Virus Kebencian dan Tantangan Besar Negara Demokrasi

Virus Kebencian dan Tantangan Besar Negara Demokrasi

- in Narasi
513
0
Virus Kebencian dan Tantangan Besar Negara Demokrasi

Fakta menarik diperlihatkan Rocky Gerung beberapa hari lalu. Untuk kesekian kalinya, bahkan dalam waktu yang berdekatan, Rocky Gerung kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Kritik itu disampaikan ketika berorasi dalam acara persiapan aksi akbar sejuta buruh yang akan digelar pada tanggal 10 Agustus 2023. Pernyataan Rocky dalam mengkritik orang nomor satu di Indonesia tersebut dinilai oleh publik bukan lagi sebagai kritikan terhadap Presiden, melainkan sudah masuk dalam penghinaan kepada ‘pribadi’ Presiden Joko Widodo lantaran diimbuhi kata kotor ‘bajingan’ dan tolol’.

Barangkali sosok Rocky Gerung sudah tidak asing bagi masyarakat, terlebih bagi mahasiswa dan akademisi. Rocky Gerung dikenal publik lantaran sikapnya yang kerap kali mengkritik pemerintah dengan pemikiran liar dan ekspresi sinis. Di berbagai forum yang disinggahinya, ia menjelma sebagai model “ostensive-inferential“. Pencetus ide-ide kebencian lihai memainkan asumsi-asumsi.

Tak Ada Kebebasan Mutlak Dalam Demokrasi Pancasila

Fenomena demikian bukan berarti setiap orang mempunyai kebebasan penuh atas nama demokrasi, bukan juga bebas secara mutlak mengkritik atau memprotes kebijakan pemerintah atas nama demokrasi, serta bebas mendirikan oraganisasi atas nama organisasi. Tidak ada kebebasan mutlak dalam berdemokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demorasi, rakyat menginginkan kebebasan. Namun di sisi lain, negara mengupayakan persatuan dan mempertahankan keutuhan wilayah negara.

Dari sinilah kemudian sangat penting mempertimbangkan gagasan Francis Fukuyama (1994) yang menyatakan bahwa demokrasi lahir atas peradaban manusia, pasti ada keburukan dalam sistem demokrasi, namun ketika dibandingkan dengan sistem yang lain, demokrasi merupakan sistem paling representatif.

Pada tahun 2004, Francis Fukuyama terpaksa mengubah sedikit teorinya tentang demokrasi. Ia lalu mengingatkan bahwa suatu negara harus diperkuat. Artinya, terdapat suatu batasan-batasan tertentu dalam berdemokrasi demi keutuhan negara. Sebab, demokrasi yang sejati mengedepankan sikap-sikap santun dan saling menghargai dalam setiap proses.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila telah disepakati adanya batasan-batasan yang ditentukan oleh sila-sila Pancasila dan pasal-pasal di dalam UUD untuk berdemokrasi. Kebebasan berekspresi sudah dijamin dalam UUD, namun tidak sebebas negara yang menganut sistem demokrasi poliarkhi dan liberal.

Batas Demokrasi

Era reformasi ini masyarakat lebih leluasa mengkritik kebijakan pemerintah dibandingkan era orde lama dan orde baru. Apalagi semakin canggihnya teknologi membuat masyarakat lebih mudah mengkritik pemerintah melalui media sosial. Namun kondisi masyarakat dalam berdemokrasi saat ini jauh dari keberadaban sehingga mereka berdiaspora tanpa jeda mengkritik kebijakan pemerintah.

Mengutip pandangan Cak Nur bahwa sistem demokrasi tidak akan efektif apabila tidak dibarengi dengan moralitas yang tinggi. Demokrasi akan sempurna jika dijalankan dengan kesantunan dan etika yang baik. Kebebasan mutlak akan menimbulkan perpecahan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap persatuan bangsa. Tugas negara yang menganut sistem demokrasi bukan hanya mengakomodir suara-suara rakyat, lebih dari itu yang paling penting ialah mepertahankan persatuan bangsa.

Demokrasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Pertama, demokrasi dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku (Castello, 2000). Itulah sebabnya demokrasi membatasi kebebasan setiap orang. Kedua, demokrasi harus sejalan dengan hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai moralitas yang tumbuh di masyarakat. Keempat, kesadaran bersama bahwa orang lain juga mempunyai hak.

Kritik atas kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun segala bentuk kritik harus tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas dan rasioalitas. Tidak ada kebebasan mutlak dalam menjalankan demokrasi. Perjalaan demokrasi kita ke depan masih panjang, perlu pembenahan dan kesadaran bersama untuk membangun demokrasi yang penuh dengan kesantunan dan keberadaban.

Facebook Comments