Retakan pada sebuah bangsa sering tidak dimulai dari dentuman, melainkan dari bisikan. Satu kecurigaan dibagikan, lalu dibagikan lagi, hingga tetangga yang kemarin masih meminjamkan garam mulai dipandang dengan waspada. Di titik itulah politik sektarian menemukan lahannya: ia tidak selalu butuh musuh yang nyata, cukup rasa takut yang terus dipelihara. Ketika rasa takut itu membesar, persoalan nyata seperti jalan rusak, harga beras, dan kepastian hukum perlahan tersisih dari perhatian.
Gejalanya mudah ditemukan hari ini. Ruang digital dirancang untuk menahan mata kita selama mungkin, dan mata manusia paling lama bertahan pada hal yang membuatnya marah. Maka kemarahan menjadi barang dagangan. Potongan sejarah yang dipenggal, video lama berjudul baru, dan tokoh yang dijadikan pahlawan atau pecundang sesuai pesanan, semuanya beredar cepat karena memang itulah yang laku.
Siapa pun yang menggulir layar tanpa bekal berpikir akan menelan semuanya mentah-mentah, lalu merasa sedang memperjuangkan kebenaran. Di sinilah tipu daya itu paling licin: seseorang bisa dimanipulasi sambil yakin dirinya paling sadar.
Nasionalisme kewargaan menawarkan jalan yang lebih waras. Intinya sederhana: yang mempersatukan kita bukan darah, mazhab, atau logat, melainkan kesepakatan bahwa kita sama-sama warga, sama di hadapan hukum, dan sama-sama berhak dilindungi. Ernest Renan menyebut bangsa sebagai kesepakatan yang diperbarui setiap hari. Artinya, persatuan bukan warisan yang bisa disimpan di lemari, melainkan pekerjaan harian yang bisa gagal bila dibiarkan.
Gagasan ini sering dicurigai sebagai barang impor. Saya ingin bertanya pelan-pelan: sejak kapan keadilan butuh paspor? Piagam Madinah sudah menyebut kaum Muslim, Yahudi, dan kelompok sekutu lainnya sebagai satu umat dengan hak dan kewajiban bersama, jauh sebelum istilah “konstitusi modern” dipakai.
Ali bin Abi Thalib, dalam pesannya kepada Malik al-Asytar, mengingatkan bahwa rakyat hanya dua macam: saudara seagama atau sesama manusia. Perhatikan, tidak ada golongan ketiga yang boleh dizalimi. Ibnu Khaldun pun sudah lama memperingatkan bahwa kesetiaan kelompok yang menyempit akan menggerogoti negara dari dalam. Jadi yang asing sebenarnya bukan kewargaan, melainkan kebiasaan kita melupakan warisan sendiri.
Lalu apa yang bisa dilakukan? Saya tidak hendak menyodorkan daftar resep, sebab perjalanan para ulama salaf mengajarkan bahwa perbaikan bermula dari sikap, bukan dari slogan. Ambillah contoh Imam al-Awza’i, ulama besar negeri Syam pada abad kedua hijriah. Setelah pemberontakan di Gunung Libanon dipadamkan, gubernur Abbasiyah mengusir penduduk Kristen dari kampung halaman, termasuk orang-orang yang tidak ikut memberontak. Al-Awza’i menulis surat keberatan kepada sang gubernur. Intinya, bagaimana mungkin orang banyak dihukum karena kesalahan segelintir, padahal Al-Qur’an menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain?
Hukuman, kata beliau, mesti mengikuti kesalahan, bukan identitas. Beliau membela warga yang tidak seagama dengannya, dan melakukannya dengan dalil, bukan dengan emosi. Di situlah wajah paling awal dari kewargaan.
Lihat pula Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang kelak menjadi hakim agung pada masa Harun al-Rasyid. Ketika khalifah memintanya menyusun pedoman urusan pajak, ia menulis Kitab al-Kharaj, risalah yang dalam praktiknya ikut membatasi keleluasaan penguasa.
Pelajarannya sunyi tetapi dalam: keadilan yang awet bukan yang bergantung pada kebaikan hati penguasa, melainkan yang dituliskan menjadi aturan sehingga siapa pun berhak menagihnya. Gagasan bahwa penguasa pun terikat aturan ternyata bukan tamu asing dalam khazanah keilmuan kita.
Perhatikan bahwa keduanya tidak memimpin massa dan tidak mengangkat senjata. Keduanya hanya memegang pena dan keberanian berkata benar kepada kekuasaan, dengan bahasa santun dan dalil yang terang. Tidak ada makian, tidak ada sorak kemenangan.
Sekarang, satu kalimat kasar bisa meraup ribuan tepuk tangan dalam semalam, sementara surat yang tenang jarang dibaca sampai habis. Mungkin karena kesantunan memang kalah seru dibanding amarah, meski jauh lebih menyelamatkan.
Barangkali itulah ramuannya. Kita perlu berani memeriksa sebelum menyebarkan, sebagaimana para ahli hadis menyaring kabar lewat rantai penyampainya; kita perlu belajar sejarah dengan dada lapang, bukan dengan dendam; dan kita perlu menolak dipecah tanpa kehilangan sopan santun.
Pemuda yang kuat bukan yang paling lantang membenci, melainkan yang paling sulit dihasut. Nasionalisme kewargaan, pada akhirnya, bukan sekadar urusan negara. Ia latihan menjadi manusia yang adil, bahkan ketika perbedaan sedang menguji kesabaran.
