Perpu Cipta Kerja Untuk Siapa?

Terakhir kali ekonomi dan politik Indonesia menjadi sorotan global adalah saat krisis 1998 yang berbarengan dengan runtuhnya kediktatoran Soeharto selama 32 tahun. Seperempat abad berikutnya, The Economist (19 September 2022) kembali mencatat Indonesia yang dinilai berkembang secara spektakuler dengan peringkat ekonomi ke enam berdasarkan PDB. Keunggulan Indonesia menurut The Economist di antaranya adalah perkembangan layanan digital yang digunakan lebih dari 100 jura orang yang secara kolektif membelanjakan $80 milyar setahun untuk segala macam kebutuhan barang dan jasa.

Masa depan Indonesia di mata global juga dipandang cerah dan menjanjikan, salah satunya adalah posisi Indonesia yang unggul dalam hal energi terbarukan. Indonesia memiliki seperlima cadangan nikel global sebagai bahan baku utama kendaraan listrik. Meski negara barat, China, dan India mampu memberikan subsidi untuk menarik investasi kendaraan listrik, Indonesia tetap unggul atas kepemilikan nikel yang mayoritas.

Presiden Jokowi memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan beralih ke energi terbarukan. Indonesai juga memberanikan diri untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan melarang ekspor bahan mentah dan mengupayakan hilirisasi industri.

Di mata global, Indonesia dipandang telah melakukan perbaikan bertahap termasuk infrastruktur baru, pembersihan dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan beberapa modernisasi undang-undang pendidikan dan tenaga kerja. Salah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk membaca tanda-tanda zaman, khususnya masa depan adalah Perpu Cipta Kerja.

Berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perpu Cipta Kerja adalah kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023. Namun, pasca pandemi membuat kondisi global berada pada ketidakpastian, seperti dari unsur peperangan, perubahan iklim dan bencana, serta krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan.

Menurut Menko Airlangga, pentingnya Perpu Cipta Kerja terkait investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada tahun 2023, serta diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.

Penetapan Perpu Cipta Kerja menurut Airlangga akan menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi para pekerja yang terkena PHK yang akan diberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retrainingdan reskilling. Kedua hal tersebut diberikan selama enam bulan kepada para pekerja yang terkena PHK.

Pernah terpuruk dan kemudian bangkit adalah proses kebangsaan yang panjang, diperlukan kolaborasi seluruh anak bangsa untuk mampu menjadi Indonesia yang terpandang di mata global. Namun, meskipun Indonesia telah menjadi negara yang unggul dan berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Tak pelak, ada bahaya. Salah satunya adalah suksesi.

Masa jabatan terakhir Jokowi berakhir pada 2024 dan dia tidak memiliki penerus yang jelas. Beberapa pendukung ingin dia mengutak-atik konstitusi agar tetap berkuasa. Suksesi bisa menjadi kompetisi untuk menarik pemilih yang taat dengan mendukung kebijakan Jokowi. Kalau tidak, tokoh bisnis dan klan politik dapat memenangkan kekuasaan dan mengarah kembali ke pemerintahan oligarki. Jokowi telah membangun banyak jalan dan bandara, tetapi Jokowi belum memperkuat institusi yang dapat menjamin keberlangsungan setelah dia meninggalkan jabatannya.

Hal yang paling tampak adalah narasi perlawanan kelompok yang bisa jadi murni membawa isu Indonesia khilafah atau kelompok itu pun sudah ditunggangi kepentingan politik. Kelompok yang mabuk agama dan mengampanyekan khilafah itu bahkan memandang sebelah mata pun tidak, mereka tutup mata akan catatan baik dunia terhadap Indonesia. Apa saja upaya baik yang dibangun negara terus menerus dimentahkan dengan narasi radikalisme.

Contoh paling mudah adalah seorang tokoh agama tertentu yang ngomel-ngomel saat membayar tol yang mengarah ke rumahnya. Alasan dia adalah untuk pulang ke rumah sendiri saja harus bayar dan menuding negara menyusahkan rakyatnya. Nalar yang mati semacam itu secara terus menerus digaungkan untuk memberi “makan” pengikutnya yang juga tak mampu bernalar. Padahal tol adalah salah satu infrastruktur yang diperuntukkan mempermudah distribusi barang dan jasa sehingga harganya dapat lebih terjangkau rakyat. Belum lagi demo berjilid-jilid yang dikondisikan untuk melawan apa pun keputusan pemerintah.

Masa depan Indonesia perlu dilindungi dari kelompok radikalisme semacam itu. Tak perlu ragu untuk membantah, melawan, dan membela kepentingan bangsa dengan bersama-sama bernarasi positif akan Indonesia emas dan masa depan yang semakin sejahtera.