Mengapa Kaum Milenial Tidak Boleh Menjadi Silent Majority?

Mengapa Kaum Milenial Tidak Boleh Menjadi Silent Majority?

- in Narasi
660
0
Mengapa Kaum Milenial Tidak Boleh Menjadi Silent Majority?

Menjadi silent majority, yakni kelompok mayoritas yang cenderung apatis dengan isu-isu sosial, politik, dan keagamaan tidak selamanya bijak. Menahan diri untuk tidak ikut arus dalam perdebatan atau diskursus yang menyita energi memang boleh-boleh saja. Namun, jangan lupa bahwa absennya kaum moderat dalam percaturan isu sosial, politik, dan keagamaan berpotensi memberikan kesempatan bagi kaum konservatif untuk berkuasa.

Contoh nyata bagaimana apatisme kaum silent majority memberikan keuntungan bagi kelompok konservatif terjadi pada momen Pilpres Amerika Serikat tahun 2020 yang mempertemukan Albert Arnold Gore dari Partai Demokrat dan George W. Bush dari Partai Republik. Kala itu, kelompok moderat meyakini sepenuhnya bahwa Al Gore dapat memang mudah melawan Bush.

Keyakinan itu didasarkan pada hasil survei yang menempatkan Al Gore jauh di atas Bush dari sisi elektabilitas. Karena keyakinan itulah, banyak kaum moderat yang pasif dalam pemilihan presiden, bahkan sebagian dari mereka tidak memberikan suara karena sudah yakin jagoannya menang. Sebaliknya, kaum republikan yang berhaluan konservatif kanan getol mengampanyekan Bush.

Mereka juga solid memberikan suara kepada kandidatnya di hari H Pilpres. Apa yang terjadi kemudian? Sejarah mencatat kemenangan Bush dengan dramatis di detik-detik akhir penghitungan suara dengan keunggulan yang tidak terlalu signifikan. Pilpres AS tahun 2000 itu menjadi pelajaran penting bahwa apatisme silent majority cenderung berbahaya karena memberikan kesempatan bagi kaum konservatif untuk bermanuver dan mengambil alih kendali.

Narasi Tandingan Melawan Kebencian di Dunia Maya

Apa yang terjadi pada momen Pilpres AS tahun 2000 itu mirip dengan situasi dunia maya (cyber space) di Indonesia hari ini. Absennya kaum moderat yang memilih menjadi silent majority dalam perdebatan dan dinamika isu-isu sosial, politik, dan keagamaan membuat kaum konservatif seolah tidak memiliki tandingan.

Mereka (kelompok konservatif) cenderung menguasai duniamaya dengan narasi-narasi yang bertendensi menebar kebencian dan permusuhan. Konsekuensinya, duniamaya kita menjadi sarang inkubasi adu-domba dan provokasi yang melemahkan prinsip kebinekaan dan kebangsaan.

Mempertimbangkan kenyataan yang demikian inilah, kaum moderat tidak cukup hanya menjadi silent majority. Kaum moderat tidak boleh apatis dan menarik diri dari diskursus wacana keagamaan dan sosial-politik di dunia maya. Terlebih kelompok milenial yang dikenal aktif di media sosial. Alih-alih menjadi silent majority, kaum milenial idealnya aktif terlibat dalam pertarungan wacana di media sosial.

Jika dipetakan, kaum moderat (milenial) di Indonesia ini secara demografi dan latar belakang bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Antara lain, kelompok intelektual seperti mahasiswa, guru, dosen, peneliti, dan sejenisnya. Meraka ini dikenal memiliki pengetahuan dan teori yang mendalam. Kenyataannya banyak kaum intelektual yang memilih tinggal di menara gading pengetahuan dan tidak menyelami dinamika kehidupan masyarakat. Termasuk dinamika di media sosial.

Misalnya saja, kebanyakan dosen atau peneliti lebih senang menulis karya ilmiah yang “berat” dan dimuat di jurnal-jurnal bereputasi. Hal ini tentu tidak salah karena merupakan tugas mereka. Namun, alangkah baiknya jika mereka juga aktif memberikan pencerahan pada publik melalui media sosial. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti publik.

Absennya kaum intelektual di dunia maya inilah yang melatari munculnya fenomena “the death of expertise” alias matinya kepakaran. Yakni ketika isu dan wacana di media sosial justru lebih banyak didominasi oleh awam alias orang yang bukan ahli di bidang tertentu.

Merebut Kembali Ruang Publik Digital dari Kaum Radikal

Selain kelompok intelektual, kaum moderat di Indonesia juga ada yang berlatar belakang pesantren. Mereka ini terdiri atas santri dan kiai atau ulama. Meski sebagian kiai dan ulama sudah adaptif pada media sosial dan internet, namun sebagian dari mereka cenderung masih belum maksimal dalam menggunakannya sebagai media menyebarkan pesan perdamaian.

Jangkauan ceramag kiai atau ulama pesantren biasanya cenderung segmented dan hanya bisa diterima oleh kalangan tertentu saja. Misalnya, pengajian Gus Baha yang menggunakan tuturan Jawa yang sebenarnya sangat toleran dan inklusif gagal dicerna oleh masyarakat yang tidak paham Bahasa Jawa.

Peran kaum moderat dari kalangan pesantren dalam hal ini adalah mendorong agar materi-materi keilmuan pesantren yang sarat nilai toleransi dan inklusivisme bisa tersebar luas ke publik. Salah satunya (misalnya) dengan memberikan subtitle bahasa Indonesia pada ceramah yang masih menggunakan bahasa daerah.

Terakhir, kaum moderat di Indonesia juga ada yang berlatar belakang beragam profesi publik. Mulai dari pengusaha, seniman, jurnalis, dan lain sebagainya. Kelompok moderat yang ini idealnya berperan sebagai amplifikator yang menyebarkan pesan atau narasi perdamaian yang diproduksi oleh kaum intelektual atau kalangan pesantren. Ibaratnya, kelompok ini adalah pasukan siber yang menjadi agen penyebar narasi perdamaian dan persatuan di dunia maya.

Peran aktif kaum milenial di dunia maya urgen diwujudkan. Jangan sampai, ruang publik digital kita benar-benar diokupasi oleh kelompok minoritas berisik (noisy minority) yang menebar narasi-narasi anti-kemajemukan.

Facebook Comments