Beberapa waktu terakhir, narasi besar pembangunan Indonesia terasa semakin konkret dengan tema ketahanan pangan dan energi. Pemerintahan Prabowo Subianto tampak serius mendorong dua sektor ini sebagai fondasi kedaulatan nasional.
Hasilnya memang mulai terlihat. Cadangan beras pemerintah melalui Bulog pada awal 2026 dilaporkan telah menembus kisaran 3,5–3,8 juta ton. Ini dikatakan sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Di saat yang sama, pemerintah juga menghentikan ketergantungan impor 7 bahan pokok yang selama ini menjadi langganan tiap tahun seperti : beras, jagung, bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras dan gula. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan produksi dalam negeri dan swasembada.
Di sektor energi, arah kebijakan juga semakin jelas. Pembangunan kilang minyak baru di Kalimantan, khususnya proyek RDMP Balipapan menjadi simbol upaya mengurangi ketergantungan impor. Lebih jauh lagi, implementasi mandatori B50 (campuran 50% biodiesel) yang ditargetkan berlaku pada Juli 2026 menunjukkan keberanian Indonesia masuk ke fase transisi energi berbasis sumber daya domestik.
Namun, di tengah optimisme itu, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: apakah kita juga sekuat itu dalam hal ideologi dan literasi? Apakah negara juga sedang membangun ketahanan ideologi dan literasi masyarakatnya?
Kita hidup di zaman ketika ancaman tidak lagi datang dalam bentuk fisik, tetapi melalui arus informasi. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 215 juta orang, dengan penetrasi sekitar 78–80% populasi. Yang menarik, sekaligus mengkhawatirkan adalah dominasi generasi muda (Gen Z dan milenial) sebagai pengguna utama. Mereka hidup dalam ekosistem digital yang serba cepat, instan, dan sering kali dangkal.
Di sinilah persoalan mulai muncul. Kita sekarang benar-benar hidup meminjam istilah Manuel Castells, masyarakat jejaring (network society). Kekuasaan tidak lagi semata dipegang oleh negara, tetapi terdistribusi pada mereka yang menguasai arus informasi. Dalam konteks ini, media sosial bukan sekadar ruang komunikasi, melainkan arena pertarungan narasi.
Masalahnya, tidak semua narasi lahir dari niat baik. Coba lihat dan perhatikan.
Kementerian Kominfo dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menemukan ribuan hoaks setiap tahun, terutama yang berkaitan dengan politik, kesehatan, dan isu sosial. Hoaks tidak hanya menyajikan informasi palsu, tetapi sering dibungkus dengan nuansa emosi yang mengaduk rasa marah, takut, atau benci.
Di arena perang narasi ini, informasi seperti ini justru lebih dipercaya dibandingkan fakta yang kering dan tidak sensasional. Bukan data yang dicari, tetapi kata yang sesuai dengan keinginan pembaca.Masyarakat cenderung mengambil keputusan secara cepat dan intuitif, terutama ketika informasi disajikan secara emosional. Artinya, masyarakat digital kita secara psikologis memang rentan terhadap manipulasi informasi.
Jika ketahanan pangan menjaga perut kita, dan ketahanan energi menjaga keberlangsungan ekonomi, maka ketahanan ideologi dan literasi menjaga kewarasan kolektif kita sebagai bangsa.
Di titik ini, ketahanan ideologi menjadi krusial. Ideologi bukan sekadar doktrin negara, melainkan kerangka berpikir yang membuat seseorang mampu memilah mana informasi yang masuk akal, mana yang manipulatif. Dan ketahanan ideologi harus diperkuat dengan daya tahan literasi. Artinya, ideologi saja tidak cukup. Ia harus ditopang oleh literasi.
Sayangnya, tingkat literasi kita masih menjadi pekerjaan rumah. Berbagai survei internasional menunjukkan bahwa kemampuan membaca kritis masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Literasi di sini bukan sekadar kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan memahami konteks, memverifikasi informasi, dan berpikir reflektif.
Jika ketahanan pangan menjaga perut kita, dan ketahanan energi menjaga keberlangsungan ekonomi, maka ketahanan ideologi dan literasi menjaga kewarasan kolektif kita sebagai bangsa. Ketahanan ideologi dan literasi menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah diadu domba oleh narasi.
Tanpa ketahanan itu, kita mungkin kenyang dan terang—tetapi mudah terpecah belah.
Di sinilah tantangan sebenarnya. Pembangunan fisik bisa diukur dengan tonase beras atau kapasitas kilang. Tetapi pembangunan kesadaran jauh lebih kompleks: ia tidak kasat mata, tidak instan, dan sering kali tidak populer secara politik.
Namun justru di situlah letak urgensinya. Sebab pada akhirnya, bangsa yang kuat bukan hanya yang mampu memberi makan rakyatnya, tetapi juga yang mampu menjaga cara berpikir rakyatnya tetap jernih di tengah riuhnya dunia digital yang mudah memecah belah.
