Serba Salah Menjadi Minoritas

Serba Salah Menjadi Minoritas

- in Narasi
0
0

Sejarawan Charles Coppel, dalam Indonesian Chinese in Crisis, pernah menggambarkan posisi warga Tionghoa Indonesia seperti makan buah simalakama. Kalau bergabung dengan oposisi, mereka dicap subversif. Kalau mendukung penguasa, mereka disebut oportunis. Kalau menjauhi politik pun tetap salah, karena dianggap cuma peduli untung. Apa pun pilihannya, vonis sudah menunggu.

Rasa serba salah itu tidak hanya dialami satu kelompok. Pengikut aliran keagamaan minoritas mengalaminya hari ini, bahkan dalam bentuk yang lebih telanjang.

Sebelum lebih jauh, istilah “minoritas” perlu diluruskan dulu. Selama ini kita memahaminya sebagai urusan statistik, yaitu yang sedikit berhadapan dengan yang banyak. Cara pandang ini mudah dipolitisasi dan diam-diam menarik garis antara “kita” dan “mereka”.

Ahmad Najib Burhani menawarkan cara baca lain. Baginya, istilah minoritas dipakai untuk memperjelas persoalan dan membela mereka yang tersubordinasi, terpinggirkan, bahkan didiskriminasi. Mereka lemah bukan semata karena jumlahnya, melainkan karena posisinya. Al-Qur’an menyebut kelompok ini mustadh’afin.

Dua pilihan yang bukan pilihan

Ambil contoh Jemaat Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama tiga menteri tertanggal 9 Juni 2008 tidak membubarkan mereka, tetapi memerintahkan mereka berhenti menyebarkan ajarannya. Bagi banyak jemaat, pesannya terdengar seperti tawaran: tinggalkan keyakinanmu, maka hakmu aman. Kalau bertahan, ruang gerakmu menyempit.

Padahal, bagi pemeluk agama mana pun, keyakinan bukan barang yang bisa ditukar. Iming-iming jaminan tidak serta-merta membuat orang melepaskan imannya.

Bahayanya, label resmi itu merembet sampai ke jalanan. Pada Mei 2018, massa merusak rumah jemaat Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur. Sebanyak 24 orang dari tujuh keluarga terpaksa mengungsi. Warga mensyaratkan mereka kembali ke ajaran Islam “yang benar” kalau ingin diterima lagi. Perbedaan tafsir pun berubah menjadi krisis kemanusiaan. Dari cap “sesat” sampai rumah yang dirusak, jaraknya ternyata tidak sejauh yang kita kira.

Penghayat kepercayaan bahkan tidak sempat diberi pilihan. Pada masa Orde Baru, mereka dicap sesat, dekat dengan komunisme, terbelakang, dan animis. Atas nama pembangunan, mereka didata lalu “dibina” supaya kembali ke jalan yang dianggap benar. Ultimatumnya jelas: peluk agama resmi, atau terima stigma sebagai warga yang tidak sejalan dengan negara.

Reformasi menghapus paksaan itu, tetapi dilemanya tetap ada. Bertahun-tahun penghayat harus menulis agama resmi di KTP supaya bisa mengakses layanan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dibacakan pada 7 November 2017, akhirnya memungkinkan kepercayaan mereka tercantum di dokumen kependudukan. Namun, hukum berubah lebih cepat daripada prasangka. Stigma tetap melekat dan terus dipelihara oleh kelompok berpaham konservatif yang gemar mengafirkan dan menyesatkan orang lain.

Keberpihakan, bukan pengotakan

Menyebut mereka minoritas bukan upaya memecah masyarakat ke dalam kotak-kotak. Sebutan itu adalah bentuk keberpihakan kepada yang lemah dan tersisih.

Sebagai muslim yang mengaku moderat, kita boleh mengajak, tetapi tidak boleh memaksa. Prinsipnya terang: la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan sampai jumlah yang besar melahirkan arogansi yang merampas kesejahteraan saudara sebangsa.

Stigma tidak berhenti di perasaan. Stigma menggerus hak sosial yang paling dasar, yaitu rasa aman saat beribadah dan kebebasan berekspresi. Sebagai warga negara, hak mereka setara dengan kita. Sebagai manusia, kebebasan berpikir mereka pun sama luasnya.

Habib Husein Ja’far kerap mengulang nasihat yang bersumber dari ucapan Ali bin Abi Thalib: “jika ia bukan saudaramu dalam iman, ia saudaramu dalam kemanusiaan”. Cukuplah kita membiarkan mereka beribadah dengan tenang.

Selama hal sesederhana itu belum terwujud, kebebasan beragama kita masih berlaku dengan syarat dan ketentuan.

Facebook Comments