Mental Mayoritas yang Merasa Terkepung

Mental Mayoritas yang Merasa Terkepung

- in Narasi
5
0
Mental Mayoritas yang Merasa Terkepung

Ada satu pemandangan yang membuat saya geleng-geleng kepala dengan sopan: kelompok terbesar di sebuah negeri mengaku terancam oleh kelompok terkecil. Sembilan orang merasa dikepung satu orang, lalu yang satu itulah yang diperiksa, dicurigai, dan dihukum. Kalau ini lelucon, jelas tidak lucu. Sayangnya, ini resep lama yang terus dipakai karena murah dan manjur.

Resepnya sederhana. Pertama, ubah “mungkin” menjadi “pasti”. Siapa pun boleh membayangkan bahaya, sebab membayangkan memang gratis. Rumah bisa saja kebakaran, tetapi kita tidak lantas menangkapi semua tukang masak.

Antara “bisa saja berbahaya” dan “pasti berbahaya, maka wajib ditindak” ada jurang lebar, dan para penghasut berharap kita melompatinya sambil memejamkan mata. Kedua, sempitkan pilihan: tindas mereka hari ini, atau kita lenyap besok. Pilihan ketiga, yaitu hidup berdampingan, mendadak disembunyikan.

Contohnya bisa kita periksa. Di India, tuduhan “Love Jihad” dijadikan alasan untuk memperketat aturan pindah agama dan pernikahan lintas iman. Padahal Kementerian Dalam Negeri India sendiri menyatakan di parlemen pada 2020 bahwa istilah itu tidak dikenal dalam hukum dan tidak ada kasus yang dilaporkan lembaga pusat. Jadi aturan dibuat untuk menjawab konspirasi yang buktinya tak pernah ditemukan.

Di Myanmar dan Sri Lanka, ketakutan serupa dibungkus kemuliaan menjaga ajaran Buddha, padahal ajaran itu mengutamakan welas asih dan menolak kekerasan. Di banyak negara lain, aturan penodaan agama kerap berjalan beriringan dengan pembatasan beragama yang makin ketat. Hubungan sebab-akibatnya memang tidak sesederhana itu, tetapi polanya terlalu berisik untuk diabaikan.

Indonesia pun tidak sepenuhnya kebal. Pasal penodaan agama masih hidup, dan sebagian minoritas masih berjuang sekadar untuk mendapat izin membangun tempat ibadah. Kita perlu bercermin, bukan hanya menunjuk negeri orang.

Bagian yang paling mengusik saya adalah dalih agamanya. Al-Qur’an melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui (QS. al-Isra’ [17]: 36). Para ulama merumuskannya menjadi kaidah yang indah: keyakinan tidak runtuh oleh keraguan. Artinya, hak seorang warga tidak boleh dicabut hanya karena orang ramai curiga.

Mereka juga membatasi prinsip “menutup pintu kerusakan”: bahaya yang langka tidak boleh dipakai untuk melarang sesuatu yang pada dasarnya boleh. Bahkan ayat yang kerap dijadikan sandaran prinsip itu, larangan memaki sesembahan pihak lain agar mereka tidak balas memaki Allah (QS. al-An’am [6]: 108), mulanya justru mengerem kesombongan yang kuat, bukan menghukum yang lemah. Keadaan darurat pun tidak pernah menjadi izin untuk merampas hak orang lain.

Tradisi lain belajar dari pengalaman pahit. Gereja pernah menyalakan inkuisisi, lalu pada 1965 mengakui lewat Dignitatis Humanae bahwa hati nurani tidak boleh dipaksa. René Girard menyebut mekanisme ini pengambinghitaman: kerumunan merasa tenang setelah menyingkirkan satu korban, dan yakin sedang membela kebaikan.

Sejarah mengajarkan bahwa korban selalu tampak bersalah bagi yang sedang takut. Imam al-Ghazali memberi diagnosis yang lebih tajam: manusia paling mudah tertipu bukan oleh keburukan yang kasatmata, melainkan oleh kesalehannya sendiri. Cemas kehilangan pengaruh lalu dinamai “marah demi Tuhan”. Kita pun merasa suci sambil melukai.

Hari ini panggungnya pindah ke linimasa. Algoritma menyukai rasa takut, sebab takut membuat orang menggulir layar lebih lama. Potongan video, kabar tanpa sumber, dan foto lama beredar sebagai bukti baru. Semakin sering diulang, semakin mirip kenyataan. Lalu tagar dan jajak pendapat disebut “suara rakyat”, seolah rakyat hanya berarti yang paling nyaring. Ketakutan yang dipelihara itu akhirnya menjadi dagangan: ada yang menjualnya demi suara, ada yang demi klik.

Di sini saya ingin berlaku adil. Rasa takut warga bisa tulus dan patut didengar. Namun mendengar tidak sama dengan menuruti. Negara hukum dibangun justru agar hak seseorang tidak bergantung pada suasana hati orang banyak. Pengadilan yang melindungi minoritas bukan musuh rakyat; ia mengingatkan bahwa mayoritas di satu tempat adalah minoritas di tempat lain.

Maka, sebelum ikut marah, ajukan tiga pertanyaan sederhana. Apa buktinya? Seberapa besar bahayanya dibandingkan hukuman yang diminta? Siapa yang untung dari ketakutan ini? Jika jawabannya kabur, curigailah penjaja ketakutannya, bukan tetangga kita. Kekuatan sejati sebuah mayoritas terlihat bukan dari seberapa keras ia menghukum, melainkan dari seberapa tenang ia melindungi. Kecerdasan sebuah masyarakat diuji bukan saat ia mudah takut, tetapi saat ia berani menimbang.

Facebook Comments