Literasi Media Digital; Cara Cerdas Berantas Hoaks dan Ujaran Kebencian

Suasana demokrasi semakin terasa begitu kita memasuki tahun 2019. Tahun ini akan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah bangsa, yang untuk pertama kalinya mengadakan pesta demokrasi besar-besaran dengan diselenggarakannya Pemilihan Presiden dan anggota legislatif secara serentak. Masyarakat pun menghendaki pemimpin yang kelak terpilih mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik; secara ekonomi, moral, maupun spiritual.

Catatan-catatan hitam di tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi, berkaitan dengan praktik demokrasi di Indonesia, mesti dijadikan pelajaran berharga tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga yang terpenting adalah elite politik. Isu-isu SARA yang dimainkan tahun lalu untuk menjungkalkan lawan politik, agaknya di tahun baru ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Toh, kita juga sudah tahu dampak dari politisasi agama di tahun 2017 dan 2018, yang rentan menimbulkan konflik.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kompas, ditemukan bahwa masyarakat merasa khawatir di tahun politik ini akan dipenuhi narasi-narasi kebencian yang rentan merusak persatuan dan persaudaraan. Sekitar 43 persen responden mengkhawatirkan narasi hoaks yang semakin meningkat di tahun ini. 22 persen khawatir akan ada pertengkaran di lingkungan sekitar, lantaran sikap politik yang berseberangan. Sementara 20,9 persen mengkhawatirkan berkurangnya kebersamaan yang sudah terjalin lama di lingkungan sosial. (Kompas, 31/12)

Survei tersebut membuktikan bahwa ternyata masyarakat memiliki kepedulian untuk menjaga bersama-sama negara-bangsa Indonesia tercinta ini dari segala macam marabahaya yang bisa memecah kebersamaan. Ada semacam konsensus bersama bahwa di tahun politik, masyarakat Indonesia mesti ikut andil dalam mewujudkan pemilu damai; tanpa ada politisasi SARA yang destruktif dan tetap menjaga kewarasan di ruang publik.

Baca juga :Etika Melawan Genosida Ujaran Kebencian

Asa kolektif ini mestinya tidak dirusak dengan kepentingan picik elite politik, hanya untuk merebut kursi di pemerintahan. Justru sebaliknya, mesti ada dukungan dari elite-elite supaya kepedulian masyarakat bisa terwujud dalam program-program pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Bukankah banyak konflik di kolong langit Indonesia muncul lantaran rasa keadilan dan kemanusiaan yang sirna di lingkungan sosial mereka? Seakan-akan, bukan negara yang hadir untuk membela kepentingan mereka, justru kepentingan politik berbalut kegiatan sosial atau semacamnya yang sangat-sangat temporal.

Jangan biarkan masyarakat bertarung sendiri untuk mempertahankan hidupnya dari ancaman-ancaman apapun. Dalam konteks hari ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah kedewasaan elite-elite politik dan pemerintahan dalam menjalankan hajat demokrasi lima tahunan untuk menentukan pemimpin baru. Kedewasaan itu yang diharapkan bisa mengerem elite politik dan tim yang ada di balik mereka supaya tidak berlaku culas, dengan mengorbankan kepentingan bangsa demi kepicikan pikir mereka yang hendak menyelamatkan kepentingan personal dan kelompoknya sendiri. Hoaks yang kadung tak terbentung, bukan digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat untuk tidak memilih calon tertentu, tapi mesti diberantas secara kolektif demi kesehatan pikir masyarakat.

Di sinilah, diperlukan kerja sama antara elite politik dan masyarakat secara umum, untuk mewujudkan politik damai. Bahwa solidaritas bangsa sangatlah eman untuk dikorbankan, demi kepentingan apapun. Karena hanya dengan bersolidaritaslah, masyarakat Indonesia bisa menikmati hidup di potongan surga yang jatuh ke bumi ini.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan elite politik-pemerintahan dan masyarakat secara umum, untuk mewujudkan politik damai dan juga memperkuat solidaritas bangsa. Pertama, tidak menyebar hoaks. Berdasarkan data Kementrian Komunikasi dan Informatika, setiap bulan setidaknya ada 60 hoaks yang menyebar dengan pesat. Artinya, dalam sehari ada dua berita bohong yang diproduksi dan dengan cepat mewarnai jagad digital kita. Kedua, selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Hal ini penting, mengingat persebaran hoaks yang kian menggila. Berdasarkan hasil survei Jakpat Mobile Survei Platform terhadap 2.032 pengguna gawai, Facebook menjadi kanal yang paling banyak digunakan untuk menyebar hoaks, yakni 82,25 persen.

Ketiga, ikut aktif menyebarkan kegiatan memelihara perdamaian. (Kompas, 31/12) Untuk menyebarkan perdamaian, kita juga mesti melek teknologi. Konten-konten damai mesti terus diproduksi dan selalu, untuk melawan berita hoaks yang memecah belah. Masyarakat sebenarnya mudah termakan hoaks lantaran tidak terbiasa berpikir secara mendalam, sehingga begitu mendapatkan informasi (provokatif) langsung disebar karena diyakini sebagai kebenaran.

Ketiga langkah strategis tersebut tidak bisa dipisahkan. Untuk mengetahui sebuah informasi dikatakan hoaks atau tidak, diperlukan kesediaan kita mengecek kebenaran informasi tersebut dari berbagai sumber. Begitu yakin bahwa informasi tersebut valid, barulah kita membagikan ke semua jaringan pertemanan yang terjangkau. Sementara jika kita ingin ikut andil dalam menebarkan kedamaian di dunia maya, maka konten atau narasi yang disebar juga mesti mengandung spirit perdamaian; yang bisa diambil dari sila-sila dalam Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pengejawantahan nilai-nilai yang termuat di pilar-pilar negara, perlu dilakukan via saluran dalam jaringan (daring). Dan tentu, jika hal ini menjadi gerakan bersama, akan memudahkan pemerintah dalam membersihkan hoaks dari jagad maya. Dan dampak positif yang jauh lebih besar adalah terciptanya interaksi sosial yang damai dan penuh pemakluman.