Tarik-menarik antara agama dan negara bukanlah cerita baru dalam panggung politik Indonesia; ia lahir bersamaan dengan berdirinya republik ini.
Sejak awal kemerdekaan, perdebatan tajam telah membelah para pendiri bangsa, apakah Islam harus dilembagakan secara formal dalam struktur negara, ataukah Indonesia harus berdiri sebagai negara kebangsaan yang netral dari dominasi satu agama tertentu?
Titik temu sejatinya telah tercapai pada 1945 melalui penetapan Pancasila sebagai manifestasi nilai universal yang merangkul kebhinnekaan. Kendati Indonesia tidak dideklarasikan sebagai negara agama, aspirasi politik umat tetap memiliki ruang besar melalui partai seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama.
Namun, konsensus nasional ini menghadapi ujian berdarah pada dekade 1950-an ketika faksi Islam politik militan menolak kompromi dan memilih jalan senjata.
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) menjadi bukti nyata berbahayanya ambisi teologis yang dipaksakan. Merespons haluan negara yang dianggap sekuler, S.M. Kartosoewirjo menyusun Qanun Asasi pada 1948 sebagai konstitusi Negara Islam Indonesia (NII), yang mengklaim NII sebagai “anugerah Tuhan” dengan Al-Qur’an dan Hadis sebagai hukum tertinggi.
Pemberontakan bersenjata ini menjalar dari Jawa Barat, Jawa Tengah (Amir Fatah), Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), Aceh (Daud Beureueh), hingga Kalimantan Selatan (Ibnu Hadjar), dan memicu bentrokan fisik dengan Pasukan Siliwangi (TNI).
Jalan kekerasan NII membuktikan bahwa kekhawatiran tokoh nasionalis dan Kristen, seperti Arnold Mononutu, sangat beralasan. Formalisasi satu agama ke dalam negara hanya akan mereduksi kelompok lain menjadi warga negara kelas dua. Meski NII lumpuh pasca-penangkapan Kartosoewirjo pada 1962, ideologinya gagal dipadamkan.
Mengapa ketegangan antara “Islam” dan negara terus berulang?
Akar persoalannya sama sekali bukan terletak pada doktrin ajaran Islam, melainkan pada cara Islam diartikulasikan secara sosial, kultural, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat yang majemuk. Gesekan ini lahir dari benturan dua cara pandang; Islam formalistik-eksklusif vis a vis Islam substansial-inklusif.
Kelompok formalistik terjebak pada obsesi simbol dan legalitas hukum, namun abai bahwa memaksakan eksklusivitas di atas bangsa yang heterogen adalah resep pasti menuju perpecahan. Sebaliknya, pandangan Islam substansial menegaskan bahwa ruh keislaman seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum justru telah menyatu di dalam Pancasila.
Para pemikir Muslim progresif seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholish Madjid, dan Munawir Sjadzali membuktikan bahwa NKRI dan Pancasila bukanlah antitesis dari Islam, melainkan tujuan final perjuangan umat Islam Indonesia. Tanpa perlu label formal “Negara Islam”, nilai luhur Islam justru tumbuh paling harmonis dalam bingkai kebhinnekaan.
Sayangnya, residu kelompok konservatif-radikal yang kehilangan panggung pasca-pembubaran NII menolak kenyataan ini. Mereka sekadar “berganti baju” menjadi jaringan seperti Jemaah Islamiyah, Jamaah Ansharu Tauhid, Jamaah Ansharu Daulah, hingga Majelis Mujahidin Indonesia, dengan figur seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir.
Terlepas dari ada atau tidaknya provokasi langsung dalam aksi teror tertentu, keberadaan figur dengan rekam jejak fundamentalis tersebut kerap dijadikan simbol oleh kelompok ekstremis bahwa perjuangan menegakkan syariat formal belum mati.
Kini, medan gerilya itu telah berpindah dari hutan belantara ke layar gawai. Propaganda perombakan sistem negara tidak lagi sekadar diteriakkan dari mimbar ke mimbar, melainkan disusupkan lewat takarir ringan di media sosial.
Senjata utama para “formalis syariat” ini misalnya adalah memanipulasi psikologi umat melalui narasi viktimisasi dengan menanamkan ilusi bahwa Islam sedang ditindas, dijajah, dan dimiskinkan.
Menghadapi transformasi ini, masyarakat harus siaga. Kewaspadaan kritis di ruang digital adalah kunci agar media sosial tetap menjadi ekosistem yang damai bagi kebhinnekaan, bukan lahan subur bagi kelompok intoleran.
