Di masa lalu, wajah premanisme dan radikalisme agama mudah dikenali di ruang publik. Fenomena itu hadir secara fisik lewat teriakan di jalanan, kerumunan massa yang mengepung tempat ibadah, atau selebaran gelap yang disebarkan secara sembunyi-sembunyi.
Namun, di era media sosial hari ini, ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan kerukunan warga telah berganti rupa menjadi jauh lebih senyap, sistematis, dan sulit dilacak: teror yang bekerja di balik jubah algoritma.
Belakangan, kita menyaksikan fenomena mengkhawatirkan di ruang digital Indonesia. Terjadi perkawinan silang yang erat antara premanisme digital dan narasi radikalisme agama. Kedua entitas yang semula tampak berbeda kini melebur menjadi satu ekosistem yang saling menguntungkan di linimasa media sosial.
Dalam sosiologi komunikasi digital, premanisme siber merujuk pada perilaku perundungan terkoordinasi (coordinated harassment), penguntitan daring (doxxing), hingga pelaporan massal terhadap akun-akun yang dianggap berseberangan.
Ketika praktik premanisme ini kawin dengan radikalisme agama, aksi intimidasi di ruang maya tidak lagi tampak sebagai tindak kriminal biasa, melainkan dibungkus dengan jubah “pembelaan moral” bahkan “amar makruf nahi munkar”.
Pola kerjanya sangat terstruktur dan berulang. Begitu seorang akademisi, seniman, pemuka agama moderat, atau warga biasa mengunggah pandangan yang mempromosikan inklusivitas atau mengkritik intoleransi, pasukan siber ini langsung bergerak.
Mereka memotong pernyataan target di luar konteks, menempelkan label-label teologis yang mematikan, seperti “sesat”, “penista”, atau “musuh umat”, lalu memviralkannya secara serentak.
Setelah sentimen kemarahan publik terbentuk, premanisme digital mengambil alih panggung. Alamat rumah, nomor telepon pribadi, tempat kerja, hingga identitas anggota keluarga target disebarluaskan di grup-grup percakapan terbuka.
Ancaman kekerasan fisik dilontarkan secara terang-terangan di kolom komentar maupun pesan langsung (direct message). Tujuannya bukan lagi beradu argumen, melainkan menciptakan efek gentar agar siapa pun yang bersuara jernih memilih bungkam demi keselamatan diri dan keluarganya.
Algoritma sebagai Alat Teror
Mengapa aksi premanisme digital berbalut sentimen agama ini begitu cepat membesar dan tampak seolah-olah mewakili suara mayoritas? Jawabannya terletak pada cara kerja algoritma media sosial itu sendiri.
Platform digital modern dibangun di atas arsitektur ekonomi perhatian yang mengutamakan interaksi tinggi. Algoritma tidak memiliki nurani untuk membedakan antara diskusi sehat dan pengeroyokan siber.
Bagi mesin algoritma, ribuan komentar penuh cacian, seruan boikot, dan perdebatan sengit dalam waktu singkat dibaca sebagai sinyal bahwa sebuah topik sedang hangat alias hype dan layak didorong ke beranda jutaan pengguna lainnya.
Di titik inilah algoritma berperan sebagai pengeras suara bagi teror digital. Pasukan pendengung (buzzer) radikal memanfaatkan celah ini dengan melakukan serangan terkoordinasi pada menit-menit awal sebuah unggahan muncul.
Begitu algoritma menangkap lonjakan interaksi emosional tersebut, konten provokatif itu langsung melesat menjadi trending topic yang lantas memancing warga biasa yang tidak tahu duduk perkaranya untuk ikut menghakimi target.
Ironisnya, fitur keamanan platform pun kerap dibajak sebagai senjata premanisme. Akun-akun milik pegiat toleransi atau korban intimidasi justru dilaporkan secara massal dengan tuduhan pelanggaran standar komunitas, sehingga akun mereka ditangguhkan sementara pelaku teror terus melenggang bebas dengan menggunakan akun-akun anonim baru.
Kawin silang antara premanisme digital dan radikalisme agama bukan sekadar urusan perang komentar di internet. Ia adalah ancaman nyata bagi demokrasi dan keamanan warga negara. Sejarah berulang kali membuktikan bahwa kekerasan verbal dan pengumbaran data pribadi di ruang siber sering kali menjadi pintu masuk bagi persekusi fisik di dunia nyata.
Mengakhiri Premanisme Digital
Membiarkan teror berjubah algoritma terus berlangsung sama artinya dengan membiarkan hukum rimba berlaku di ruang digital kita. Untuk memutus rantai kolaborasi berbahaya ini, diperlukan langkah tegas dari tiga lini sekaligus.
Pertama, penegakan hukum yang tidak tebang pilih di ruang siber. Aparat penegak hukum harus memperlakukan praktik doxxing, ancaman kekerasan, dan pengeroyokan siber bermuatan SARA sebagai kejahatan serius yang mengganggu ketertiban umum. Selama aktor intelektual di balik jaringan premanisme digital tidak disentuh hukum, ruang maya akan terus menjadi zona impunitas bagi para penyebar teror.
Kedua, akuntabilitas perusahaan platform digital. Penyedia media sosial yang beroperasi dan meraup keuntungan ekonomi di Indonesia wajib memperbarui sistem moderasi mereka agar mampu mendeteksi serangan terkoordinasi dalam bahasa Indonesia. Platform tidak boleh membiarkan algoritma mereka terus memonetisasi kebencian dan memfasilitasi pembungkaman warga negara.
Ketiga, membangun solidaritas digital di kalangan masyarakat sipil. Ketika seseorang menjadi sasaran pengeroyokan siber karena menyuarakan perdamaian dan konstitusi, kita tidak boleh membiarkannya menghadapi teror itu sendirian. Dukungan publik, literasi warga untuk tidak ikut menyebarkan potongan konten provokatif, serta keberanian melaporkan akun-akun pelaku intimidasi adalah benteng pertahanan sosial yang paling efektif.
Agama diturunkan untuk memuliakan martabat manusia dan menghadirkan rasa aman bagi semesta, bukan untuk dijadikan tameng bagi perilaku premanisme. Sudah saatnya kita menyingkap jubah algoritma yang menyembunyikan wajah asli intoleransi ini, dan merebut kembali ruang digital kita sebagai rumah bersama yang beradab, aman, dan memanusiakan setiap warga negara.
