Membendung Propaganda Khilafah di Balik Aksi Solidaritas Palestina

Isu konflik Palestina (Hamas) dan Israel telah melahirkan gelombang aksi solidaritas di kalangan umat Islam di Indonesia. Mulai dari penggalangan dana untuk disumbangkan ke Palestina sampai aksi demonstrasi jalanan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Aksi solidaritas kemanusiaan, apa pun bentuknya, tentu patut kita dukung. Namun, satu hal yang juga penting ialah memastikan agar aksi-aksi solidaritas itu tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Solidaritas melalui aksi penggalangan dana misalnya, perlu dicermati dan diaudit agar tidak diselewengkan, apalagi dialirkan untuk mendanai kelompok jaringan terorisme. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak modus aksi solidaritas melalui penggalangan dana yang dilakukan oleh jaringan teroris. Maka, penting bagi publik untuk menyalurkan donasinya ke lembaga-lembaga resmi yang memang memiliki keberpihakan pada Palestina dan tidak berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal-teroris.

Demikian pula, aksi solidaritas berwujud demonstrasi jalanan yang rawan disusupi dan ditunggangi oleh anasir tertentu yang ingin memanfaatkan isu Palestina untuk mewujudkan agenda ideologis mereka. Gejala itu tampak dalam aksi demonstrasi mendukung Palestina yang digelar di sejumlah kota besar Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Seperti biasa, dalam setiap aksi demonstrasi yang berkaitan dengan isu-isu keislaman, terselip anasir-anasir kaum radikal pengasong khilafah. Siapa lagi jika bukan para simpatisan HTI dan FPI, dua ormas penyokong gerakan khilafah yang kini telah diberangus pemerintah.

Indikasi bahwa demonstrasi mendukung Palestina disusupi kelompok radikal itu jelas nyata. Pertama, selain bendera Palestina, massa peserta aksi juga mengibarkan bendera hitam-hitam bertuliskan kalimat syahadat. Bagi kaum radikal pengusung khilafah, bendera itu diklaim sebagai panji Rasulullah ketika berperang. Namun, tentu semua sudah mafhum bahwa itu ialah simbol HTI yang sebenarnya telah dilarang.

Kedua, para peserta aksi mengusung poster-poster bertuliskan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak relevan sama sekali dengan isu Palestina. Alih-alih menyuarakan isu kemerdekaan Palestina, para peserta aksi justru mengusung poster-poster yang berisi propaganda khilafah. Di atas mimbar, orator pun lantang menyuarakan opini bahwa solusi utama konflik Palestina ialah pendirian khilafah Islamiyyah.

Di titik ini, agaknya kita harus mengakui bahwa meski organisasi HTI dan FPI sebagai penyokong khilafah telah dibubarkan dan dilarang, namun ideologi khilafahisme masih tumbuh subur. Mereka layaknya benalu yang menumpang hidup dan eksis dari satu isu ke isu lain. Dalam konteks isu Palestina, mereka mengkomodifikasi sentimen kebencian dan rasa marah umat Islam pada Israel untuk mengobarkan politik identitas dan mempropagandakan paham khilafah-nya. Manuver-manuver inilah yang idealnya kita bendung sejak awal agar tidak bereskalasi menjadi gerakan yang membahayakan eksistensi negara.

Isu Palestina: Konstruktif atau Destruktif?

Langkah pertama yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil ialah menjelaskan pada publik ihwal peta konflik Palestina dan Israel yang sesungguhnya. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu menjalin sinergi untuk mengkomunikasikan pada publik apa yang sesungguhnya terjadi antara Palestina dan Israel. Publik harus tahu bahwa konflik Palestina-Israel bukanlah konflik agama antara Islam dan Yahudi. Konflik Palestina-Israel murni merupakan konflik politik yang dilatari perebutan wilayah.

Langkah kedua ialah mencegah sedini mungkin upaya menunggangi isu Palestina untuk mempropagandakan khilafah dan menggaungkan politik identitas. Dalam konteks ini, aparat keamana wajib bersikap tegas dan sigap menghalau setiap gerakan yang berusaha menunggangi isu Palestina untuk mengampanyekan radikalisme dan khilafahisme. Aksi demonstrasi jalanan dimana peserta aksi dan orator lebih banyak menyuarakan paham khilafah dan politik identitas sudah selayaknya dibubarkan. Apalagi di tengah masa pandemi seperti saat ini, dimana kerumunan potensial menjadi kluster penularan virus.

Langkah ketiga, ialah mengelola isu konflik Palestina dengan bijak dan proporsional. Pemerintah sebagai sebuah institusi resmi tentu perlu melakukan langkah-langkah diplomasi menyuarakan dihetikannya kekerasan dan konflik antara Palestina dan Israel. Bagaimana pun juga, dukungan dunia internasional sangat diperlukan untuk mengurai benang-kusut yang telah berlangsung sejak puluhan tahun tersebut. Langkah ini sebenarnya telah ditempuh oleh Indonesia melalui pendekatan soft-diplomacy yang selama ini dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri.

Maraknya aksi demonstrasi berkedok solidaritas terhadap Palestina, namun disusupi oleh anasir gerakan khilafah adalah fenomena yang patut dibendung bersama. Pemerintah dan jaringan masyarakat sipil perlu bersinergi mengelola isu Palestina agar tetap di jalur konstruktif, bukan destruktif. Manajemen isu konstrukstif ialah bagaimana mengelola isu terkait konflik Palestina dan Israel agar lebih memperkokoh persatuan bangsa dan negara, bukan justru sebaliknya memecah belah masyarakat dari dalam.

Dari apa yang terjadi di Palestina kita bisa belajar bahwa menjaga kedaulatan negara, baik dalam konteks teritorial-geografis, sosiologis maupun ideologis itu sangatlah penting. Kita juga perlu belajar dari Palestina bagaimana perpecahan itu menjadi sumber kelemahan bangsa dalam melawan ancaman asing. Seperti kita tahu, di Palestina sendiri terdapat berbagai faksi kekuatan yang berbeda pandangan menyikapi konflik dengan Israel. Ada faksi yang menempuh jalur negosiasi seperti ditunjukkan oleh Fatah dan ada pula yang menempuh jalur peperangan sebagaimana diwakili oleh Hamas. Maka, dari itu jangan sampai isu Palestina ini menjurus ke hal-hal destruktif yang memecah belah dan menghancurkan bangsa dari dalam.