Bahaya Normalisasi Intimidasi Berbasis Doktrin al-Wala’ wal Bara’

Bahaya Normalisasi Intimidasi Berbasis Doktrin al-Wala’ wal Bara’

- in Narasi
3
0
Bahaya Normalisasi Intimidasi Berbasis Doktrin al-Wala' wal Bara'

Intimidasi atas nama agama merupakan salah satu bentuk penyimpangan paling serius dalam kehidupan beragama kita mutakhir. Tindakan yang semestinya ditolak karena merampas hak orang lain justru memperoleh pembenaran melalui narasi pembelaan akidah.

Persekusi, pembubaran ibadah, hingga pelarangan pembangunan rumah ibadah tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama, melainkan diklaim sebagai bentuk ketegasan menjaga keyakinan.

Salah satu doktrin yang kerap ditarik ke dalam pembenaran semacam itu ialah al-wala’ wal bara’. Melalui penafsiran yang sempit dan eksklusif, doktrin tentang loyalitas dan sikap berlepas diri dalam persoalan akidah diubah menjadi garis pemisah sosial. Perbedaan keyakinan diperlakukan sebagai ancaman, sedangkan tindakan menekan kelompok lain dilegitimasi dengan dalil-dalil.

Padahal, loyalitas keagamaan tidak sama dengan permusuhan sosial. Seorang Muslim dapat teguh memegang akidah tanpa mengusik kebebasan beribadah orang lain. Menolak ajaran agama lain tidak berarti menolak keberadaan pemeluknya sebagai warga negara. Batas itu jelas, tetapi sengaja dikaburkan oleh mereka yang ingin menjadikan identitas agama sebagai alat menguasai ruang publik.

Ketakutan yang terus dipelihara membuat prasangka tampak seperti kewaspadaan, dan melakukan pelanggaran hak seolah menjadi kewajiban.

Kita dapat melihat fenomena tersebut dalam berbagai bentuk. Ada jemaat yang dipaksa menghentikan ibadah karena tekanan massa. Ada warga yang mengalami persekusi setelah kegiatan keagamaannya dituduh menyimpang. Ada pula pembangunan tempat ibadah yang dihalangi, meski warga setempat telah menempuh prosedur yang berlaku. Dalam sejumlah kejadian, ancaman dan pengerahan massa lebih dahulu bekerja daripada hukum.

Yang mengkhawatirkan bukan hanya tindakan itu sendiri, melainkan penerimaan sosial terhadapnya. Ketika pembubaran ibadah disebut penertiban, intimidasi dianggap nasihat, dan pelarangan rumah ibadah diklaim sebagai pembelaan lingkungan, kekerasan memperoleh bahasa yang terhormat. Publik perlahan kehilangan kepekaan. Korban tidak lagi dilihat sebagai warga yang haknya dilanggar, melainkan sebagai pihak yang dianggap pantas ditekan.

Di titik inilah normalisasi itu bekerja. Ia tidak selalu dimulai dari serangan besar. Sering kali ia tumbuh melalui pembiaran terhadap ancaman kecil, pembenaran di media sosial, lalu pengulangan narasi bahwa kelompok berbeda adalah bahaya. Lama-kelamaan, tindakan yang semestinya memicu kecaman justru memperoleh tepuk tangan.

Ruang digital membuat persoalan ini semakin rumit. Potongan ceramah, unggahan provokatif, dan video pembubaran ibadah dapat beredar tanpa konteks. Seruan untuk menjaga akidah lalu disisipi ajakan mengawasi, mengusir, bahkan menghentikan kegiatan kelompok lain. Ketika konten semacam itu terus dibagikan, intimidasi tampak seperti respons kolektif yang sah. Padahal, viralitas bukan ukuran kebenaran, dan jumlah pendukung bukan ukuran keadilan.

Karena itu, sebagai umat yang beradab, kita seharusnya membedakan keteguhan iman dari kesewenang-wenangan. Doktrin al-wala’ wal bara’ tidak semestinya dijadikan stempel untuk menghalalkan tindakan yang melukai sesama warga.

Agama tidak kehilangan kemuliaannya karena umat lain beribadah dengan damai. Justru martabat keberagamaan diuji saat seseorang mampu menjaga keyakinan tanpa merampas hak orang lain.

Jika persekusi, pembubaran ibadah, dan pelarangan rumah ibadah terus dinormalisasi, yang terancam bukan hanya kelompok minoritas, melainkan fondasi hidup bersama. Negara hukum tidak boleh tunduk pada intimidasi yang mengenakan jubah kesalehan.

Facebook Comments