Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo selalu menjadi noktah panas dalam lintasan sejarah Indonesia. Melalui Negara Islam Indonesia (NII), ia berambisi memformalisasi syariat Islam pasca-kemerdekaan dengan jalan berdarah.
Sebagaimana dicatat Cornelis Van Dijk dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (1983), obsesi tersebut memicu rentetan pemberontakan bersenjata melalui Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mulai dari Jawa Barat pada 1949 hingga merembet ke Sulawesi Selatan pada 1950 di bawah komando Kahar Muzakkar.
Tragedi ini berakhir dengan eksekusi mati Kartosoewirjo pada 5 September 1962, setelah putusannya ditandatangani oleh sahabat lamanya sekaligus Presiden RI saat itu, Ir. Soekarno.
Namun, puluhan tahun berselang, muncul upaya sistematis dari para simpatisan dan murid ideologis NII untuk memutihkan sejarah. Mereka menolak label “pemberontak” dan berusaha memoles citra Kartosoewirjo sebagai “patriot Islam” yang diklaim sekadar meneruskan sanad perjuangan sang guru, H.O.S. Tjokroaminoto.
Pembelokan Sanad Intelektual H.O.S. Tjokroaminoto
Di sinilah letak cacat logika terbesar para pembela Kartosoewirjo. Mengklaim pemberontakan NII sebagai warisan murni Tjokroaminoto adalah bentuk pendangkalan sejarah. Memang benar Tjokroaminoto adalah perintis aktivisme politik Islam anti-kolonial yang menginginkan nilai Islam menjiwai kemerdekaan.
Namun, visi yang ia bangun adalah sosialisme Islam yang inklusif dan emansipatoris, bukan negara teokrasi yang eksklusif.
Dalam bukunya, Islam dan Sosialisme (2008), Tjokroaminoto berpijak pada Q.S. Al-Baqarah: 213 untuk menegaskan bahwa esensi Islam adalah persaudaraan kemanusiaan dan persahabatan sejati.
Ia bahkan mengakomodasi sistem demokrasi, dengan catatan rakyat harus memiliki suara langsung dalam urusan negara tanpa dikebiri oleh elitisme sistem perwakilan.
Bukti paling sahih bahwa Tjokroaminoto tidak pernah mewariskan doktrin formalisme tunggal yang kaku tampak dari spektrum murid-murid utamanya. Di rumah penuh diskusi intelektual milik Tjokroaminoto, lahir tiga tokoh besar dengan haluan berbeda; Soekarno yang meramu nasionalisme, kesetaraan, dan persatuan bangsa; Semaun yang memelopori gerakan kiri dan perlawanan buruh terhadap ketidakadilan ekonomi; serta Kartosoewirjo.
Falsafah terkenal Tjokroaminoto, “Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat” menuntut perpaduan utuh antara rasionalitas ilmu, kemurnian spiritualitas, dan kematangan strategi politik.
Sayangnya, tiga pesan luhur ini terdistorsi secara fatal di tangan Kartosoewirjo. Alih-alih menghidupkan nilai substantif Islam melalui siasat kenegaraan yang matang, Kartosoewirjo justru berbelok dengan memilih revolusi bersenjata berbalut kedok “formalisasi” syariat.
Demi mendongkrak heroisme semu Kartosoewirjo, simpatisan NII kerap mendelegitimasi Soekarno sebagai “pengkhianat” yang dituduh berbohong soal ancaman pemisahan diri masyarakat Indonesia Timur guna menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Mereka juga menuduh cap “pemberontak” hanyalah rekayasa sejarah kaum nasionalis sekuler.
Tuduhan ini runtuh bila dihadapkan pada fakta sejarah dan kajian akademik independen. Penghapusan tujuh kata oleh Soekarno, Hatta, dan para pendiri bangsa bukanlah penolakan terhadap nilai Islam, melainkan kompromi politik tingkat tinggi demi menyelamatkan republik yang baru merdeka dari perpecahan.
Di titik genting itulah terlihat garis pemisah yang tegas antara negarawan dan pemberontak: ketika Soekarno dan Hatta menundukkan ego sektarian demi merangkul kemajemukan lewat Pancasila, Kartosoewirjo justru menodongkan senjata ke dada republik yang masih rapuh.
Chiara Formichi dalam Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia (2010), turut mengonfirmasi bahwa pembentukan DI (1948) dan deklarasi NII (1949) yang meluas ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan adalah gerakan bersenjata melawan pemerintah sah akibat ketidakpuasan ideologis.
Sikap eksklusif ini sejatinya sudah berakar sejak tulisan Kartosoewirjo di koran Fadjar Asia (3 November 1928) yang menggagas konsep mono-humanisme, sebuah obsesi penyeragaman umat berbasis klaim tauhid tunggal yang bertolak belakang dengan realitas Nusantara yang majemuk.
Andaikata Kartosoewirjo memilih turun gunung dan berdialog secara diplomatis bersama perancang kemerdekaan lainnya, sejarah tentu akan mencatatnya sebagai tokoh penting bangsa.
Namun, ia memilih jalan kekerasan demi memuaskan ego politik-ideologisnya. Pada akhirnya, kekerasan atas nama agama, siapa pun aktornya, termasuk NII, tidak akan pernah bisa dibenarkan maupun disulap menjadi heroisme dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
