Provokasi lintas iman bukan sekadar perbedaan pandangan antarumat beragama. Ia merupakan tindakan membangun permusuhan dengan memanfaatkan sentimen keagamaan, prasangka, dan rasa keterancaman terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Agama yang semestinya menjadi sumber nilai moral, kasih sayang, dan kedamaian justru dipelintir menjadi alat untuk membangun sekat sosial.
Fenomena tersebut semakin mengkhawatirkan ketika ruang digital menjadi arena penyebaran kebencian. Potongan ceramah tanpa konteks, informasi yang dimanipulasi, konten provokatif, hingga narasi yang mempertentangkan agama dan tradisi lokal dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi masyarakat. Bahkan, perbedaan keyakinan yang sebelumnya dapat dikelola melalui dialog berpotensi berubah menjadi konflik akibat informasi yang tidak terverifikasi.
Fenomena intoleransi hari ini tidak cukup dipahami sebagai persoalan ketidaksukaan terhadap kelompok yang berbeda. Lebih jauh, intoleransi telah berkembang menjadi praktik dominasi identitas, yakni ketika seseorang atau kelompok merasa memiliki otoritas untuk menentukan siapa yang berhak hidup, beribadah, berekspresi, dan memperoleh ruang aman di tengah masyarakat. Inilah yang dapat disebut sebagai tirani identitas: penggunaan identitas agama, suku, maupun kelompok sosial sebagai instrumen kekuasaan untuk membatasi hak orang lain.
Untuk memutus rantai intoleransi, generasi muda perlu memiliki kemampuan membedakan kritik dengan kebencian, dakwah dengan provokasi, serta perbedaan pendapat dengan permusuhan. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan melalui konfrontasi. Tidak semua kritik terhadap praktik keagamaan merupakan serangan terhadap agama. Demikian pula, tidak semua tradisi lokal harus dipertentangkan dengan ajaran keagamaan.
Narasi yang mempertentangkan nenek moyang dengan agama sering kali dibangun melalui dikotomi yang tidak produktif. Padahal, masyarakat Indonesia memiliki pengalaman historis dalam mempertemukan nilai-nilai agama dengan kebudayaan lokal. Kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, penghormatan kepada tamu, dan kepedulian terhadap sesama merupakan modal sosial yang dapat memperkuat kehidupan bersama.
Kontra narasi juga harus diarahkan pada politisasi dakwah. Dakwah sejatinya merupakan aktivitas menyampaikan nilai kebaikan, mengajak kepada kebajikan, dan membangun kemaslahatan. Ketika dakwah digunakan untuk membenarkan intimidasi, menyebarkan kebencian, atau menghasut masyarakat agar menolak hak kelompok lain, maka substansi dakwah telah bergeser menjadi instrumen konflik.
Generasi muda perlu memahami bahwa kesalehan tidak diukur dari seberapa keras seseorang menyerang kelompok berbeda, melainkan dari kemampuan menghadirkan kemanfaatan dan menjaga martabat manusia. Dalam perspektif Islam, prinsip rahmatan lil ‘alamin mengajarkan bahwa kehadiran agama harus membawa rahmat, bukan menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan.
Kontra narasi berikutnya adalah melawan manipulasi rasa keterancaman dan ilusi mayoritarianisme. Jumlah mayoritas tidak memberikan hak kepada suatu kelompok untuk menghapus hak kelompok minoritas. Demokrasi bukanlah kekuasaan tanpa batas dari kelompok yang paling banyak, melainkan sistem yang menjamin hak setiap warga negara.
Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan beribadah, sedangkan Pasal 28I ayat (2) menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, keamanan rumah ibadah dan kebebasan menjalankan keyakinan bukanlah hadiah dari kelompok mayoritas, melainkan hak konstitusional yang wajib dilindungi negara.
Oleh karena itu, setiap tindakan intimidasi dan persekusi tidak boleh dinormalisasi dengan alasan menjaga ketertiban, membela agama, ataupun mempertahankan identitas kelompok. Persoalan administratif harus diselesaikan melalui prosedur hukum, bukan tekanan massa. Supremasi hukum harus berdiri di atas intimidasi.
