorsi ini berpotensi meracuni memori kolektif generasi muda yang minim literasi historis, sehingga mengancam fondasi kebangsaan kita dari dalam.
Secara historis, gerakan DI/TII yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo di Jawa Barat adalah gerakan separatis yang mengangkat senjata melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah. Mereka ingin mengganti dasar negara dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Konflik ini menelan banyak korban jiwa, merusak infrastruktur, serta mengancam disintegrasi bangsa pada masa-masa awal kemerdekaan ketika republik ini sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya.
Namun, kelompok radikal masa kini mencoba melakukan sanitasi atau pencucian sejarah. Mereka menggunakan strategi pseudo-sejarah dengan mencampurkan potongan-potongan dalil keagamaan dengan narasi masa lalu untuk membingkai ulang fakta. Dalam narasi palsu ini, para tokoh pemberontak dipoles menjadi pahlawan tanpa cacat, sementara tindakan makar, teror, dan pertumpahan darah berusaha dibersihkan dengan dalil-dalil keagamaan.
Taktik ini dirancang secara sadar untuk menciptakan ilusi kepahlawanan. Generasi muda yang rentan dan haus akan identitas diri sering kali termakan oleh narasi bahwa sikap para pemberontak di masa lalu itu adalah wujud keberanian dan kepahlawanan sejati. Padahal, sejatinya hal itu merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap kesepakatan nasional yang telah dirumuskan para ulama dan pemimpin bangsa pendahulu.
Membongkar Revisionisme Sejarah
Untuk membongkar upaya pembelokan sejarah ini, kita dapat meminjam perspektif sosiologi sejarah yang dipelopori oleh sosiolog Prancis, Maurice Halbwachs. Ia merumuskan tentang pentingnya dimensi memori kolektif dalam historiografi modern.
Halbwachs berteori bahwa ingatan manusia bukanlah sesuatu yang murni bersifat individu, melainkan dibentuk oleh kelompok sosial tempat ia hidup. Bangsa yang besar dirawat oleh memori kolektif yang jujur, termasuk mengenang apa adanya peristiwa masa lalu, baik pahit maupun manis.
Kelompok radikal tampaknya memahami betul teori ini, tetapi mereka memanfaatkannya secara destruktif. Mereka sengaja merekayasa narasi sejarah untuk memutus hubungan generasi muda dari memori kolektif bangsa yang autentik. Ketika upaya itu berhasil, maka agenda kaum radikal untuk mengubah dasar negara itu kian terbuka lebar.
Lebih lanjut, Halbwachs juga berteori bahwa masa lalu idealnya tidak dilihat apalagi dinilai dan dihakimi melalui perspektif kekinian. Menilai atau menghakimi peristiwa masa lalu menggunakan ukuran, standar, atau kepentingan politik masa kini adalah sebuah bentuk kekeliruan moral yang akut.
Dalam konteks Indonesia, kelompok radikal kerap memakai bias perspektif untuk menghakimi sejarah masa lalu. Misalnya, ketika membahas tengang DI/TII yang hampir pasti dinarasikan sebagai perjuangan menegakkan syariah Islam. Padahal, gerakan itu juga sarat dan kental nuansa politis, yakni persaingan politik antara Soekano dan R. M. Kartosoewirjo. Dengan pisau analisis sejarah kritis, kita bisa melihat bahwa sejarah tidak bisa dipahami dengan logika hitam-putih.
Dari Romantisisme ke Aksi Ekstremisme
Revisionisme sejarah DI/TII adalah ancaman serius bagi bangsa lantaran melahirkan dua hal. Di satu sisi, revisionisme sejarah DI/TII ini rawan memicu sakralisasi pemberontakan. Pemberontakan berdarah yang memakan banyak korban disucikan atau disakralkan hanya karena dibingkai dengan narasi keagamaan.
Di sisi lain, revisionisme sejarah DI/TII juga memicu glorifikasi ekstremisme kekerasan. Praktik destruktif yang dilakukan kelompok DI/TII, misalnya membunuh aparat keamanan, akan dianggap sebagai hal yang heroik. Jika dibiarkan, sakralisasi pemberontakan dan glorifikasi kekerasan itu akan mengancam eksistensi bangsa dan negara.
Melawan revisionisme sejarah harus dimulai dengan merevitalisasi pemahaman sejarah di kalangan remaja dan anak muda. Dalam konteks ini, sekolah dan pesantren memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membekali murid dan santrinya dengan pemahaman sejarah yang utuh.
Lebih spesifik dalam konteks sejarah DI/TII, murid dan santri wajib memahami konteks munculnya DI/TII dari perspektif sosiologis dan politis. Murid dan santri wajib paham bahwa gerakan Darul Islam tidak murni muncul karena faktor teologis, namun juga sarat kepentingan politis.
Pertama, reorientasi literasi historis harus digalakkan. Sekolah, pesantren, kampus, dan komunitas online harus aktif membekali generasi muda dengan metode berpikir kritis. Sejarah harus diajarkan secara utuh—bukan sebagai dongeng mitos, melainkan sebagai pelajaran empiris tentang bagaimana bangsa ini merdeka di atas perbedaan yang luas.
Kedua, dalam konteks yang lebih luas kita perlu meluruskan ulang makna pemberontakan dan kekerasan dari perspektif keagamaan. Dalam konteks Islam, misalnya, pemberotakan alias bughat jelas merupakan tindakan yang dilarang atau diharamkan. Begitu pula, kekerasan merupakan tindakan yang dilaknat oleh Allah dan menjadi dosa besar umat manusia.
Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah memperkuat pemahaman tentang istilah taghut dan negara bangsa. Sakralisasi pemberontakan dan glorifikasi kekerasan di balik revisionisme sejarah DI/TII ini tumbuh subur di tengah kerancuan memaknai taghut dalam konteks negara bangsa.
Sebagian kalangan merujukkan istilah taghut pada bentuk ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Maka, segala produk hukum yang dilahirkan dari dua sumber itu akan dicap sebagai taghut yang harus dilawan. Padahal, dalam konteks negara bangsa, taghut idealnya ditafsirkan sebagai kekuatan dominan yang menindas, brutal, dan pro-kekerasan. Dalam tafsiran yang demikian ini, kelompok ekstremis kiranya juga bisa disebut sebagai taghut.
